KEPAHIANG BE - Sebanyak 37 pejabat tinggi Kabupaten Kepahiang dikukuhkan menjadi orang tua asuh cegah Stunting. Pengukuhan para Kepala Dinas, Kepala Badan hingga Forkompimda Kabupaten Kepahiang, berkomitmen jadi bapak/ibu asuh cegah stunting ini berlangsung pada Jum'at (26/10) oleh Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah. Percepatan penurunan angka stunting merupakan ikhtiar mewujudkan manusia Indonesia yang unggul. Terkhusus diwilayah Provinsi Bengkulu, hal itu harus dijalankan bersama-sama dengan menggalang aksi nyata antar stakeholder baik tingkat provinsi maupun sepuluh kabupaten kota di Provinsi Bengkulu.
Dalam kesempatan Wagub, Rosjonsyah menyampaikan, 37 pejabat fokompimda dan kepala dinas atau badan yang dikukuhkan sebagai ortu asuh. Harus siap menjadi Bapak, Ibu, dan kakak asuh anak stunting dengan melalukan pendampingan dan pemenuhan kebutuhan anak stunting selama enam bulan.
“Di Kepahiang kegiatan kedua, sebelumnya ada di Curup Rejang Lebong. Alhamdulillah, semuanya tadu telah berkomitmen untuk menjadi bapak asuh anak stunting. Kita berharap, niat dan ikhtiar yang kami mulai ini, dapat menjadi gerakan bersama pemerintah provinsi dan kabupaten, sehingga kita dapat berkontribusi secara nyata," tegas Rojonsyah.
Rosjonsyah menegaskan, target Provinsi Bengkulu pada 2024, bisa menurunkan angka stunting hingga ke 12 persen. Untuk itu setiap daerah harus benar-benar komitmen pada program penanganan stunting, baik dari hal tindakan di lapangan maupun penyediaan anggaran di APBD.
"Tahun 2022 angka stunting kita 22,1 persen. Kemudian bisa ditekan hingga 19,8 persen ditahun 2023 ini, maka terget kita untuk tahun 2024 bisa 12 persen," ungkap Rosjonsyah.
Lebih lanjut Rosjonsyah memuji aksi nyata Pemkab Kepahiang dalam rangka menurunkan angka stunting. Banyak program atau tindakkan yang sudah dijalankan hingga bisa menurunkan angka stunting di Kabupaten Kepahiang.
"Kepahiang 7 aksi nyata pengendalian stunting sudah di jalankan, saya rasa ini sangat bagus. Karena sangat-sangat sering aksi cegah stunting di Kabupaten Kepahiang," tutur Rosjonsyah.
Akan tetapi, menurut Rosjonsyah, Kabupaten Kepahiang masih sangat lambat dalam menyusun pelaporan. Akibatnya, ditingkat nasional angka stunting kabupaten Kepahiang masih tinggi.
"Ini masalahnya karena laporannya lama, jadi merugikan. Ini yang harus jadi perhatian Kabupaten Kepahiang kedepannya, harus diawasi agar OPD terkait bisa menyusun laporan dengan baik, kemudian disampaikan ke pusat tepat waktu," tutupnya. (320)