Kali Ke-4 Uji Publik RPP dan RPM Dosen Digelar, Hasilkan Enam Substansi Perubahan, Berikut Isinya

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Jumat , 05 Jul 2024 - 11:22

Kemendikbudristek gelar uji publik terkait RPP Perguruan Tinggi dan RPM Dosen -istimewa/bengkuluekspress-

1) mengakomodasi kebutuhan pengaturan pembentukan PTNBH dari PTS serta pendirian PTNBH baru,

2) pemutakhiran pengaturan governance PTNBH,

3) peningkatan pendanaan PTNBH,

4) Peningkatan otonomi dalam penggunaan kekayaan dan pendanaan PTNBH.

Keempat, substansi perubahan pengaturan terkait Perguruan Tinggi Swasta (PTS) meliputi:

1) pemutakhiran pengaturan governance PTS,

2) pengaturan lebih jelas tentang dana abadi badan penyelenggara,

3) bantuan dari pemerintah lebih berorientasi pada luaran (contoh: lulusan, penelitian, kerja sama dengan industri).

Substansi perubahan selanjutnya mengatur tentang Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang memperjelas pembagian tugas antara Mendikbudristek dan Menag terkait tata kelola PTK.

Yang terakhir, substansi perubahan pengaturan yang terdapat dalam RPM Dosen, meliputi:

1) penyederhanaan peraturan terkait pengangkatan dan sertifikasi dosen

kali ke-4 uji publik rpp dan rpm dosen digelar, hasilkan enam substansi perubahan, berikut isinya                              harianbengkuluekspress.id- kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi  tengah melakukan uji publik. 
terkait rancangan peraturan pemerintah (rpp) tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi. dan rancangan peraturan menteri (rpm) tentang profesi, karier, dan penghasilan dosen. 
peserta  dalam kegiatan uji publik  antara lain  dewan pendidikan tinggi, asosiasi perguruan tinggi swasta indonesi (aptisi). 
badan penyelenggara perguruan tinggi swasta (pts) indonesia, pp muhammadiyah, serta para pakar di bidang pendidikan. 
alasan kemendikbudristek melakukan uji publik  adalah  untuk menghimpun masukan dan aspirasi yang bersifat konstruktif dari para pemangku kepentingan dalam upaya penyempurnaan rancangan peraturan perundangan.
alhasil, terdapat beberapa substansi perubahan pengaturan yang ada dalam rpp pendidikan tinggi dan rpm dosen. 
baca juga:kemendikbudristek lakukan uji publik rpp pendidikan tinggi dan rpm dosen, ini tujuannya 
baca juga:kemendikbudristek dorong ekosistem pendidikan gotong royong lewat literasi dan numerasi, begini penjelasanya 
pertama, substansi perubahan pengaturan terkait tanggung jawab, tugas, dan wewenang yang menegaskan pembagian tugas antara menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (mendikbudristek) dan menteri agama (menag). 
kedua, substansi perubahan pengaturan yang ada di perguruan tinggi negeri (ptn) yang meliputi: 
1) penyederhanaan birokrasi terkait ptn, 
2) penegasan otonomi ptn, 
3) peningkatan pendanaan ptn. 
kemudian ketiga, substansi perubahan pengaturan terkait perguruan tinggi negeri badan hukum (ptnbh), yang meliputi: 
1) mengakomodasi kebutuhan pengaturan pembentukan ptnbh dari pts serta pendirian ptnbh baru, 
2) pemutakhiran pengaturan governance ptnbh, 
baca juga:anda sarjana pendidikan, selain formasi guru, bisa melamar di 10 formasi ini pada tes cpns 2024
baca juga:rp 300 miliar untuk rumah sakit pendidikan unib
3) peningkatan pendanaan ptnbh, 
4) peningkatan otonomi dalam penggunaan kekayaan dan pendanaan ptnbh.
keempat, substansi perubahan pengaturan terkait perguruan tinggi swasta (pts) meliputi:
 1) pemutakhiran pengaturan governance pts,
 2) pengaturan lebih jelas tentang dana abadi badan penyelenggara, 
3) bantuan dari pemerintah lebih berorientasi pada luaran (contoh: lulusan, penelitian, kerja sama dengan industri).
substansi perubahan selanjutnya mengatur tentang perguruan tinggi keagamaan (ptk) yang memperjelas pembagian tugas antara mendikbudristek dan menag terkait tata kelola ptk. 
baca juga:pendaftaran cpns kemenkum dan ham segera dibuka, pendidikan sma hingga s2 bisa daftar, ini formasinya
baca juga:minat lulusan sma ke pendidikan vokasi meningkat, dirjen pendidikan vokasi ungkap begini 
yang terakhir, substansi perubahan pengaturan yang terdapat dalam rpm dosen, meliputi: 
1) penyederhanaan peraturan terkait pengangkatan dan sertifikasi dosen
 2) peningkatan otonomi perguruan tinggi terkait karier dosen
 3) perlindungan hak ketenagakerjaan dosen
4) beberapa perubahan pengaturan lainnya seperti, kode etik dosen, penugasan dosen asn pada pts, prosedur pengangkatan professor kehormatan, inpassing, dan tunjangan dosen. 
kepala biro hukum kemendikbudristek, ineke indraswati, mengungkapkan bahwa uji publik terkait rpp dan rpm ini sudah kali keempat dilaksanakan. 
setelah sebelumnya dilakukan di bali, kemudian di yogyakarta, dan yang ketiga di medan. 
ineke menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan. 
ia berharap kegiatan ini menjadi uji publik yang terakhir dan tidak ada yang krusial lagi, sehingga rpp dan rpm ini dapat segera disahkan, tutupnya. (**)