Oknum Camat dan 2 ASN di Rejang Lebong Dilaporkan ke Bawaslu

Reporter: Ary |

Editor: Dendi Supriadi |

Kamis , 03 Oct 2024 - 21:59

Tim Hukum Fikri-Hendri saat menyampaikan laporan ke Bawaslu Rejang Lebong terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN.-Ary/BE -

"Tentu kita berterima kasih sekali dan kita mengharapkan seluruh masyarakat sama, yaitu ketika melihat indikasi pelanggaran kiranya segera menyampaikan laporan ke Bawaslu untuk kami tindak lanjuti," kata Ahmad Ali.

Terkait dengan laporan dari Tim Hukum Paslon Fikri-Hendri, menurut Ahmad Ali akan mereka lanjutkan kajian untuk kelengkapan alat bukti, saksi dan dan lain-lainnya untuk mereka tindak lanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Merliyanto Agumay menambahkan dalam penanganan dugaan pelanggaran Pilkada sendiri ada beberapa tahapan yang harus dilalui salah satunya yaitu akan melakukan kajian terlebih dahulu selama 7 hari.

"Kita kaji dulum dalam tujuh hari, apakah terpenuhi barang buktinya, kemudian terkait proses pelanggaran dari netralitas ASN nya," terang Merlianto.

Bila memang nanti benar-benar melanggar, maka menurutnya, hasilnya nanti akan mereka rekomendasikan ke BKN dan Kementerian Dalam Negeri. Terlebih lagi dalam Rakor secara nasional yang belum lama ini mereka lakukan ditegaskan bahwa ASN tidak diperbolehkan berpolitik terlebih lagi mengarahkan secara aktif.(251)

oknum camat dan 2 asn di rejang lebong dilaporkan ke bawaslu                            hraianbengkuluekspress.id - tiga orang aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah kabupaten rejang lebong dilaporkan ke bawaslu kabupaten rejang lebong pada kamis 3 oktober 2024.
tiga asn atau pns tersebut dilaporkan oleh tim hukum pasangan calon (paslon) nomor 1 pilkada rejang lebong, fikri - hendri. 
ketiga asn tersebut dilaporkan ke bawaslu rejang lebong karena diduga tidak netral dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024 kabupaten rejang lebong. 
dimana ketiganya diduga memihak dan menjadi tim sukses dari salah satu calon dalam pilkada serentak 2024 di kabupaten rejang lebong.
baca juga:romer targetkan menang telak, timsus dan ormas deklarasikan dukungan 
baca juga:apbd rp 553,12 miliar mengalir untuk pilkada, instansi ini dapat bagian terbesar 
"hari ini kita mengajukan laporan terhadap beberapa orang asn yang diduga tidak netral dengan mendukung salah satu pihak dalam pelaksanaan pilkada rejang lebong ini," ungkap ketua tim hukum fikri-hendri, benny irawan sh cm kepada awal media usai menyampaikan laporan ke bawaslu rejang lebong. 
 
dijelaskan benny, dari tiga asn yang mereka laporkan ke bawaslu kabupaten rejang lebong tersebut, salah satunya merupakan seorang camat di salah satu kecamatan yang ada di kabupaten rejang lebong.
"salah satu asn yang kita laporkan adalah camat yang masih aktif," tambah benny.
diungkapkan benny, dalam laporan yang mereka buat, mereka menyertakan alat bukti berupa video rekaman ketiga asn tersebut berada dalam satu mobil. dalam video tersebut salah satu asn yang diduga camat tengah merekam aktivitas mereka dalam satu mobil.
dalam keterangan yang disampaikan sang perekam video, mereka tengah menuju salah satu desa di kabupaten rejang lebong untuk pembentukan tim pemenangan dari salah satu paslon bupati dan wakil bupati rejang lebong.
"harapan kita, laporan yang kita sampaikan ini dapat ditindaklanjuti oleh bawaslu kabupaten rejang lebong ini," harap benny.
sementara itu, ketua bawaslu kabupaten rejang lebong, ahmad ali spdi sp, bersama dua komisioner lainnya muhammad al abrar dan merliyanto agumay membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait dengan pelanggaran netralitas yang dilakukan asn.
"tentu kita berterima kasih sekali dan kita mengharapkan seluruh masyarakat sama, yaitu ketika melihat indikasi pelanggaran kiranya segera menyampaikan laporan ke bawaslu untuk kami tindak lanjuti," kata ahmad ali.
terkait dengan laporan dari tim hukum paslon fikri-hendri, menurut ahmad ali akan mereka lanjutkan kajian untuk kelengkapan alat bukti, saksi dan dan lain-lainnya untuk mereka tindak lanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
sementara itu, merliyanto agumay menambahkan dalam penanganan dugaan pelanggaran pilkada sendiri ada beberapa tahapan yang harus dilalui salah satunya yaitu akan melakukan kajian terlebih dahulu selama 7 hari.
"kita kaji dulum dalam tujuh hari, apakah terpenuhi barang buktinya, kemudian terkait proses pelanggaran dari netralitas asn nya," terang merlianto.
bila memang nanti benar-benar melanggar, maka menurutnya, hasilnya nanti akan mereka rekomendasikan ke bkn dan kementerian dalam negeri. terlebih lagi dalam rakor secara nasional yang belum lama ini mereka lakukan ditegaskan bahwa asn tidak diperbolehkan berpolitik terlebih lagi mengarahkan secara aktif.(251)