Revisi UU ITE Ancam Kemerdekaan Pers, Begini Penjelasan Dewan Pers

Reporter: Asri |

Editor: Asrianto |

Sabtu , 09 Dec 2023 - 16:18

Dewan pers nilai revisi ke 2 UU ITE Ancam Kemerdekaan Pers-Istimewa/Bengkulu Ekspress-

HARIANBE - Revisi kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disetujui bersama DPR RI dan Pemerintah

Untuk disahkan menjadi UU pada 6 Desember 2023 lalu masih berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi masyarakat

Revisi kedua atas UU tersebut juga tidak memberikan perubahan signifikan terhadap pasal-pasal yang selama ini menjadi ancaman kemerdekaan pers.

Pasal-pasal yang dimaksud antara lain adalah Pasal 27A mengenai distribusi atau transmisi informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan tuduhan/fitnah dan/atau pencemaran nama baik.

Kemudian, ancaman lainnya datang dari Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang mengancam pelaku penyebaran pemberitahuan bohong dan SARA untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.

Setiap orang yang melanggar pasal-pasal itu bisa dihukum penjara enam tahun dan atau denda Rp 1 miliar.

Pasal-pasal yang mengatur soal penyebaran kebencian dan penghinaan tersebut mengingatkan pada haatzaai artikelen dalam KUHP.

Pasal-pasal karet produk kolonial tersebut bahkan dikuatkan dengan KUHP baru sebagai produk hukum nasional, yang sebenarnya sudah tidak boleh diberlakukan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 27A, Pasal 27B dan Pasal 28 ayat (1) pada revisi kedua atas UU ITE berpotensi mengebiri pers

Karena karya jurnalistik yang didistribusikan menggunakan sarana teknologi dan informasi elektronik (di internet) terkait dengan kasus-kasus korupsi, manipulasi, dan sengketa,

Hal itu dapat dinilai oleh pihak tertentu sebagai penyebaran pencemaran atau kebencian.

revisi uu ite ancam kemerdekaan pers, begini penjelasan dewan pers                            harianbe - revisi kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi  dan transaksi elektronik (uu ite) yang disetujui bersama dpr ri dan pemerintah 
untuk disahkan menjadi uu pada 6 desember 2023 lalu masih berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi masyarakat
baca juga: libur nataru, ini daerah tujuan mudik gratis berikut cara daftarnya

baca juga:  bmkg rilis peringatan dini, waspada cuaca ekstrem di wilayah ini, bengkulu salah satunya

revisi kedua atas uu tersebut juga tidak memberikan perubahan signifikan terhadap pasal-pasal yang selama ini menjadi ancaman kemerdekaan pers. 
pasal-pasal yang dimaksud antara lain adalah pasal 27a mengenai distribusi atau transmisi informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan tuduhan/fitnah dan/atau pencemaran nama baik.
kemudian, ancaman lainnya datang dari pasal 28 ayat (1) dan (2) yang mengancam pelaku penyebaran pemberitahuan bohong dan sara untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.
setiap orang yang melanggar pasal-pasal itu bisa dihukum penjara enam tahun dan atau denda rp 1 miliar.
pasal-pasal yang mengatur soal penyebaran kebencian dan penghinaan tersebut mengingatkan pada haatzaai artikelen dalam kuhp.
pasal-pasal karet produk kolonial tersebut bahkan dikuatkan dengan kuhp baru sebagai produk hukum nasional, yang sebenarnya sudah tidak boleh diberlakukan berdasarkan putusan mahkamah konstitusi.
pasal 27a, pasal 27b dan pasal 28 ayat (1) pada revisi kedua atas uu ite  berpotensi mengebiri pers
karena karya jurnalistik yang didistribusikan menggunakan  sarana teknologi dan informasi elektronik (di internet) terkait dengan kasus-kasus korupsi, manipulasi, dan sengketa,
hal itu dapat dinilai oleh pihak tertentu sebagai  penyebaran pencemaran atau kebencian.
baca juga: juru bicara kemenag ri, sebut tantangan petugas haji 1445/2024 berat

dengan ancaman hukuman penjara lebih dari enam tahun, aparat kepolisian dapat menahan setiap orang selama 120 hari, 
termasuk wartawan, atas dasar tuduhan melakukan penyebaran berita bohong seperti diatur dalam revisi kedua atas uu ite ini.
pasal-pasal itu secara tidak langsung dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk membungkam pers, yang pada akhirnya akan menciderai upaya mewujudkan negara demokratis. 
dewan pers menilai pasal-pasal uu ite tidak dapat digunakan terhadap produk pers sebagai karya jurnalistik yang sudah tegas dan jelas diatur dalam uu nomor 40 tahun 1999 tentang pers.
sedangkan implementasi uu ite sudah diatur dalam pedoman implementasi undang-undang ite nomor 229 tahun 2021 berdasarkan keputusan bersama menkominfo, jaksa agung dan kapolri. 
pedoman tersebut menegaskan bahwa “untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers,
diberlakukan mekanisme sesuai dengan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang perssebagai lex spesialis bukan uu ite. untuk kasus terkait pers perlu melibatkan dewan pers”.
namun demikian, pedoman no. 229/2021 akan menemui tantangan berat karena norma hukum yang memayunginya justru membuka celah penafsiran yang membelenggu kemerdekaan pers. 
baca juga: berangkat haji bisa batal, jika tidak memenuhi 4 kriteria syarat isthitha'ah ini

sementara itu, dalam proses legislasi revisi kedua uu ite, dewan pers menilai tidak ada transparansi dan keterbukaan untuk melibatkan partisipasi publik secara luas,
terutama untuk mendengarkan berbagai masukan dari stakeholder yang berpotensi terdampak.
hal ini menunjukkan ketidakseriusan lembaga eksekutif dan legislatif untuk menjalankan uu nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diubah menjadi uu nomor 13 tahun 2022.
bahkan naskah revisi kedua atas uu ite yang baru disahkan oleh dpr dan pemerintah juga sulit diperoleh. 
oleh karena itu, dewan pers mengajak masyarakat dan seluruh komunitas pers untuk bergerak mengkritisi revisi kedua atas uu ite tersebut.
dewan pers juga menyerukan segenap komunitas pers pada khususnya dan berbagai pihak yang potensial terdampak pada umumnya.
baca juga: 15 korban meninggal akibat erupsi gunung merapi teridentifikasi, ini namanya

untuk mengambil langkah konkret bersama sama mencegah terjadinya kriminalisasi pers yang disebabkan oleh uu ite atau uu lainnya yang masih mengancam kemerdekaan pers. (rls)
hal ini disampaikan oleh ketua dewan pers, dr ninik rahayu sh ms.
narahubung:
1. arif zulkifli – ketua komisi hukum dan perundang-undangan dewan pers (0811929697)
2. asmono wikan – ketua komisi informasi dan komunikasi dewan pers (0811191936).