DJPb Gelar FKP, Terima Masukan Tingkatkan Pelayanan

Harianbengkuluekspress.id - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Kanwil DJPb tahun 2025, Rabu 10 September 2025. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menerima masukan dari seluruh stakeholder, mitra strategis Kanwil terkait pelayanan yang ada di Kanwil DJPb. Dari masukan tersebut akan dijadikan evaluasi dan masukan untuk perbaikan pelayanan Kanwil DJPb sebagai instansi vertikal Kementrian Keuangan. Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana.

"Kegiatan ini kami lakukan untuk mendapat masukan dari seluruh stakeholder dan mitra strategis terkait pelayanan kami di bidang perbendaharaan, regional ekonomi dan pelayanan lain. Semua masukan akan kami jadikan evaluasi dan masukan untuk perbaikan pelayanan," jelasnya. 

Lebih lanjut Irfan menyampaikan, FKP dilakukan berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 46/PMK.01/2021 tentang pedoman standar pelayanan di lingkungan keuangan serta peningkatan kualitas layanan melalui pelibatan aktif publik dalam penyempurnaan standar layanan Kanwil DJPb.

Untuk itu, DJPb menerima masukan, apa jenis pelayanan di DJPb yang kurang dan apa kebijakan yang memberatkan. Tetapi yang disampaikan sesuai dengan tupoksi DJPb seperti pengelolaan anggaran, layanan kepatuhan, akuntansi dan pelaporan serta pengelolaan dana.

BACA JUGA:Tekan Kenakalan Remaja, Matangkan Program Sekolah Khusus

BACA JUGA:Tak Kunjung Diingklapkan, Pengembangan SMP Terganjal

Beberapa kinerja yang telah dilakukan DJPb tahun 2025 diantaranya membayar tunjangan guru ASN pada triwulan I Rp 207 miliar lebih untuk 17 ribu lebih guru, triwulan kedua juga sudah disalurkan, untuk triwulan ketiga masih menunggu rekomendasi. Penyaluran dana BOS dengan Pagu anggaran Rp 405 miliar lebih dan sudah terealisasi Rp 202 miliar lebih. Kemudian penyaluran KUR dan Ultra Mukro dengan jumlah debitur lebih dari 30 ribu debitur. Kemudian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah menyasar pada 60 ribu lebih siswa berada di 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.

"Untuk MBG masih diangka 60 ribu siswa dari 6 Kabupaten, kalau untuk pelaksanaan tergantung kesiapan dari Pemda dan pihak terkait untuk penyediaan dapur agar menjangkau siswa lebih banyak lagi," imbuhnya. 

Dari beberapa undangan yang datang memberikan masukan kepada DJPb, seperti dari Panti Sosial Bina Netral Amal Mulia. Dengan perhatian dari DJPb akan memudahkan panti sosial mengelola keuangan, khususnya bantuan dari donatur. Jika sebelumnya belum ada aplikasi Qris, saat ini panti sosial sudah menerapkan Qris sehingga memudahkan donatur memberikan bantuan.

"Dengan adanya Qris ini kami berharap para pejabat yang punya uang banyak bisa melihat anak-anak disabilitas di panti sosial kami, bisa memberikan bantuannya, bisa memberikan CSRnya," sampai pengurus panti sosial.

Ada juga dari UMKM yang menyampaikan, jika pendampingan UMKM yang dilakukan DJPb sangat bermanfaat. Jika ada permasalahan datang ke DJPb untuk konsultasi. Salah satu konsultasi yang kerap dilakukan adalah masalah pengajuan pinjaman KUR. Sejumlah pelaku UMKM meminta pendampingan kepada DKPb untuk membantu pengajuan pinjaman dan akhirnya bisa selesai. 

"Terus kami meminta agar ada expo dan harus tetap ada pendampingan," ungkapnya.(Rizky)