Bagian Hukum jadi OPD Baru, Pemerintah Kota Bengkulu merancang bentuk OPD Baru

Reporter: Medi Karya Saputra |

Editor: Zalmi Herawati |

Minggu , 03 Nov 2024 - 21:21

Asisten 1 Pemerintah Kota Bengkulu Eko Agusrianto--

Harianbengkuluekspress.id - Pemerintah Kota Bengkulu mulai merancang membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) baru. OPD ini mengangkat status Bagian Hukum yang selama ini masih menjadi satuan dari Sekretariat Pemda kota.

"Ya, hasil koordinasi dengan Pemerintah RI. Kita sudah merancang, agar Bagian Hukum ini dipecahkan menjadi OPD baru," ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Bengkulu, Eko Agusrianto saat dikonfrimasi BE, Minggu, 3 November 2024.

Menurutnya, Bagian Hukum Pemkot jika dilihat dari tugas dan fungsinya sangat dimungkinkan menjadi dinas atau badan.

"Kalau mengacu pada aturan baru, penerapan ini sudah secara nasional karena volume pekerjaannya dibandingkan bagian lain, memang bagian hukum ini sangat tinggi," ungkapnya.

Namun, hal ini masih diperlukan kajian secara matang dan persetujuan bersama DPRD sebelum disahkan. Kemudian, Pemkot juga melakukan koordinasi kembali ke Pemerintah RI untuk menyesuaikan regulasi terbaru mengenai hal ini.

"Jadi bagian hukum ini sudah setingkat OPD, terkait apakah itu benar-benar direalisasikan kita tunggu dulu hasil kajian," jelasnya.

Diketahui, bagian hukum setda kota memiliki tugas membantu pemerintahan dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas penyusunan peraturan perundang-undangan.

Kemudian melaksanakan pengkajian dan harmonisasi produk hukum dan kebijakan daerah, litigasi dan advokasi hukum serta dokumentasi. Jika secara aturan dapat dibenarkan, maka pemkot harus membentuk dan mengubah nomenklatur baru. Dengan demikian berdasarkan perda yang ada OPD bagian hukum ini lebih fokus dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya. (Medi Karya Saputra)

bagian hukum jadi opd baru,  pemerintah kota bengkulu merancang bentuk opd baru                            harianbengkuluekspress.id - pemerintah kota bengkulu mulai merancang membentuk organisasi perangkat daerah (opd) baru. opd ini mengangkat status bagian hukum yang selama ini masih menjadi satuan dari sekretariat pemda kota. 
"ya, hasil koordinasi dengan pemerintah ri. kita sudah merancang, agar bagian hukum ini dipecahkan menjadi opd baru," ujar penjabat (pj) sekretaris daerah (sekda) pemerintah kota bengkulu, eko agusrianto saat dikonfrimasi be, minggu, 3 november 2024. 
menurutnya, bagian hukum pemkot jika dilihat dari tugas dan fungsinya sangat dimungkinkan menjadi dinas atau badan.
"kalau mengacu pada aturan baru, penerapan ini sudah secara nasional karena volume pekerjaannya dibandingkan bagian lain, memang bagian hukum ini sangat tinggi," ungkapnya. 
baca juga:disuka manfaatkan e-katalog, solusi lancarkan pembangunan di kota bengkulu
baca juga:2024 segera berakhir, ipda ingatkan pemdes
namun, hal ini masih diperlukan kajian secara matang dan persetujuan bersama dprd sebelum disahkan. kemudian, pemkot juga melakukan koordinasi kembali ke pemerintah ri untuk menyesuaikan regulasi terbaru mengenai hal ini. 
"jadi bagian hukum ini sudah setingkat opd, terkait apakah itu benar-benar direalisasikan kita tunggu dulu hasil kajian," jelasnya. 
diketahui, bagian hukum setda kota memiliki tugas membantu pemerintahan dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas penyusunan peraturan perundang-undangan.
kemudian melaksanakan pengkajian dan harmonisasi produk hukum dan kebijakan daerah, litigasi dan advokasi hukum serta dokumentasi. jika secara aturan dapat dibenarkan, maka pemkot harus membentuk dan mengubah nomenklatur baru. dengan demikian berdasarkan perda yang ada opd bagian hukum ini lebih fokus dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya. (medi karya saputra)

Tag

Share