UKT Batal Naik, PTN Diminta Rangkul dan Kembalikan Kelebihan Uang Mahasiswa

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Selasa , 28 May 2024 - 11:56

Mendikbudristek, Nadiem Makarim saat jumpa pers pembatakan kenaikan UKT -istimewa/bengkuluekspress-

Sementara SSBOPT tidak pernah dimutakhirkan sejak tahun 2019. Kemendikbudristek dalam hal ini mendorong perguruan tinggi agar dapat memberikan pembelajaran yang relevan kepada mahasiswa.

Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 juga menekankan dua hal utama yang menjadi pertimbangan dalam penentuan UKT, yakni asas berkeadilan dan asas inklusivitas.

Namun, muncul sejumlah miskonsepsi terjadi di tengah masyarakat. Padahal sebenarnya, Permendikbudristek tersebut hanya berlaku bagi mahasiswa baru.

Ada kemungkinan PTN keliru ketika penempatan mahasiswa dalam kelompok UKT yang tidak sesuai kemampuan ekonominya karena data yang diberikan mahasiswa tidak akurat.

Ada segelintir PTN yang sebelumnya memiliki UKT rendah atau belum disesuaikan selama lebih dari lima tahun, sehingga kenaikan UKT dirasa tidak wajar.

Serta ada kesalahpahaman bahwa kelompok UKT tertinggi berlaku untuk kebanyakan mahasiswa. Padahal secara keseluruhan, hanya 3,7% mahasiswa baru yang ditempatkan pada kelompok UKT tertinggi. (**)

ukt batal naik, ptn diminta rangkul dan kembalikan kelebihan uang mahasiswa                             harianbengkuluekspress.id-  pemerintah telah resmi membatalkan  rencana kenaikan uang kuliah tunggal. 
pasca pengumuman pembatalan tersebut, menteri pendidikan, riset dan teknologi (mendikbudristek), nadiem anwar makarim pun meminta pada perguruan tinggi negeri (ptn). 
untuk merangkul calon mahasiswa baru yang terdampak. sekaligus   mengembalikan kelebihan bayar ukt kepada mahasiswa. 
"ptn perlu merangkul calon mahasiswa baru yang belum daftar ulang atau mengundurkan diri akibat ukt yang tinggi. saya berharap, calon mahasiswa baru agar diberitahukan mengenai kebijakan terakhir pembatalan kenaikan ukt. jika tidak jadi mengundurkan diri, perlu diterima kembali," kata menteri nadiem dalam pers rilisnya, selasa 28 mei 2024. 
sementara  bagi para mahasiswa baru yang sudah membayar dengan ukt yang dinaikkan, maka ptn dapat mengembalikan  kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan pada semester selanjutnya. 
baca juga:horeeeeeeee, nadiem makarim batalkan kenaikan ukt tahun ini
baca juga: mahasiswa unib, tolak kenaikan ukt dan ipi, ini tuntutannya
terkait pembatalan kenaikan ukt, kenaikan ipi, dan detail teknisnya akan disampaikan dirjen diktiristek dalam surat dirjen. prof. haris (dirjen diktiristek) dan tim sudah menerima aspirasi berbagai pihak. 
"surat dirjen ini akan diterbitkan segera agar pemimpin ptn dapat mengimplementasikan kebijakan dengan lancar," tutupnya.
seperti diketahui, pembatalan kenaikan ukt diawali adanya miskonspesi masyarakat. setelah pemerintah menerbitkan permendikbudristek nomor 2 tahun 2024
tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi (ssbopt) sebagai dasar peningkatan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) bagi ptn dan ptn-bh.
penyesuaian ssbopt juga mempertimbangkan fakta meningkatnya kebutuhan teknologi untuk pembelajaran, mengingat perubahan pada dunia kerja yang juga semakin maju teknologinya.
baca juga:menpan rb tetapkan jabatan pns dan pppk, ini yang terbaru
baca juga:mendagri tetapkan pakaian dinas pppk, senin dan selasa pakai ini, jangan salah pilih!
sementara ssbopt tidak pernah dimutakhirkan sejak tahun 2019. kemendikbudristek dalam hal ini mendorong perguruan tinggi agar dapat memberikan pembelajaran yang relevan kepada mahasiswa. 
permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 juga menekankan dua hal utama yang menjadi pertimbangan dalam penentuan ukt, yakni asas berkeadilan dan asas inklusivitas. 
namun,  muncul sejumlah miskonsepsi  terjadi di tengah masyarakat.  padahal sebenarnya, permendikbudristek tersebut hanya berlaku bagi mahasiswa baru. 
ada kemungkinan ptn keliru ketika penempatan mahasiswa dalam kelompok ukt yang tidak sesuai kemampuan ekonominya karena data yang diberikan  mahasiswa tidak akurat. 
ada segelintir ptn yang sebelumnya memiliki ukt rendah atau belum disesuaikan selama lebih dari lima tahun, sehingga kenaikan ukt dirasa tidak wajar. 
serta ada kesalahpahaman bahwa kelompok ukt tertinggi berlaku untuk kebanyakan mahasiswa. padahal secara keseluruhan, hanya 3,7% mahasiswa baru yang ditempatkan pada kelompok ukt tertinggi. (**)