Harianbengkuluekspress.id - Sebagai upaya untuk terus melakukan pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan (BS) terus berupaya mencari alternatif tambahan anggaran dana untuk pembangunan daerah.
Sebab, APBD BS hanya sebesar Rp 1 Triliun tahun 2024 ini dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar kurang lebih Rp 583 Miliar.
Dari dana tersebut juga didalamnya terdapat belanja wajib pegawai yang harus dibayar yaitu sebesar Rp 460 Miliar oleh Pemkab BS sebagai sebuah kewajiban.
BACA JUGA:Jalan Mulkanaum dan Jalan Desa Sukarami segera Dibenahi
BACA JUGA:Buaya Kembali Teror Warga, Ini Lokasinya
"Jadi dari sisa belanja pegawai inilah yang bisa dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk membiayai pembangunan yaitu sebesar Rp 123 Miliar," ujar Kepala Bappeda Litbang BS, Fikri Aljauhari SSTP MSi
Lebih lanjut, Fikri mengatakan Pemkab BS dikategorikan sebagai daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Sehingga membutuhkan alternatif tambahan biaya untuk melakukan pembangunan daerah yang berlanjut.
"Karena keterbatasan kamampuan fiskal Bengkulu Selatan. Maka mesin pemerintah daerah yang ada di Bengkulu Selatan dituntut untuk terus bergerak kreatif mencari alteranatif pembiayaan diluar APBD," katanya.
Fikri menerangkan salah satunya dengan rutin menyampaikan usulan perencanaan pembangunan. Bahkan diharapkan dapat mencari tambahan kucuran dana dari pemerintah pusat.
BACA JUGA:Bantuan Masa Panik Kembali Disalurkan kepada Korban Ini
"Contohnya pembangunan Tebat Gelumpai yang dilakukan pembangunannya oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera VII (BWS Sumatera VII, red)," terangnya.
Sebab, Proyek Revitalisasi Tebat Gelumpai menjadi contoh upaya keras Pemkab BS untuk mencari alternatif pembiayaan dalam pembangunanan yang dikategorikan memiliki fungsi strategis. Selain sebagai daerah tangkapan air, Tebat Gelumpai juga menjadi salah satu potensi pariwisata yang menjanjikan.
"Pembangunan yang bersifat strategis inilah yang terus kami upayakan dan usulkan berulang-ulang ke BWS," kata Fikri.
Terbaru, Fikri mengungkapkan Pemkab BS telah mengusulkan pembangunan pelabuhan Pasar Bawah level II. Bahkan usulan tersebut sudah gencar dilakukan Bupati BS, Gusnan Mulyadi SE MM melalui pembiayaan Pemerintah Pusat.