Ratusan Guru dan Tenaga Kependidikan Geruduk DPRD, Tuntut Status PPPK Penuh Waktu, Begini Sikap Dewan Mukomuko

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Senin , 03 Feb 2025 - 14:08

Ratusan Guru dan Tenaga Kependidikan Geruduk DPRD, Tuntut Status PPPK Penuh Waktu, Begini Sikap Dewan Mukomuko-Endi/Bengkuluekspress-

Menurutnya, tenaga honorer sudah lama mengabdi, namun hingga kini masih menghadapi ketidakjelasan status pekerjaan.

Rasita menilai bahwa kebijakan PPPK paruh waktu bukanlah solusi yang adil bagi para tenaga pendidik yang telah bekerja bertahun-tahun dengan penghasilan minim.

"Kami tidak meminta lebih, hanya keadilan bagi guru-guru dan tenaga kependidikan yang telah lama mengabdi. Status PPPK penuh waktu adalah hak kami untuk mendapatkan kepastian dan kesejahteraan yang layak," tambahnya.

Rasita juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban dalam aksi tersebut dan mengingatkan seluruh peserta untuk menyampaikan aspirasi dengan cara damai.

"Kita menyampaikan aspirasi ini dengan aksi damai. Tidak ada anarkis atau tindakan yang dapat merugikan perjuangan kita. Kita ingin suara kita didengar, bukan malah menciptakan masalah baru," jelasnya.

Senada dengan Rasita, Apen, salah satu Koordinator Aksi, menegaskan bahwa tenaga honorer tidak boleh diam terhadap kebijakan yang dinilai merugikan mereka.

"Kawan-kawan kita tengah berjuang di pusat, dan kita di daerah juga harus bersuara. Kita menolak adanya PPPK paruh waktu dan harus memperjuangkan status penuh waktu," ungkapnya.

Apen juga mengajak seluruh tenaga honorer di Mukomuko untuk tetap bersatu dalam perjuangan ini dan tidak menerima begitu saja kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada mereka.

"Kami berharap rekan-rekan honorer teknis lainnya ikut bergabung. Jangan sampai kita menerima begitu saja kebijakan ini tanpa perlawanan. Kita harus bersuara agar pemerintah mendengar aspirasi kita," tegasnya.

Dengan aksi damai ini, para tenaga kependidikan berharap pemerintah daerah dan DPRD Mukomuko dapat menyuarakan aspirasi mereka hingga ke tingkat pusat.

Mereka menginginkan kebijakan yang lebih adil dengan memberikan status PPPK penuh waktu, sehingga tenaga pendidik bisa bekerja dengan tenang dan memiliki kesejahteraan yang lebih baik.

Aksi ini menjadi simbol perlawanan para tenaga kependidikan yang menuntut hak mereka sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan Indonesia.

Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengakomodasi tuntutan mereka.

ratusan guru dan tenaga kependidikan geruduk dprd, tuntut status pppk penuh waktu, begini sikap dewan mukomuko                            harianbengkuluekspress.id – ratusan tenaga kependidikan di kabupaten mukomuko menggelar aksi damai di depan gedung dprd mukomuko, senin 3 februari 2025 pagi.
aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang mengalihkan tenaga honorer menjadi pppk (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) paruh waktu, yang dianggap tidak memberikan kepastian karier dan kesejahteraan bagi para tenaga pendidik.
dengan adanya aksi damai yang digelar ratusan honorer ini, ketua dprd kabupaten mukomuko, zamhari mengaku mendukung penuh tuntutan pada honorer tersebut.
"kami dprd mukomuko mendukung penuh dan berada di garda terdepan untuk memperjuangkan nasib para adik-adik honorer ini," katanya dihadapan para honorer.
baca juga: mempan rb umumkan aturan hanya guru kategori ini yang bisa jadi pppk paruh waktu 
baca juga:ratusan guru dan tenaga kependidikan mukomuko geruduk dprd, ini tuntutnya
zamhari mengaku, apa yang menjadi tuntutan para honorer tersebut akan diperjuangkan oleh dprd mukomuko.
dikatakannnya, aspirasi para honorer akan sampaikan ke dpr ri dan pemerintah pusat.
"kami siap meneruskan aspirasi adik-adik ini sesuai dengan aturan yang ada," ujarnya.
para honorer yang demo tadi pagi dengan tegas meminta pemerintah agar mengangkat mereka sebagai pppk penuh waktu, sehingga memiliki kepastian pekerjaan dan kesejahteraan yang lebih baik.
sebelum bergerak ke gedung dprd, massa aksi yang sebagian besar merupakan tenaga pendidik honorer berkumpul di lapangan rumah adat mukomuko. 
mereka menyatakan bahwa perjuangan ini adalah upaya untuk menolak kebijakan yang tidak berpihak pada kesejahteraan tenaga kependidikan.
ketua persatuan guru republik indonesia (pgri) kabupaten mukomuko, rasita, menyampaikan tuntutan utama dari para tenaga pendidik yang ikut dalam aksi ini.
"satu kata yang kami minta: pemerintah kabupaten mukomuko harus mengangkat guru dan tenaga kependidikan honorer r2 dan r3 menjadi pppk penuh waktu, bukan paruh waktu," tegas rasita dalam orasinya.
menurutnya, tenaga honorer sudah lama mengabdi, namun hingga kini masih menghadapi ketidakjelasan status pekerjaan. 
rasita menilai bahwa kebijakan pppk paruh waktu bukanlah solusi yang adil bagi para tenaga pendidik yang telah bekerja bertahun-tahun dengan penghasilan minim.
"kami tidak meminta lebih, hanya keadilan bagi guru-guru dan tenaga kependidikan yang telah lama mengabdi. status pppk penuh waktu adalah hak kami untuk mendapatkan kepastian dan kesejahteraan yang layak," tambahnya.
rasita juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban dalam aksi tersebut dan mengingatkan seluruh peserta untuk menyampaikan aspirasi dengan cara damai.
"kita menyampaikan aspirasi ini dengan aksi damai. tidak ada anarkis atau tindakan yang dapat merugikan perjuangan kita. kita ingin suara kita didengar, bukan malah menciptakan masalah baru," jelasnya.
senada dengan rasita, apen, salah satu koordinator aksi, menegaskan bahwa tenaga honorer tidak boleh diam terhadap kebijakan yang dinilai merugikan mereka.
"kawan-kawan kita tengah berjuang di pusat, dan kita di daerah juga harus bersuara. kita menolak adanya pppk paruh waktu dan harus memperjuangkan status penuh waktu," ungkapnya.
apen juga mengajak seluruh tenaga honorer di mukomuko untuk tetap bersatu dalam perjuangan ini dan tidak menerima begitu saja kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada mereka.
"kami berharap rekan-rekan honorer teknis lainnya ikut bergabung. jangan sampai kita menerima begitu saja kebijakan ini tanpa perlawanan. kita harus bersuara agar pemerintah mendengar aspirasi kita," tegasnya.
dengan aksi damai ini, para tenaga kependidikan berharap pemerintah daerah dan dprd mukomuko dapat menyuarakan aspirasi mereka hingga ke tingkat pusat.
baca juga: ratusan dosen gelar aksi turun ke jalan, bentangkan spanduk warna warni hingga tuntut ini 
baca juga:keren, kejuaraan piala kemenpora ri 2025, atlet taekwondo mukomuko borong 10 medali, ini atletnya
mereka menginginkan kebijakan yang lebih adil dengan memberikan status pppk penuh waktu, sehingga tenaga pendidik bisa bekerja dengan tenang dan memiliki kesejahteraan yang lebih baik.
aksi ini menjadi simbol perlawanan para tenaga kependidikan yang menuntut hak mereka sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan indonesia. 
mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengakomodasi tuntutan mereka.
"kami akan terus berjuang sampai status pppk penuh waktu benar-benar diberikan kepada tenaga kependidikan di mukomuko. pendidikan yang baik dimulai dari kesejahteraan gurunya," tutup rasita. (**)