Hibah Pilkada Belum Disepakati, KPU Seluma Lakukan ini

Reporter: Jefrianto |

Editor: Asrianto |

Selasa , 24 Oct 2023 - 08:42

Ketua KPU Seluma, Henri Arianda SP-JEFRY/Bengkulu Ekspress-

Dijelaskan, usulan Rp 28 Miliar anggaran Pilkada 2024 ini sudah sangat dimaksimalkan, sehingga tidak bisa lagi dikurangi. Hal ini disebabkan ada kenaikan gaji Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

"Jadi mentok anggaran yang kami usulkan ini. Anggaran sebesar Rp 28 Miliar itu sudah sangat diminimalkan, sesuai dengan kebutuhan," katanya.

Hendri, menambahkan selain besaran anggaran, yang memberatkan Pemkab Seluma adalah alokasi 40 persen di APBD Perubahan 2023. Hal ini sesuai dengan SE terbaru Kemendagri yang mewajibkan Pemkab untuk menganggarkanya.

"Terlepas dari itu, kami KPU Seluma hanya mengikuti aturan. Jadi akan kami laksanakan, sesuai dengan aturan tersebut," tandasnya.(333)

hibah pilkada belum disepakati, kpu seluma lakukan ini                            harianbe- salah satu penyebab lambannya apbd perubahan mendapat persetujuan dari provinsi bengkulu.
ternyata hingga saat ini anggaran hibah pemilihan kepala daerah (pilkada) di komisi pemilihan umum (kpu) seluma bengkulu belum menemui kata sepakat dengan tim anggaran pemerintah daerah (tapd) pemkab seluma. 
 
baca juga: mulai hari ini, berikut jenis ponsel yang bisa gunakan whatsapp

baca juga: amalkan doa ini, insya allah rezeki berlimpah

ketua kpu seluma, henri arianda sp mengatakan kpu  kembali menyurati tapd, untuk membahas anggaran hibah pilkada tahun 2024 yang masih belum dipenuhi oleh pemkab seluma.
 
"hari ini (23/10) kami kembali surati tapd, untuk menanyakan anggaran pilkada ini. sampai saat ini belum ada kesepakatan," jelas henri. 
 
dijelaskannya, untuk pilkada 2024 kpu seluma mengusulkan anggaran rp 28 miliar ke pemkab seluma melalui tapd. namun anggaran ini belum ada kata sepakat, sehingga pihaknya kembali bersurat untuk menanyakan ini. 
 
"kami usulkan rp 28 miliar anggaran pilkada 2024 ini. sementara info terakhir kami terima tapd hanya menganggarkan rp 25 miliar, ini belum mencukupi sehingga harus dibahas lagi," ungkap henri. 
 
dijelaskan, usulan rp 28 miliar anggaran pilkada 2024 ini sudah sangat dimaksimalkan, sehingga tidak bisa lagi dikurangi. hal ini disebabkan ada kenaikan gaji panitia pemilihan kecamatan (ppk) dan panitia pemungutan suara (pps).
 
"jadi mentok anggaran yang kami usulkan ini. anggaran sebesar rp 28 miliar itu sudah sangat diminimalkan, sesuai dengan kebutuhan," katanya.
 
hendri, menambahkan selain besaran anggaran, yang memberatkan pemkab seluma adalah alokasi 40 persen di apbd perubahan 2023. hal ini sesuai dengan se terbaru kemendagri yang mewajibkan pemkab untuk menganggarkanya.
 
"terlepas dari itu, kami kpu seluma hanya mengikuti aturan. jadi akan kami laksanakan, sesuai dengan aturan tersebut," tandasnya.(333)