Kemendagri Siapkan Tiga Langkah Staretgis , Alokasikan Anggaran APBD Rumah Ibadat

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Sabtu , 20 Jul 2024 - 15:57

ilustrasi pengelolaan masjid akan didukung melalui dana APBD -istimewa/bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id- Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) menyambut baik atas usulan Kementerian Agama (Kemenag) yang meminta Bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk rumah ibadah.

Kemendagri pun siap berkotribusi dalam memberdayakan masjid di seluruh Indonesia yang saat ini mayoritas dibangun dan dikelola masyarakat.

Diketahui, Masjid merupakan tempat ibadah sekaligus pusat kegiatan keagamaan bagi umat Islam. Berdasarkan data di Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama (Kemenag), per 7 Maret 2024 jumlah masjid di Indonesia sebanyak 299.692 unit

Masjid itu terbagi dalam beberapa jenis, rinciannya masjid jami' 242.520, masjid di tempat publik 50.549, masjid besar 5.100, masjid bersejarah 1.051, masjid agung 437, masjid raya 34 dan 1 masjid negara.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Sugeng Hariyono menuturkan ada tiga langkah

strategis yang akan dilakukan dalam mendukung pemberdayaan masjid. Ketiga langkah itu diyakini akan mampu mendukung pengelolaan dan pemberdayaan masjid di Indonesia yang saat ini dikelola masyarakat.

Langkah pertama, Kemendagri setiap tahun menerbitkan Permendagri tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).

Pada RKPD ini menjadi acuan bagi semua provinsi dan kabupaten/kota untuk merancang program prioritas dan kegiatan yang harus dianggarkan dalam APBD.

"Melalui RKPD, kami memastikan negara hadir untuk memberdayakan masjid sebagai pusat peradaban dan

pemberdayaan aktivitas ekonomi serta sosial," jelasnya.

Langkah kedua, Kemendagri juga menerbitkan Permendagri tentang Penyusunan APBD setiap tahun.

kemendagri siapkan tiga langkah staretgis ,  alokasikan anggaran apbd rumah ibadat                             harianbengkuluekspress.id-  kementerian dalam negeri (kemendagri) menyambut baik atas usulan kementerian agama (kemenag)  yang meminta bantuan  anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) untuk rumah ibadah. 
kemendagri pun siap berkotribusi dalam memberdayakan masjid di seluruh indonesia yang saat ini mayoritas dibangun dan dikelola masyarakat. 
diketahui, masjid merupakan tempat ibadah sekaligus pusat kegiatan keagamaan bagi umat islam. berdasarkan data di sistem informasi masjid (simas) kementerian agama (kemenag), per 7 maret 2024 jumlah masjid di indonesia sebanyak 299.692 unit 
masjid itu terbagi dalam beberapa jenis, rinciannya masjid jami' 242.520, masjid di tempat publik 50.549, masjid besar 5.100, masjid bersejarah 1.051, masjid agung 437, masjid raya 34 dan 1 masjid negara. 
kepala badan pengembangan sumber daya manusia (bpsdm) kemendagri, sugeng hariyono  menuturkan ada tiga langkah 
baca juga:kemendagri diminta alokasikan apbd untuk operasional rumah ibadah, ini responnya
baca juga:membludak, kompetisi pidato moderasi beragama tembus ribuan pendaftar
strategis yang akan dilakukan dalam mendukung pemberdayaan masjid. ketiga langkah itu diyakini akan mampu  mendukung pengelolaan dan pemberdayaan masjid di indonesia yang saat ini dikelola masyarakat. 
langkah pertama,  kemendagri setiap tahun menerbitkan permendagri tentang rencana kerja pemerintah 
daerah (rkpd). 
pada rkpd ini menjadi acuan bagi semua provinsi dan kabupaten/kota untuk merancang program prioritas dan kegiatan yang harus dianggarkan dalam apbd.
"melalui rkpd, kami memastikan negara hadir untuk memberdayakan masjid sebagai pusat peradaban dan 
pemberdayaan aktivitas ekonomi serta sosial," jelasnya. 
langkah kedua, kemendagri juga menerbitkan permendagri tentang penyusunan apbd setiap tahun.
dalam permendagri ini, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan masjid melalui berbagai instrumen dalam apbd, baik melalui bantuan langsung maupun hibah.
baca juga: pemprov bengkulu bagi-bagi bendera merah putih di enggano 
baca juga:12 tips menjaga kulit ditengah cuaca panas ekstrem, ini kata ahlinya 
"sepanjang ada direktif melalui permendagri, pemerintah daerah akan mengikuti arahan tersebut,"tambahnya.
langkah ketiga, kemendagri menerbitkan permendagri tentang kebijakan pengawasan setiap tahun. 
kebijakan ini menjadi acuan bagi inspektorat provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan program prioritas dalam rkpd yang dianggarkan dalam apbd terlaksana dengan optimal.
"pengawasan ini penting agar pemberdayaan masjid melalui bkm tetap terlaksana, meskipun terjadi refocusing atau pergeseran anggaran," ungkapnya. 
seperti diketahui menteri agama melalui wail menteri agama, saiful rahmat dasuki  mengusulkan kepada kemendagri membuat regulasi yang mengator alokasi anggaran apbd untuk bantuan masjid, takmir, marbot masjid di daerah serta rumah-rumah ibadat agama lain. 
itu dilakukan karena jumlah bantuan dana stimulan dari pemerintah pusat dan daerah masih belum memadai, selain itu peningkatan kompetensi takmir masjid  belum merata. 
usulan bantuan operasional rumah ibadat sebagai upayabentuk kehadiran negara dalam memfasilitasi kebutuhan ibadah masyarakat serta mendukung pengelolaan dan pengembangannya. (**)