Disnakertrans Mukomuko Siapkan Posko Pengaduan THR, Pastikan Hak Pekerja Terpenuhi

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Sabtu , 15 Mar 2025 - 08:22

Kepala Disnakertrans Kabupaten Mukomuko, Drs Marjohan-Endi/Bengkuluekspress-

4. Pekerja harian lepas dengan masa kerja kurang dari 12 bulan menerima THR berdasarkan rata-rata upah selama masa kerja berlangsung.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik, Disnakertrans Mukomuko telah membuka posko pengaduan THR di kantor dinas, yang dapat digunakan oleh pekerja jika mengalami kendala dalam menerima haknya.

"Kami telah menyiapkan posko pengaduan THR keagamaan di kantor Disnakertrans Mukomuko untuk membantu pekerja yang mengalami permasalahan dengan pembayaran THR oleh perusahaan," jelas Marjohan.

Selain layanan pengaduan langsung, Disnakertrans Mukomuko juga menyediakan nomor WhatsApp agar pekerja dapat lebih mudah melaporkan permasalahan mereka tanpa harus datang ke kantor.

"Kami ingin mempermudah akses bagi pekerja. Jika ada kendala dengan pembayaran THR, silakan laporkan ke posko atau melalui WhatsApp. Semua laporan akan kami tindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku," tambahnya.

Sebagai bentuk pengawasan, Disnakertrans Mukomuko akan melakukan pemantauan terhadap perusahaan-perusahaan di wilayahnya guna memastikan pembayaran THR berjalan sesuai ketentuan.

"Kami meminta semua perusahaan menaati aturan ini. Jika ada pekerja yang tidak menerima THR sebagaimana mestinya, silakan melapor ke Disnakertrans Mukomuko. Kami akan memastikan hak pekerja terpenuhi," ujar Marjohan.

Disnakertrans Mukomuko juga mengingatkan bahwa perusahaan yang tidak membayarkan THR sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran hingga denda sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

"Tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak membayar THR. Jika ada pelanggaran, kami akan mengambil tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku," tegasnya.

Dengan adanya posko pengaduan, pengawasan ketat, dan ancaman sanksi, diharapkan seluruh perusahaan di Mukomuko dapat memenuhi kewajibannya, sehingga pekerja dapat menerima THR tepat waktu dan menyambut Lebaran dengan lebih tenang dan sejahtera.

Disnakertrans Mukomuko mengajak seluruh pekerja untuk tidak ragu melapor jika mengalami masalah dengan pembayaran THR. Dengan langkah ini, pemerintah daerah memastikan perlindungan hak tenaga kerja di Mukomuko tetap terjaga. (**)

disnakertrans mukomuko siapkan posko pengaduan thr, pastikan hak pekerja terpenuhi                            harianbengkuluekspress.id- menjelang hari raya idul fitri 2025, dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) kabupaten mukomuko memastikan hak pekerja terkait tunjangan hari raya (thr) keagamaan terpenuhi dengan menyiapkan posko pengaduan khusus. 
langkah ini bertujuan untuk menjaga kepatuhan perusahaan dalam membayar thr sesuai aturan yang berlaku.
sebagai tindak lanjut dari surat edaran menteri ketenagakerjaan nomor: m/2/hk.04.00/iii/2025, disnakertrans mukomuko telah menerbitkan surat edaran nomor: 560/079/d.19/iii/2025 yang mengatur pelaksanaan pemberian thr keagamaan tahun 2025 bagi pekerja dan buruh di kabupaten mukomuko.
kepala disnakertrans kabupaten mukomuko, marjohan, menegaskan bahwa thr merupakan hak pekerja yang wajib diberikan oleh pengusaha tanpa terkecuali, baik bagi mereka yang bekerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pkwtt).
baca juga:beraksi di bulan puasa, 2 pelaku curanmor asal kedurang diringkus polisi, ini orangnya
baca juga:prakiraan cuaca bengkulu selatan, 15 maret 2025, hujan petir di beberapa wilayah
"kami telah menyampaikan surat edaran kepada seluruh perusahaan di mukomuko agar memastikan pembayaran thr kepada pekerja tepat waktu dan sesuai ketentuan," ujar marjohan. 
menurutnya, thr wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan agar pekerja dapat menggunakannya untuk keperluan lebaran.
"kami menegaskan bahwa thr harus dibayarkan sebelum h-7. tidak boleh ada penundaan karena ini adalah hak pekerja," tambahnya.
dalam surat edaran tersebut, disnakertrans mukomuko juga menegaskan bahwa besaran thr dihitung berdasarkan masa kerja pekerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima thr sebesar satu bulan upah.
2. pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan mendapatkan thr secara proporsional dengan rumus:
(masa kerja dalam bulan / 12) x 1 bulan upah
3. pekerja harian lepas dengan masa kerja 12 bulan atau lebih menerima thr berdasarkan rata-rata upah dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
4. pekerja harian lepas dengan masa kerja kurang dari 12 bulan menerima thr berdasarkan rata-rata upah selama masa kerja berlangsung.
untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik, disnakertrans mukomuko telah membuka posko pengaduan thr di kantor dinas, yang dapat digunakan oleh pekerja jika mengalami kendala dalam menerima haknya.
"kami telah menyiapkan posko pengaduan thr keagamaan di kantor disnakertrans mukomuko untuk membantu pekerja yang mengalami permasalahan dengan pembayaran thr oleh perusahaan," jelas marjohan.
selain layanan pengaduan langsung, disnakertrans mukomuko juga menyediakan nomor whatsapp agar pekerja dapat lebih mudah melaporkan permasalahan mereka tanpa harus datang ke kantor.
"kami ingin mempermudah akses bagi pekerja. jika ada kendala dengan pembayaran thr, silakan laporkan ke posko atau melalui whatsapp. semua laporan akan kami tindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku," tambahnya.
sebagai bentuk pengawasan, disnakertrans mukomuko akan melakukan pemantauan terhadap perusahaan-perusahaan di wilayahnya guna memastikan pembayaran thr berjalan sesuai ketentuan.
"kami meminta semua perusahaan menaati aturan ini. jika ada pekerja yang tidak menerima thr sebagaimana mestinya, silakan melapor ke disnakertrans mukomuko. kami akan memastikan hak pekerja terpenuhi," ujar marjohan.
disnakertrans mukomuko juga mengingatkan bahwa perusahaan yang tidak membayarkan thr sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran hingga denda sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.
"tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak membayar thr. jika ada pelanggaran, kami akan mengambil tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku," tegasnya.
baca juga:sejak mundur dari perpani, sumardi kombes kini siap bawa pertina bengkulu ke puncak kejayaan!
baca juga:cegah penyalahgunaan narkoba, bnnp dan bpd hipmi bengkulu siap bersinergi
dengan adanya posko pengaduan, pengawasan ketat, dan ancaman sanksi, diharapkan seluruh perusahaan di mukomuko dapat memenuhi kewajibannya, sehingga pekerja dapat menerima thr tepat waktu dan menyambut lebaran dengan lebih tenang dan sejahtera.
disnakertrans mukomuko mengajak seluruh pekerja untuk tidak ragu melapor jika mengalami masalah dengan pembayaran thr. dengan langkah ini, pemerintah daerah memastikan perlindungan hak tenaga kerja di mukomuko tetap terjaga. (**)