Dampak Kenaikan PPN 12 Persen: Pengeluaran Bakal Membengkak, Daya Beli Turun

Reporter: Rewa |

Editor: Dendi S |

Sabtu , 28 Dec 2024 - 22:04

Tidak hanya barang mewah, pakaian pun ikut terkena PPN 12 persen yang mulai diterapkan awal 2025. -IST/BE-

"Kita sangat dukung. Karena itu berdampak langsung dengan masyarakat, namun ini diatur lewat regulasi pemerintah pusat," ujar Usin.

Maka Usin menegaskan, aspirasi tersebut akan disampaikan langsung ke DPR R, agar bisa dilakukan revisi. Apalagi kenaikan pajak 12 persen itu, belum sepenuhnya mewakili harapan masyarakat.

"Pemerintah punya kebijakan, masyarakat punya tuntutan. Maka kami sebagai wakil rakyat tentu menyampaikan apa yang menjadi aspirasi rakyat," tandasnya.(999)

dampak kenaikan ppn 12 persen: pengeluaran bakal membengkak, daya beli turun                             harianbengkuluekspress.id - mulai tahun depan, pemerintah akan memberlakukan kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) dari 11 persen menjadi 12 persen. kebijakan ini menuai banyak sorotan, terutama dari kalangan ekonom yang menilai bahwa kenaikan tersebut berpotensi meningkatkan pengeluaran masyarakat.
pengamat ekonomi bengkulu, prof dr ahmad badawi saluy se mm mengungkapkan, meskipun kenaikan tarif ppn hanya satu persen, dampaknya akan terasa signifikan pada pengeluaran masyarakat. sebab,  kenaikan tersebut secara langsung akan berimbas pada kenaikan harga dasar barang dan jasa.
"kenaikan ini tidak hanya berimbas pada tarif, tetapi juga pada harga dasar barang atau jasa yang otomatis meningkat," ungkap ahmad, sabtu, 28 desember 2024.
ia memberikan contoh konkret terkait dampak kenaikan ini. jika rata-rata pengeluaran masyarakat sebelumnya sekitar rp 2 juta per bulan, setelah kenaikan ppn, pengeluaran tersebut bisa melonjak hingga rp 400 ribu menjadi rp 2,4 juta. 
baca juga:dilarang berwisata ke napal jungur, ini alasan dan penkalsan kapolsek sukaraja
baca juga:haryadi siap kembali pimpin pgri provinsi bengkulu, begini pernyataannya
"ini angka yang cukup besar, terutama bagi keluarga dengan pendapatan menengah ke bawah," tambahnya.
ahmad juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap pola konsumsi masyarakat. ia memperkirakan akan terjadi penyesuaian konsumsi, di mana masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan yang tidak esensial, seperti hiburan dan perjalanan. 
"daya beli akan semakin menurun, dan masyarakat akan lebih selektif dalam membelanjakan uangnya," paparnya.
khusus untuk masyarakat miskin, dampaknya akan jauh lebih terasa. ahmad mencatat, kelompok ini rata-rata memiliki pendapatan bulanan sekitar rp 500 ribu. dengan kenaikan ppn, pengeluaran mereka bisa bertambah hingga rp 100 ribu per bulan. 
"bansos yang diberikan pemerintah tidak akan cukup, karena sifatnya sementara dan terbatas," ujarnya.
tidak hanya masyarakat, sektor industri juga diperkirakan akan menghadapi tekanan besar. ahmad menyoroti sektor yang bergantung pada listrik berkapasitas tinggi, seperti 3500 va ke atas, yang akan dikenai ppn hingga 12 persen. hal ini dapat meningkatkan biaya operasional secara signifikan.
"kenaikan ppn ini juga akan berdampak pada rantai produksi, di mana biaya bahan baku, energi, dan transportasi ikut melonjak. ini bisa menyebabkan kenaikan harga produk di pasaran," jelasnya lebih lanjut.
ia mengingatkan, jika kondisi ini terus berlangsung tanpa intervensi kebijakan yang memadai, pertumbuhan ekonomi bisa melambat. 
"kita akan melihat dampak yang lebih luas, termasuk penurunan produktivitas dan peningkatan angka kemiskinan," tuturnya.
ahmad menyarankan agar pemerintah melakukan kajian ulang terkait kebijakan ini dan mempertimbangkan dampaknya secara komprehensif. 
"jika kenaikan ppn ini tidak diimbangi dengan upaya perlindungan sosial yang lebih kuat, masyarakat akan semakin terbebani," pungkasnya.
 
mahasiswa desak revisi uu 
sebelumnya, puluhan mahasiswa merangsek masuk ke halaman gedung dprd provinsi bengkulu secara dadakan, pada jumat, 27 desember 2024. tak pakai lama, mahasiswa mengatasnamakan aliansi mahasiswa bengkulu  dari  badan eksekutif mahasiswa (bem) republik mahasiswa (rema) universitas muhammadiyah bengkulu (umb) dan ikatan mahasiswa muhammadiyah (imm) langsung membentangkan spanduk besar bertuliskan tolak ppn 12 persen.
presiden mahasiswa (presma) bem rema umb, mufti hasyid menegaskan, pihaknya mendesak dprd provinsi bengkulu untuk mendukung penuh  revisi undang-undang (uu) nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.
"situasi bentuk pertambahan pajak nasional (ppn) 12 persen itu semakin mencekik rakyat," tegas mufti.
dijelaskannya,  kebijakan kenaikan ppn 12 persen  tidak sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. sebab, unsur kenaikan ppn itu tidak hanya berlaku bagi masyarakat membeli barang mewah, tetapi juga berdampak lain. seperti harga-harga barang pokok di pasar-pasar tradisional mempengaruhi terhadap nilai jual dan tawar. baik bagi pelaku usaha dan masyarakat.
"dengan adanya ppn ini pedagang-pedagang juga dikenai pajak untuk melanjutkan usahanya dan masyarakat kecil sebagai konsumen penting di pasar tradisional akan mendapat dampak juga dengan kenaikan harga-harga barang," tuturnya.
mufti membandingkan, kenaikan pajak 12 persen berbanding terbalik dengan jumlah pengangguran terbuka atau (jpt) indonesia saat ini berada pada 7 juta jiwa.
"artinya dengan tingkat pengangguran yang tinggi, pendapatan pokok yang tidak stabil/rendah ditambah lagi dengan pajak yang sedemikian rupa, maka daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga terancam," tegas mufti.
maka para mahasiswa tersebut minta, dpr segera merevisi uu tersebut demi mencegah dampak-dampak negatif yang sangat dimungkinkan terjadi. lewat dprd provinsi bengkulu, agar tuntutan itu bisa segera disampaikan ke pemerintah pusat.
"kita minta uu tersebut segera revisi atau dibatalkan. bila di hapusan ppn ini," tambahnya.
sementara itu, ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, usin abdisyah putra sembiring sh menegaskan, pihaknya mendukung penuh atas aspirasi para mahasiswa untuk menolak kenaikan pajak 12 persen.
"kita sangat dukung. karena itu berdampak langsung dengan masyarakat, namun ini diatur lewat regulasi pemerintah pusat," ujar usin.
maka usin menegaskan, aspirasi tersebut akan disampaikan langsung ke dpr r, agar bisa dilakukan revisi.  apalagi  kenaikan pajak 12 persen itu, belum sepenuhnya mewakili harapan masyarakat.
"pemerintah punya kebijakan, masyarakat punya tuntutan. maka kami sebagai wakil rakyat tentu menyampaikan apa yang menjadi aspirasi rakyat," tandasnya.(999)