Pajak Kendaraan Tak Naik, Pemprov Bengkulu Beri Diskon Opsen, Dievaluasi per 3 Bulan

Reporter: Eko, Ijal |

Editor: Dendi S |

Selasa , 07 Jan 2025 - 22:03

Di tahun 2025 ini Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).-RIO/BE -

Hraianbengkuluekspress.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor, meskipun Pemerintah Pusat telah memberlakukan opsen pajak sebesar 66 persen, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Keringanan itu berlaku untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Seperti BBNKB bukan baru, seharusnya dikenakan opsen pajak 66 persen, namun diberikan diskon hanya bayar 24,7 persen.

Kemudian, BBNKB untuk kendaraan baru roda 3 dan seterusnya, dari 66 persen diberikan keringanan 37,25 persen.

Lalu untuk BBNKB untuk kendaraan baru diberikan diskon 49,8 persen. Maka opsen pajak 66 persen tidak diterapkan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu, Yudi Karsa mengatakan, meski ada tambahan opsen sebesar 66 persen, pajak kendaraan yang harus dibayarkan pemilik kendaraan tetap sama dengan tarif 2024, sebelum adanya opsen pajak tersebut.

"Tarif pajak kendaraan di tahun 2025 sama seperti tahun 2024," ujar Yudi, Selasa, 7 Januari 2024.

Dijelaskannya, kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor ini berlaku sajak 7 Januari 2024. Dalam 3 bulan sekali, kebijakan tersebut akan dilakukan evaluasi.

"Setiap 3 bulan sekali kita akan evaluasi," tuturnya.

Yudi menjelaskan, kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor itu bisa terus diberlakukan. Agar masyarakat tidak terbebani ketika akan membayar pajak kendaraan bermotor.

"Jika diperlukan, masa berlaku keringanan ini dapat diperpanjang sambil menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat," tutur Yudi.

pajak kendaraan tak naik, pemprov bengkulu beri diskon opsen, dievaluasi per 3 bulan                            hraianbengkuluekspress.id - pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor, meskipun pemerintah pusat telah memberlakukan opsen pajak sebesar 66 persen, sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
keringanan itu berlaku untuk pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb).
seperti bbnkb bukan baru, seharusnya dikenakan opsen pajak 66 persen, namun diberikan diskon hanya bayar 24,7 persen.
kemudian, bbnkb untuk kendaraan baru roda 3 dan seterusnya, dari 66 persen diberikan keringanan 37,25 persen.
lalu untuk bbnkb untuk kendaraan baru diberikan diskon 49,8 persen. maka opsen pajak 66 persen tidak diterapkan.
pelaksana tugas (plt) kepala badan pendapatan daerah (bapenda) provinsi bengkulu, yudi karsa mengatakan,  meski ada tambahan opsen sebesar 66 persen, pajak kendaraan yang harus dibayarkan pemilik kendaraan tetap sama dengan tarif 2024, sebelum adanya opsen pajak tersebut.
baca juga: empat ikan ini bisa cegah stunting, ini penjelasan kepala dinas kesehatan provinsi bengkulu
baca juga:ada smp kekurangan murid, 7 ruangan kelas tanpa murid
 
"tarif pajak kendaraan di tahun 2025 sama seperti tahun 2024," ujar yudi, selasa, 7 januari 2024.
dijelaskannya, kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor ini berlaku sajak 7 januari 2024. dalam 3 bulan sekali, kebijakan tersebut akan dilakukan evaluasi.
"setiap 3 bulan sekali kita akan evaluasi," tuturnya.
yudi menjelaskan, kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor itu bisa terus diberlakukan. agar masyarakat tidak terbebani ketika akan membayar pajak kendaraan bermotor.
"jika diperlukan, masa berlaku keringanan ini dapat diperpanjang sambil menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat," tutur yudi.
disisi lain, yudi mengatakan, diskon  pajak kendaraan bermotor itu, telah merujuk pada surat edaran pemerintah pusat serta diskresi presiden republik indonesia, prabowo subianto. 
upaya tersebut  untuk merespons kekhawatiran masyarakat terkait kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor.
"penurunan tarif ini adalah kebijakan gubernur yang sejalan dengan arahan presiden," tambahnya.
diskon yang diberikan itu, menurut yudi, tidak lain untuk meringankan beban masyarakat. termasuk untuk mendorong pembayaran pajak kendaraan bermotor.
"pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah (pad)," tutup yudi. 
 
tak berlaku bagi kendaraan dinas dan angkutan umum
kebijakan opsen pajak sebesar 66 persen resmi diberlakukan per tanggal 5 januari 2025 sesuai dengan amanat undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (hkpd). namun pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu dalam hal ini plt gubernur bengkulu memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan menyebabkan kenaikan pada pajak kendaraan bermotor (pkb) maupun bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb). 
kebijakan tersebut tertuang dengan dikeluarkannya surat keputusan gubernur bengkulu nomor p.02 bependa 2025 tentang pemberian keringan dan/atau pengurangan dasar pkb dan bbnkb mulai 7 januari 2025.
hal ini pun disampaikan langsung oleh plt kepala unit pelaksana teknis badan (uptb) pengelolaan pendapatan daerah (ppd) samsat bengkulu utara (bu), marsudi hadi saat disambangi be di ruang kerjanya, selasa, 7 januari 2025.
"ya, terkait dengan pemberlakuan opsen pajak  demi upaya mengurangi beban masyarakat dalam pembayaran pajak. per tanggal 7 januari 2025 pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu, hari ini juga mengeluarkan sk tentang pemberian keringan dan/atau pengurangan dasar pkb dan bbnkb," ujarnya.
ditambahkannya, sehingga dengan adanya kebijakan dari pihak pemprov tersebut berdampak pada nominal pokok pajak dan opsen, sehingga tidak menambah beban masyarakat. dimana dalam sk tersebut disebutkan adanya pengurangan 27,4 persen atas pengenaan pkb, 49,8 persen atas pengenaan bbnkb kendaraan r2 dan 37,35 persen atas pengenaan bbnkb kendaraan r4. semuanya berlaku untuk kendaraan pribadi dan badan, kecuali kendaraan dinas dan angkutan umum.
"jadi dengan adanya kebijakan ini, masyarakat yang ingin bayar pajak pkb atau bbnkb tidak adanya penambahan pajak. kebijakan ini merupakan langkah positif yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan," terangnya.
lebih lanjut marsudi hadi menuturkan, bahwa kebijakan tersebut berlaku mulai 7 januari hingga 7 mei 2025. jadi dirinya pun berharap kepada masyarakat agar dapat segera memanfaatkan program tersebut.
"program ini berlaku dari hari ini 7 januari 2025 sampai 7 mei 2025 mendatang. jadi bagi masyarakat segera manfaat program yang dicanangkan oleh pihak pemprov bengkulu ini," tukasnya.(127/151)