Dept Colector, Ini Syarat Tarik Jaminan Nasabah Nunggak Angsuran

Reporter: Asri |

Editor: Asrianto |

Kamis , 11 Jan 2024 - 15:48

OJk terbitkan aturan dept colektor agar bisa menarik jaminan nasabah-Istimewa/Bengkulu Ekspress-

g. pencabutan izin usaha.

Pada ayat 7, sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat 6 huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat 6 huruf a.

Pada ayat 8 berbunyi, Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dikenakan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Demikianlah informasi ini. Semoga bermanfaat. (*)

dept colector, ini syarat tarik jaminan nasabah nunggak angsuran                            harianbe -masyarakat diharapkan untuk tidak langsung menyerahkan jaminan atau agunan kepada colektor jika mereka datang ke rumah.
pasalnya, otoritas jasa keuangan (ojk) telah mengatur penarikan agunan atau jaminan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan (pujk).
baca juga: ojk terbitkan aturan baru pelindungan konsumen dan masyarakat, ini ketentuannya

yakni dengan adanya peraturan otoritas jasa keuangan (pojk) nomor 22 tahun 2023 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
pada pasal 64 ayat 1, dijelaskan bahwa pengambilalihan atau penarikan agunan oleh pujk wajib memenuhi ketentuan yakni:
(a) konsumen terbukti wanprestasi,
(b) konsumen sudah diberikan surat peringatan, dan
(c) pujk memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek.
kemudian pada ayat 2 tertulis, penentuan terbukti wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilakukan melalui:
(a) kesepakatan tertulis para pihak yang di dalamnya terdapat penyerahan secara sukarela terhadap objek yang menjadi jaminan,
(b) putusan pengadilan atau laps sektor jasa keuangan, dan/atau
(c) mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
baca juga: pinjol wajib dilunasi, ini kata kepala ojk perwakilan bengkulu

pada ayat 3 dijelaskan, pengambilalihan atau penarikan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agunan.
lalu pada ayat 4 berbunyi, pengambilalihan atau penarikan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam berita acara pengambilalihan atau penarikan agunan.
kemudian di ayat 5 disebutkan, dalam hal terjadi pengambilalihan atau penarikan agunan, pujk wajib menjelaskan kepada konsumen informasi mengenai sebagai berikut:
a. outstanding pokok terutang
b. manfaat ekonomi pendanaan
c. denda yang terutang dan/atau ganti rugi yang terutang
d. biaya terkait pengambilalihan atau penarikan agunan, dan
e. mekanisme penjualan agunan dalam hal konsumen tidak menyelesaikan kewajibannya.
baca juga: pinjol wajib dilunasi, ini kata kepala ojk perwakilan bengkulu

pada ayat 6 disebutkan, pujk yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 3, ayat 4, dan/atau ayat 5 dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya
d. pemberhentian pengurus
e. denda administratif
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan, dan/atau
g. pencabutan izin usaha.
pada ayat 7, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a.
baca juga: ojk minta puluhan rekening terkait pinjaman online diblokir, kenali ciri-ciri pinjol ilegal

pada ayat 8 berbunyi, sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dikenakan paling banyak rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
demikianlah informasi ini. semoga bermanfaat. (*)