DIPA Bengkulu Dipangkas, Bansos Dianggarkan Rp 24,11 Miliar

Reporter: Eko |

Editor: Haijir |

Jumat , 13 Dec 2024 - 22:14

RIO/BE Plt Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah didampingi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Mohamad Irfan Surya Wardana melakukan klik sistem simbolis kegiatan penyerahan Dipa dan buku alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2--

dipa bengkulu dipangkas,  bansos dianggarkan rp 24,11 miliar                            harianbengkuluekspress.id - provinsi bengkulu mengalami penurunan alokasi anggaran negara pada tahun 2025. dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) dan buku alokasi transfer ke daerah (tkd) tahun anggaran 2025, provinsi bengkulu hanya mendapatkan kucuran anggaran rp 15,46 triliun.
jumlah anggaran dari pemerintah pusat itu, dipangkas sampai rp 617,5 miliar atau 3,84 persen dari pagu anggaran tahun 2024 sebesar rp 16,08 triliun.
kepala kepala kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) provinsi bengkulu mohamad irfan surya wardana se msi mengatakan, dipa dan tkd tahun anggaran 2025 untuk provinsi bengkulu itu telah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat.
"berkurangnya itu tidak terlalu banyak," terang irfan, usai penyerahan dipa dan tkd provinsi bengkulu tahun anggaran 2025, di gedung daerah provinsi bengkulu, jumat 13 desember 2024.
baca juga:gaji tak sesuai umk, perusahaan dievaluasi
baca juga:hasil pppk tunggu kabupaten/kota, peserta diminta bersabar
dijelaskannya, dari alokasi belanja negara di wilayah provinsi bengkulu sebesar rp 15,46 triliun itu, dialokasi untuk pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu sebesar rp 4,64 triliun. kemudian dialokasikan untuk pemda 10 kabupaten/kota di provinsi bengkulu sebesar rp 10,81 triliun. lalu dialokasi untuk instansi vertikal di provinsi bengkulu.  
dari alokasi yang diberikan ke pemerintah daerah dan instansi vertikal itu juga mengalami penurunan dibanding tahun 2024.
seperti di pemprov bengkulu, alokasi anggaran dari pemerintah pusat itu turun dari rp 4,64 triliun tahun 2025. sementara tahun 2024 di anggaran mencapai rp 5,22 triliun.
anggaran  rp 4,64 triliun tahun 2025 itu dialokasi untuk belanja pegawai rp 2,01 triliun, belanja barang rp 1,54 triliun, belanja modal rp 1,07 triliun. kemudian anggaran belanja bantuan sosial (bansos) tahun 2025 mencapai rp 24,11 miliar. anggaran bansos ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2024 sebesar rp 18,40 miliar.  
baca juga:bpbd pantau pergerakan wisatawan jelang nataru 
di sisi lain, untuk dana alokasi ke pemerintah kabupaten/kota tahun 2025 dari apbn itu sebesar rp 10,81 triliun. anggaran itu dialokasi untuk dana bagi hasil rp 690,59 miliar, dana alokasi khusus (dak) rp 6,74 triliun, dak fisik rp 780,8 miliar, insentif fiskal rp 20,83 miliar, dak non fisik rp 1,54 triliun dan dana desa (dd) rp 1,03 triliun.
"terpenting itu, anggaran ini bisa cepat direalisasikan," ungkapnya.
irfan menjelaskan, anggaran dari pemerintah pusat itu, telah diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah. seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan perumahan.
"program unggulan 2025 yang telah ditampung di apbn meliputi makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan lumbung pangan nasional, daerah dan desa," tegas irfan.
baca juga:bpbd pantau pergerakan wisatawan jelang nataru 
irfan menegaskan, serapan anggaran pusat ke daerah itu memang harus dipercepat realisasinya. targetnya, pada triwulan pertama dan kedua, realisasinya telah merata.
"agar, tidak terjadi penumpukan serapan pada akhir tahun 2025," bebernya.
percepatan realisasi anggaran pusat yang sudah ada di kas daerah masing-masing itu, menjadi penting. agar pergerakan ekonomi daerah, juga bisa cepat terjadi.
"ujungnya tentu, kesejahteraan masyarakat bisa dirasakan," ujar irfan.
sementara itu, pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu dr h rosjonsyah mengatakan, atas diterimanya dipa tahun 2025 itu, dirinya meminta agar seluruh kepala daerah di provinsi bengkulu bisa cepat realisasinya.
"dokumen dipa dan tkd kabupaten/kota silahkan segera diserahkan kepada masing-masing pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran," ujar rosjonsyah.
baca juga:apbd belum rampung dievaluasi di kemendagri
rosjonsyah menegaskan, anggaran yang telah diberikan pemerintah pusat itu, dapat digunakan secara tepat guna. termasuk menghindari kebocoran melalui monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. serta memperkuat digitalisasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe).
"apbn dan apbd adalah uang rakyat. oleh karena itu, harus dikelola secara hati-hati, efektif, efisien, dan responsif, agar dapat membantu masyarakat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi," ungkapnya.
untuk itu, rosjonsyah mengatakan, ada beberapa sektor prioritas yang harus menjadi fokus dalam pengelolaan anggaran. seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan hilirisasi sumber daya alam.
"pendidikan dan kesehatan yang baik merupakan jalan terbaik untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan kebodohan. selain itu, sektor ketahanan pangan juga membutuhkan perhatian serius untuk menjamin ketersediaan dan stabilitasnya," tandas rosjonsyah. (eko)
baca juga:pemkot raih penghargaan standar pelayanan publik dari ombudsman ri
belanja pemerintah pusat di wilayah provinsi bengkulu
alokasi 2025 2024
belanja pegawai rp 2,01 triliun rp 2,05 triliun
belanja barang rp 1,54 triliun rp 2,31 triliun
belanja modal rp 1,07 triliun rp 833,9 miliar
belanja bansos rp 24,11 miliar rp 18,40 miliar
total rp 4,64 triliun rp 5,22 triliun
baca juga: mahasiswa tertipu aplikasi ini, uang belasan juta melayang
alokasi transfer ke daerah
alokasi 2025 2024
dana bagi hasil rp 690,59 miliar rp 685,96 miliar
dana alokasi khusus rp 6,74 triliun rp 6,56 triliun
dak fisik rp 780,8 miliar rp 1,08 triliun
insentif fiskal rp 20,83 miliar rp 26,59 miliar
dak non fisik rp 1,54 triliun rp 1,43 triliun
dana desa rp 1,03 triliun rp 1,05 triliun
total rp 10,81 triliun rp 10,86 triliun
 baca juga:aksi curanmor merajalela, 2 minggu terakhir sampai 6 kejadian
dipa instansi vertikal
instansi anggaran
polda bengkulu rp 612,6 miliar
korem 041/gamas bengkulu rp 158,3 miliar
kajati bengkulu rp 44,7 miliar
pengadilan tinggi bengkulu rp 22,03 miliar
pengadilan agama bengkulu rp 14,73 miliar
kemenkumham bengkulu rp 24,1 miliar
bpkp bengkulu rp 9,25 miliar
bps bengkulu rp 17,2 miliar
bpn bengkulu rp 14,5 miliar
universitas bengkulu rp 368,4 miliar
balai sungai sumatera vii rp 40,5 miliar
pelaksana jalan nasional i rp 199,1 miliar
bnn bengkulu rp 10,6 miliar
rri bengkulu rp 11 miliar
tvri bengkulu rp 14 miliar