Harianbengkuluekspress.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara (BU) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) BU untuk terus menggenjot realisasi program pembangunan infrastruktur. Karena saat ini masih sedikit sekali proyek pembangunan infrastruktur yang dikerjakan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD BU, Juhaili SIP.
"Tentu, terkait hal ini kami selaku pihak legislatif mendorong percepatan pembangunan infrastruktur," ujarnya.
Juhaili minta semua program yang mengarah pada pembangunan fisik, terutama jalan untuk segera mulai dikerjakan. Sehingga, bisa membantu mengoptimalisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten BU 2024.
Menurutnya, infrastruktur menjadi salah satu indikator kemajuan suatu daerah. Sebab, pembangunan infrastruktur berdampak banyak hal. Terutamanya kelancaran ekonomi masyarakat.
BACA JUGA:Rancangan PKPU Bisa Ubah Kontestasi Pilkada di Bengkulu
"Selain sebagai indikator kemajuan daerah, percepatan pembangunan Infrastruktur juga telah ditunggu oleh masyarakat dan juga mempercepat serapan anggaran APBD kita," terangnya.
Dijelaskannya, program infrastruktur yang digagas Pemkab BU tentunya membutuhkan perencanaan yang matang. Apalagi, harus melewati tahapan lelang. Karena percepatan lelang proyek sangat penting.
Selain untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan, lelang juga berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat.
Maka dari itu, organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi program infrastruktur mulai merealisasikan programnya secara bertahap. Hal ini jangan sampai pelaksanaan program infrastruktur tertunda dengan dalih masa pengerjaan terbatas.
"Memang terkait pelaksanaan pengesahan APBD sedikit terlambat, namun hal tersebut seharusnya pihak Pemkab BU, sudah mulai menyiapkan proses lelang proyek. Sehingga ada upaya yang sifatnya mendorong percepatan serapan anggaran. Terutama terkait dengan pelaksanaan tahapan proses pembangunan infrastruktur fisik," ungkapnya.
Juhaili menambahkan, bahwa saat ini sudah tidak ada lagi alasan eksekutif untuk menunda pelaksanaan pekerjaan pembangunan. Maka dari itu semua pihak harus dapat mengejar realisasi pembangunan, agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat segera terealisasi.
"Kami berharap OPD memperhatikan saran dari kami. Kalau sudah memenuhi syarat, silakan dilelang. Kalau sudah selesai, tinggal dieksekusi, jangan ditunda," terangnya.
Namun, Juhaili juga menyadari bahwa kekuatan fiskal di Kabupaten BU tidak dapat mengcover segala kebutuhan pembangunan daerah. Maka pihaknya mendorong agar Pemkab BU dapat terus berakselerasi ke pemerintah pusat, menjalin komunikasi dan kooridinasi dengan pihak-pihak terkait, agar dapat mensupport anggaran untuk pembangunan di daerah.
"Memang kita menyadari kekuatan fiskal Kabupaten BU, akan tetapi kami selaku dewan tetap berupaya mendorong, begitu juga dengan Pemkab BU apat terus berakselerasi ke Pemerintah pusat, menjalin komunikasi dan kooridinasi dengan pihak-pihak terkait, agar dapat mensupport anggaran untuk pembangunan di daerah," tandasnya.(127/prw)