Putusan MK Terbaru, Parpol Tak Ada Kursi di DPRD Bisa Usung Pasangan Cakada, Ini Syarat dan Ketentuannya

Reporter: Asrianto |

Editor: Asrianto |

Selasa , 20 Aug 2024 - 13:27

Putusan MK Terbaru, Parpol Tak Kursi di DPRD Bisa Usung Pasangan Cakada, Ini Syarat dan Ketentuannya-Istimewa/Bengkuluekspress.-

Berikut amar putusan MK yang mengubah isi pasal 40 ayat (1) UU Pilkada, yaitu:

Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut

b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut

c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut

d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut.

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota:

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten/kota tersebut

b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu sampai 500 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten/kota tersebut

c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 ribu sampai 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten/kota tersebut

d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten/kota tersebut.

putusan mk terbaru, parpol tak ada kursi di dprd bisa  usung pasangan cakada, ini syarat dan ketentuannya                            harianbengkuluekspress.id-kabar terbaru bagi para pengurus partai politik (parpol) yang tak punya kursi di dprd. pasalnya, mereka bisa usung pasangan calon kepala daerah (cakada).
kepastian tersebut setelah mahkamah konstitusi (mk) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan partai buruh dan partai gelora terhadap uu pilkada.
mk menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi dprd.
putusan disampaikan dibacakan dalam sidang di gedung mk, jakarta pusat, selasa 20 agustus 2024. dalam pertimbangannya, mk menyatakan pasal 40 ayat (3) uu pilkada inkonstitusional.
baca juga:sore ini jam 17:08 wib, pendaftaran cpns dibuka, berikut tahapan lengkapnya, jangan sampai lupa!
baca juga:kereeen, dua guru man ic bengkulu diundang konferensi internasional di vietnam 
adapun isi pasal 40 ayat (3) uu pilkada itu ialah:
dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di dewan perwakilan rakyat daerah
"jika dibiarkan berlakunya norma pasal 40 ayat (3) uu 10/2016 secara terus menerus dapat mengancam proses demokrasi yang sehat," ucap hakim mk enny nurbaningsih.
mk kemudian menyebut inkonstitusionalitas pasal 40 ayat (3) uu pilkada itu berdampak pada pasal lain, yakni pasal 40 ayat (1). mk pun mengubah pasal tersebut.
adapun isi pasal 40 ayat (1) uu pilkada sebelum diubah ialah:
partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi dewan perwakilan rakyat daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah di daerah yang bersangkutan
baca juga:tips sehat, orang ini sebaiknya jangan mengonsumsi pepaya, berikut dampaknya
baca juga:ariyono gumay, calon walikota bengkulu jalur perseorangan, segini kekayaannya
berikut amar putusan mk yang mengubah isi pasal 40 ayat (1) uu pilkada, yaitu:
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:
a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut
b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut
c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut
d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut.
baca juga:25 anggota dprd mukomuko periode 2024-2029 dilantik, 10 parpol punya wakil di dewan, berikut daftarnya
baca juga:kemenag gelar akmi serentak se-indonesia, yaqut : madrasah naik kelas 
untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota:
a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten/kota tersebut
b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu sampai 500 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten/kota tersebut
c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 ribu sampai 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten/kota tersebut
d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten/kota tersebut.
baca juga:nilai tukar rupiah pagi ini, selasa 20 agustus 2024, menguat 78 poin terhadap dolar as
baca juga:prediksi bmkg, daerah yang alami hujan lebat hari ini, selasa 20 agustus 2024, berikut daftarnya
demikianlah informasi ini. semoga memberikan manfaat. (*)