Perusahaan Tak Bayar THR Bakal Disanksi Pidana, Posko Dibuka hingga H+10 Lebaran

Reporter: Eko, Budi H, Erik |

Editor: Dendy S |

Selasa , 25 Mar 2025 - 21:58

Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Bengkulu, Syarifudin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pusat perbelanjaan Bencoolen Mall untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja sesuai ketentuan, Selasa, 25 Maret 2025.-RIO/BE -

Ditegaskan Riko, nantinya jika ada laporan dari masyarakat ada karyawan tidak mendapatkan THR, maka dipastikan pihaknya akan mendatangi perusahaan untuk mempertayakannya dan meminta untuk segera melakukan pembayaran THR kepada karyawan mereka.

“Selain itu, kita akan mengenakan sanksi kepada perusahaan sesuai dengan peraturan yang ada,” tutupnya.

Di Mukomuko Belum Ada Laporan

Sejak dibuka posko pengaduan bagi karyawan maupun buruh yang tidak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan

tempatnya bekerja, hingga kemarin, belum ada laporan.

“Sejak dibukanya posko pengaduan, belum ada laporan yang masuk soal THR,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mukomuko, Drs H Marjohan.

Disampaikannya, seluruh perusahaan yang menggunakan tenaga manusia wajib memberikan THR bagi seluruh pekerjanya. Ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2025 bagi pekerja/buruh di perusahaan.

Surat edaran ini, ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Pemberian THR keagamaan ialah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh.

THR keagamaan wajib dibayar secara penuh dan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

“Kami telah mengingatkan agar seluruh pengusaha atau perusahaan memberi THR kepada pekerjanya. Belum ada laporan hingga hari ini," ujarnya. (900/614/151)

perusahaan tak bayar thr bakal disanksi pidana, posko dibuka hingga h+10 lebaran                             harianbengkuluekspress.id - dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) provinsi bengkulu akan menindak tegas perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran tunjangan hari raya (thr) bagi pekerjanya. 
kepala disnakertrans provinsi bengkulu, dr h e syarifudin msi mengatakan, pihaknya terus menerima aduan terkait thr melalui posko pengaduan yang dibuka secara daring maupun luring.
"dari laporan yang masuk, sebagian besar aduan berasal dari sektor penyedia jasa dan publikasi atau media online," ujar syarif, usai menggelar sidak pembayaran thr kepada pekerja di bencoolen mall, selasa, 25 maret 2025.
baca juga:rsmy bengkulu berbenah, disuntik anggaran rp 48,6 miliar 
baca juga:usut dugaan kredit fiktif bank bengkulu lebong, polda periksa kacab dan debitur
dari aduan yang masuk tersebut, syarif mengatakan, pihaknya telah turun ke lapangan untuk melakukan konfirmasi kepada perusahaan yang tidak membayar thr pekerjanya.
"kami telah minta, agar thr dibayarkan," tambahnya.
syarif memastikan, pihaknya akan terus mengawasi dan menindak tegas perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran thr bagi  pekerjanya.
"jika ada perusahaan yang tidak membayarkan thr kepada pekerjanya, sanksi tegas akan diberlakukan, termasuk hukuman pidana," tegas syarif.
syarif mengatakan, sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak memberikan thr pada pekerjanya adalah hukuman pidana. 
hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. untuk itu, pihaknya meminta kepada seluruh perusahaan di wilayah bengkulu untuk mematuhi kewajiban pembayaran thr kepada pekerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"kita minta para pekerja untuk segera melaporkan jika ada perusahaan yang tidak membayarkan thr. silakan datang ke disnakertrans kabupaten/kota dan provinsi, termasuk bisa melaporkan secara online," terangnya.
sementara itu, dalam sidak pembayaran thr pekerja di kawasan benmall, syarif mengklaim, hasil sidak menunjukkan thr pekerja telah dibayarkan.
"alhamdulillah, dari hasil sidak, secara umum thr telah dibayarkan dan diterima oleh para pekerja sesuai aturan," ujar syarif.
meski demikian, syarif mengatakan, pihaknya juga telah menemukan ada pekerja tambahan yang direkrut khusus selama bulan ramadan hingga lebaran hanya menerima upah harian. meski demikian, nilai upah harian yang diberikan cukup besar dan sesuai standar.
"nilai upah harian tersebut cukup besar dan sesuai standar," bebernya.
syarif menambahkan, mayoritas pekerja di benmall merupakan warga bengkulu. tentunya sejalan dengan komitmen perusahaan untuk memberdayakan tenaga kerja lokal.
"ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam memberdayakan tenaga kerja lokal," tutup syarif. 
 
posko hingga h+10 lebaran
sementara itu, dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (disnakertrans) kabupaten lebong membuka posko pengaduan bagi karyawan yang tidak mendapatkan tunjangan hari raya (thr) idul fitri 1446 hijriah hingga h+10 lebaran.
kepala disnakertrans kabupaten lebong, fakhrurrozi ssos msi melalui kabid ketenagakerjan, riko tandean sip map mengatakan bahwa untuk posko pengaduan thr  telah dibuka pihaknya beberapa hari yang lalu dan akan dibuka hingga h+10 lebaran.
“sejak kita buka, memang belum ada masyarakat atau karyawan yang melapor karena tidak mendapatkan thr,” sampainya, selasa, 25 maret 2025.
lanjut riko, perlu diketahui bahwa terkait thr keagamaan bersifat wajib atau memang harus diberikan oleh pihak perusahan kepada seluruh karyawannya. thr sudah harus dibayarkan kepada para karyawan paling lambat 7 hari sebelum hari raya.
“berarti hari ini (kemarin,red) seharusya karyawan telah dibayarkan thr mereka,” jelasnya.
masih dikatakan riko, dalam pemberian thr diberikan sebesar 1 bulan upah bagi karyawan yang telah bekerja minimal 12 bulan atau 1 tahun. sementara itu, bagi yang masa kerjanya baru 1 bulan atau belum genap 12 bulan maka dihitung masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah.
“itu sesuai dengan aturan yang telah ada,” ucapnya.
ditambahkan riko, jika saat ini masih ada karyawan yang belum mendapatkan thr maka bisa melaporkannya ke posko pengaduan thr dengan langsung mendatangi kantor disnakertransk kabupaten lebong atau bisa secara online di http://poskothr.kemnaker.id. 
“silakan laporkan kepada kami jika tidak mendapatkan thr,” tuturnya.
ditegaskan riko, nantinya jika ada laporan dari masyarakat ada karyawan tidak mendapatkan thr, maka dipastikan pihaknya akan mendatangi perusahaan  untuk mempertayakannya dan meminta untuk segera melakukan pembayaran thr kepada karyawan mereka.
“selain itu, kita akan mengenakan sanksi kepada perusahaan sesuai dengan peraturan yang ada,” tutupnya.
 
di mukomuko belum ada laporan
sejak dibuka posko pengaduan bagi karyawan maupun buruh yang tidak menerima tunjangan hari raya (thr) dari perusahaan
tempatnya bekerja, hingga kemarin, belum ada laporan. 
“sejak dibukanya posko pengaduan, belum ada laporan yang masuk soal thr,” kata  kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) kabupaten mukomuko, drs h marjohan.
disampaikannya, seluruh perusahaan yang menggunakan tenaga manusia wajib memberikan thr bagi seluruh pekerjanya. ini sesuai dengan surat edaran (se) menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor m/2/hk.04.00/iii/2025 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (thr) keagamaan 2025 bagi pekerja/buruh di perusahaan. 
surat edaran ini, ditujukan kepada para gubernur di seluruh indonesia. pemberian thr keagamaan ialah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. 
thr keagamaan wajib dibayar secara penuh dan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. 
“kami telah mengingatkan agar seluruh pengusaha atau perusahaan memberi thr kepada pekerjanya. belum ada laporan hingga hari ini," ujarnya. (900/614/151)