Ranwal RKPD di BU Harus Terarah dan Akuntabel, Ini Tujuannya

Usai membuka konsultasi Ranwal RKPD 2026, Wabup BU Arie melakukan penandatanganan kinerja.-APRIZAL/BE-

harianbengkuluekspress.id  - Dalam rangka menyusun Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 Kabupaten Bengkulu Utara (BU) yang baik dan sesuai dengan kaidah regulasi yang berlaku, Pemerintah Kabupaten BU melalui Bapelitbangda BU menggelar konsultasi publik Ranwal RKPD tahun 2026. Kemudian melakukan penandatanganan serentak perjanjian kinerja yang dipusatkan di Ruang Command Center Setdakab BU, Kamis 30 Januari 2025.

Usai pelaksanaan kegiatan tersebut, Wabup Arie yang juga merupakan Bupati BU terpilih pada Pilkada 2024 menegaskan, pentingnya perencanaan yang terarah, transparan, terukur dan akuntabel untuk mendorong keberhasilan pembangunan daerah. Maka dari itu, Ranwal RKPD tahun 2026 harus sinkron dengan program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

"Ya, saya tegaskan bahwa Ranwal RKPD tahun 2026 ini harus terarah, transparan, terukur dan akuntabel untuk mendorong keberhasilan pembangunan daerah.  Kemudian juga harus sinkron dengan program pemerintah pusat  dan pemerintah provinsi," ujarnya.

BACA JUGA:Program Replanting di BU Diminta Berkualitas, Ini Tujuannya

BACA JUGA:Reviu Utang Benteng 2024 Capai Segini

Sehingga lanjut Arie, seluruh OPD yang berada dilingkup Pemkab BU harus dapat mencermati dan mengimplementasikan  terhadap program-program yang menjadi prioritas dalam RKPD tahun 2026 yang didalamnya termasuk dengan program kerja 100 hari Bupati BU terpilih kedepannya.

"Kita harap seluruh OPD harus dapat mencermati dan mengimplementasikan, agar apa yang menjadi program prioritas RKPD tahun 2026 ini dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.

Ia menerangkan, termasuk dengan menjalin komunikasi secara intensif dengan pemerintah pusat. Hal tersebut  dilakukan dalam rangka upaya menunjang pembangunan daerah Kabupaten BU melalui APBN. Karena apabila mengunakan dana APBD saja hal tersebut tentu tidak akan optimal.

"Jadi, saya juga meminta kepada seluruh OPD agar dapat menjalin komunikasi secara intensif dengan pemerintah pusat, karena bila menggunakan APBD saja dalam membangun Kabupaten BU tidak akan cukup. Sehingga kita perlu ngamen ke pemerintah pusat melalui dana APBN agar pembangunan dapat berjalan optimal kedepannya," tandasnya.(afrizal)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan