Kerja Sama Parkir Dihentikan, Pemda Kota Bengkulu Ambil Alih Pengelolaan Parkir

BENGKULU, BE - Pengelolaan zona parkir tepi jalan umum tidak lagi melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga (Swasta). Mulai Desember 2023 dan seterusnya, pengelolaan retribusi parkir akan dikembalikan ke Pemerintah kota Bengkulu melalui penunjukkan Juru Parkir (Jukir) yang diberi Surat Perintah Tugas (SPT). 

"Ya, bulan ini semua kontrak kerjasama dengan swasta sudah berakhir. Nanti mulai Desember kita kembali ke penunjukkan jukir secara langsung," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu Eddyson, Selasa (21/11) kepada BE. 

Perlu diketahui, setelah hampir 2 tahun zona parkir dipegang oleh pihak ketiga, rupanya tak mampu menutup kebocoran Pendatan Asli Daerah (PAD). 

Pasalnya, realisasi pendapatan dari retribusi parkir yang dikelola pihak ketiga atau CV diduga tidak tersetor ke kas daerah (kasda) sesuai dengan aturan berlaku. Seharusnya, di awal kontrak berjalan Pemkot sudah menerima Rp 6 miliar, namun baru terbayarkan Rp 2,8 miliar. Hal ini juga sudah mendapat sorotan dari Aparat Penegak Hukum (APH). 

"Dikembalikannya pengelolaan zona parkir ke pemerintah ini, juga hasil masukan yang disampaikan dari APH," bebernya. 

Eddyson menyebutkan dari total 12 zona parkir yang di kelola pihak ketiga per Desember ini 11 zona sudah habis masa kontraknya. 

Namun, masih tersisa satu zona lagi yakni zona 6 yang baru habis kontraknya per Februari 2024. 

"Khusus zona 6 kita tunggu dulu masa kontraknya berakhir. Setelah itu bulan berikutnya kembali dikelola langsung oleh juru parkir yang di tunjuk pemerintah," jelas Eddyson. 

Tahun depan Pemkot menetapkan target PAD retribusi parkir sebesar Rp 11 miliar. Jumlah ini jauh lebih besar di banding target tahun ini yang hanya sebesar Rp 9 miliar. 

"Untuk sementara ini baru tercapai 50 persen. Dan kita sudah menyurati pihak ketiga pengelola parkir tersebut, agar paling lama Desember ini sisanya harus terbayarkan semua," kata Eddyson. (805)