Pilkada, Netralitas ASN Diuji

Reporter: Eko |

Editor: Haijir |

Selasa , 20 Aug 2024 - 22:06

Gunawan Suryadi--

Harianbengkuluekspress.id - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, sudah dimulai. Pada tanggal 27-29 Agustus 2024, pendaftaran bakal calon kepala daerah akan dilakukan.

Sejak pendaftaran dimulai, Aparatur Sipil Negara (ASN) akan diuji normalitasnya, untuk tidak memihak kepada salah satu bakal calon kepala daerah.

Baik itu, bakal calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati maupun bakal calon walikota dan wakil walikota.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu Gunawan Suryadi SSos MM mengatakan, netralitas ASN itu tidak berpihak kepada salah satu bakal calon kepala daerah, baik secara langsung maupun lewat media sosial (mendos).

BACA JUGA:Jaga Kerukunan Umat Beragama

"ASN itu sangat dilarang berpihak kepada salah satu bakal calon kepala daerah," terang Gunawan, Selasa 20 Agustus 2024.

Netralitas ASN itu, telah diatur dalam regulasi. Bahkan, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. SKB itu, menyasar kepada ASN, baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat Pilkada serentak 2024.

SKB tersebut ditandatangani oleh Abdullah Azwar Anas(Menteri PANRB, Tito Karnavian (Mendagri), Bima Haria Wibisana (Plt Kepala BKN), Agus Pramusinto (Ketua KASN), serta Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu).

Ada beberapa undang-undang mengatur netralitas ASN serta TNI/POLRI. Seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Netralitas Pegawai Kementerian Keuangan, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan dan Peran TNI dalam Lembaga Pemerintahan Negara dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Aturannya sudah ada semua. Agar tidak ada ASN berpihak kepada salah bakal calon Pilkada," bebernya.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ada beberapa larangan para ASN untuk menjaga netralitas. Seperti tidak melakukan kampanye melalui media sosial, menghadiri deklarasi calon, ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye, ikut kampanye dengan atribut PNS, ikut kampanye dengan fasilitas negara.

pilkada, netralitas asn diuji                            harianbengkuluekspress.id - pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024, sudah dimulai. pada tanggal 27-29 agustus 2024, pendaftaran bakal calon kepala daerah akan dilakukan.
sejak pendaftaran dimulai, aparatur sipil negara (asn) akan diuji normalitasnya, untuk tidak memihak kepada salah satu bakal calon kepala daerah.
baik itu, bakal calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati maupun bakal calon walikota dan wakil walikota.
kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu gunawan suryadi ssos mm mengatakan, netralitas asn itu tidak berpihak kepada salah satu bakal calon kepala daerah, baik secara langsung maupun lewat media sosial (mendos).
baca juga:jaga kerukunan umat beragama
baca juga:apbd-p tidak banyak berubah, hanya penyesuaian
"asn itu sangat dilarang berpihak kepada salah satu bakal calon kepala daerah," terang gunawan, selasa 20 agustus 2024.
netralitas asn itu, telah diatur dalam regulasi. bahkan, pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan bersama (skb) tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara (asn) dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. skb itu, menyasar kepada asn, baik itu pegawai negeri sipil (pns) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) saat pilkada serentak 2024.
skb tersebut ditandatangani oleh abdullah azwar anas(menteri panrb, tito karnavian (mendagri), bima haria wibisana (plt kepala bkn), agus pramusinto (ketua kasn), serta rahmat bagja (ketua bawaslu).
baca juga:bangunan kosong terbakar karena sampah, bangun sudah lama kosong milik pemprov bengkulu di kawasan ini 
ada beberapa undang-undang mengatur netralitas asn serta tni/polri. seperti  undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (uu pemilu), peraturan pemerintah republik indonesia nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, surat edaran (se) nomor 16 tahun 2022 tentang netralitas pegawai kementerian keuangan, undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang kedudukan dan peran tni dalam lembaga pemerintahan negara dan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia.
"aturannya sudah ada semua. agar tidak ada asn berpihak kepada salah bakal calon pilkada," bebernya.
dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang asn, ada beberapa larangan para asn untuk menjaga netralitas. seperti tidak melakukan kampanye melalui media sosial, menghadiri deklarasi calon, ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye, ikut kampanye dengan atribut pns, ikut kampanye dengan fasilitas negara.
baca juga:pemohon skck naik 100 persen, kaur yanmin, sat intelkam polresta bengkulu sampaikan karena hal ini
kemudian menghadiri acara partai politik, menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon, mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan, memberikan dukungan ke calon legislatif atau independen kepala daerah dengan memberikan ktp.
termasuk, mencalonkan diri tanpa mengundurkan diri sebagai asn, membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan paslon, menjadi anggota atau pengurus parpol, mengerahkan pns ikut kampanye, pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya dan orang lain, menjadi pembicara dalam acara parpol dan foto bersama paslon dengan simbol tangan atau gerakan sebagai bentuk keberpihakan.
"asn itu netral, tapi asn itu punya hak untuk memilih," tambah gunawan.
untuk sanksi asn yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas sendiri juga sudah diatur. sanksi bagi asn yang melanggar netralitas diatur dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pns. sanksinya dibagi menjadi dua tingkatan, yakni hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.
baca juga:bengkulu siapkan 4 cabor unggulan pada pon xxi aceh-sumut
untuk hukuman disiplin sedang, dilakukan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
kemudian, untuk hukuman disiplin berat itu, seperti penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan dan paling berat itu, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns.
sejauh ini, menurut gunawan, belum ada laporan terkait netralitas asn. baik itu di bkd maupun di inspektorat provinsi bengkulu.
"kalau laporan sampai saat ini belum ada masuk," tegasnya.
baca juga:pendaftaran merek usaha diperpanjang, ini penjelasan kepala dinas koperasi dan umkm kota bengkulu
gunawan menegaskan, untuk memastikan tidak ada asn yang tidak netral, pihaknya juga telah mengeluarkan surat edaran (se) untuk dibagikan di setiap opd.
"se sudah kita keluarkan kepada asn, agar tidak memihak kepada paslon," ujar gunawan.
sementara itu, ketua bawaslu provinsi bengkulu, fahamsyah mengatakan, netralitas asn itu harus dijaga. termasuk di media sosial. baik itu melakukan   postingan, comment, share, like, bergabung, follow dalam grup atau akun pemenangan calon pemilu.
“sesuai aturan, baik itu postingan, like dan comment maka itu merupakan pelanggaran. maka netralitas asn itu harus dijaga," tandas fahamsyah. (eko)