Selain Oknum Dokter, Manajemen RSUD Mukomuko Juga Terancam Disanksi

Reporter: Budi Hartono |

Editor: Dendi Supriadi |

Rabu , 07 Aug 2024 - 21:51

Asisten II Setda Mukomuko, Agus Sumarman (pakai peci) didampingi Staf Ahli Bupati Mukomuko, Bachtiar Syofian (tengah) memberikan keterangan terkait ulah oknum dokter RSUD Mukomuko, Rabu, 7 Agustus 2024.-IST/BE-

Sebelumnya, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Mukomuko, dr. Elvien Dwi Saleh, M.Ked, Sp.T.H.T.B.K.L dikonfirmasi wartawan menyampaikan tidak ada kesalahan secara tindakan medis atau profesi yang dilakukan oleh oknum dokter spesialis tersebut.

Kesalahannya pada prosedur yang dilakukan bersifat administratif.

“IDI lebih kepada kesalahan praktik atau tindakan medis. Pada kasus ini sudah kami telusuri, tidak ada kesalahan dalam tindakan medis. Tentu, tindak lanjut, IDI menyerahkan kepada RSUD dan Pemkab Mukomuko,” katanya.

Namun, kata Elvien, yang juga Ketua Komite Medik RSUD Mukomuko menegaskan telah menggelar rapat menindaklanjuti kesalahan prosedur yang dilakukan oleh oknum dokter spesialis tersebut. Dan telah diterbitkan sanksi berupa teguran tertulis.

Komite juga memberi peringatan agar tidak melakukan kesalahan prosedur serupa. Jika terjadi lagi, maka Komite Medik akan memberikan rekomendasi pencabutan izin praktik terhadap yang bersangkutan.

“Yang bersangkutan belum pernah disanksi, jadi diberikan sanksi teguran. Kami berharap ini kesalahan pertama dan terakhir. Kalau kembali mengulangi, Komite Medik akan menerbitkan rekomendasi pencabutan izin praktik,” tegasnya.

Ia juga menyarankan kepada pasien BPJS bernama Eka Kurnia Wati untuk tidak takut berobat ke RSUD Mukomuko. Apalagi setelah

operasi butuh perawatan lanjutan. Manajemen RSUD bersama Komite Medik akan selalu mengawasi tindakan tenaga medis di lingkungan RSUD Mukomuko.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat luas, jika dalam pelayanan di RSUD Mukomuko ada dugaan kesalahan prosedur, baik secara administrasi maupun tindakan medis, agar kiranya dapat segera melapor dengan Komite Medik atau manajemen RSUD.

“Kalau ada oknum yang melakukan kesalahan pasti kami tindak. Terhadap masyarakat juga jangan takut melapor. Kami bisa menindaklanjuti dugaan kesalahan itu kalau ada laporan,” ungkapnya.

Sementara itu dr. Surya Darma ketika dikonfirmasi wartawan mengakui kesalahannya secara administrasi. Uang sebesar Rp 3,5 juta ditransfer ke rekening pribadi bukan melalui manajemen RSUD Mukomuko dan uang jutaan rupiah itu telah dikembalikan.

Surya juga menjelaskan mengenai operasi itu permintaan dari pasien yang bersangkutan. Ia selaku dokter yang menangani telah menyampaikan ke pasien dan bisa seluruhnya dicover oleh BPJS. Tapi jaraknya satu bulan, setelah operasi pertama. Karena untuk biaya yang ditanggung BPJS itu untuk satu diagnosa.

“Sudah saya sarankan ke pasien seperti itu. Tapi pasien yang meminta. Saya tidak pernah memaksa. Itu permintaan dan persetujuan dari pasien yang bersangkutan. Yang jelas saya tidak melakukan pemerasan. Tapi saya akui kesalahan secara administrasi,” pungkasnya.(900)

selain oknum dokter, manajemen rsud mukomuko juga terancam disanksi                            harianbengkuluekspress.id – persoalan pasien bpjs dipungut biaya mencapai rp 3,5 juta oleh oknum dokter di rsud mukomuko masih menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat mukomuko. 
persoalan ini masih terus berlanjut setelah bupati mukomuko, sapuan menginstruksikan untuk membentuk tim. 
instruksi tersebut mulai ditindaklanjuti oleh para pejabat di jajaran pemkab mukomuko. tim yang akan dibentuk tidak hanya membahas sanksi yang akan diberikan kepada oknum dokter spesialis yang bersangkutan, tapi berkemungkinan besar akan mengarah ke manajemen rsud mukomuko.
demikian disampaikan asisten ii setda mukomuko, agus sumarman didampingi  staf ahli bupati mukomuko, bachtiar syofian pada rabu, 7 agustus 2024.
agus sumarman menjelaskan  tim yang dimaksud tidak diterbitkan sk, melainkan akan dibahas secara bersama dengan melibatkan sejumlah pihak yakni seluruh asisten di setdakab mukomuko, staf ahli bupati, dinkes, bkpsdm, inspektorat daerah serta juga melibatkan ikatan dokter indonesia (idi) kabupaten mukomuko. 
baca juga:sanksi oknum dokter bakal bertambah, bupati mukomuko instruksikan bentuk tim 
baca juga:dipanggil dewan, oknum dokter akui biaya operasi ditransfer ke rekening pribadi
“untuk tindaklanjut awal mulai dilakukan. namun untuk dirapatkan secara bersama yang melibatkan pihak-pihak terkait tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat (menunggu pak sekda berada di mukomuko,red)," ujarnya.
disampaikannya, untuk memberikan sanksi baik kepada oknum dokter spesialis maupun ke pihak manajemen rsud mukomuko penting dilakukan pengkajian lebih lanjut bersama pihk-pihak terkait. 
“oknum dokter itu kan asn. maka kita libatkan sejumlah pihak terkait. termasuk mengenai sanksi yang akan diberikan ke manajemen rsud atas peristiwa yang telah terjadi tersebut,” katanya. 
ditanya apa sanksi yang akan diberikan ke oknum dokter maupun ke manajemen rsud?
ia mengaku, untuk sanksinya apa nanti dibahas bersama dulu. yang jelas bupati mukomuko telah menginstruksikan atas kejadian itu harus ada langkah-langkah yang dilakukan pemkab mukomuko. ini tidak lain agar kejadian itu tidak kembali terulang dan pelayanan di rsud mukomuko bisa lebih baik.
ia juga menyampaikan untuk uang yang dibayar pasien bpjs tersebut sudah dikembalikan utuh ke pasien yang bersangkutan.
”malam kemarin, oknum dokter itu telah mengembalikan uang tersebut di kediaman pasien bpjs di desa mekar mulya kecamatan penarik,” ungkapnya.
sebelumnya, ketua ikatan dokter indonesia (idi) kabupaten mukomuko, dr. elvien dwi saleh, m.ked, sp.t.h.t.b.k.l dikonfirmasi wartawan menyampaikan tidak ada kesalahan secara tindakan medis atau profesi yang dilakukan oleh oknum dokter spesialis tersebut. 
kesalahannya pada prosedur yang dilakukan bersifat administratif. 
“idi lebih kepada kesalahan praktik atau tindakan medis. pada kasus ini sudah kami telusuri, tidak ada kesalahan dalam tindakan medis. tentu, tindak lanjut, idi menyerahkan kepada rsud dan pemkab mukomuko,” katanya. 
namun, kata elvien, yang juga ketua komite medik rsud mukomuko menegaskan telah menggelar rapat menindaklanjuti kesalahan prosedur yang dilakukan oleh oknum dokter spesialis tersebut. dan telah diterbitkan sanksi berupa teguran tertulis. 
komite juga memberi peringatan agar tidak melakukan kesalahan prosedur serupa. jika terjadi lagi, maka komite medik akan memberikan rekomendasi pencabutan izin praktik terhadap yang bersangkutan. 
“yang bersangkutan belum pernah disanksi, jadi diberikan sanksi teguran. kami berharap ini kesalahan pertama dan terakhir. kalau kembali mengulangi, komite medik akan menerbitkan rekomendasi pencabutan izin praktik,” tegasnya. 
ia juga menyarankan kepada pasien bpjs bernama eka kurnia wati untuk tidak takut berobat ke rsud mukomuko. apalagi setelah
operasi butuh perawatan lanjutan. manajemen rsud bersama komite medik akan selalu mengawasi tindakan tenaga medis di lingkungan rsud mukomuko. 
ia juga mengimbau kepada masyarakat luas, jika dalam pelayanan di rsud mukomuko ada dugaan kesalahan prosedur, baik secara administrasi maupun tindakan medis, agar kiranya dapat segera melapor dengan komite medik atau manajemen rsud. 
baca juga:selain sanksi teguran, oknum dokter di mukomuko bakal diberi sanksi lagi, ini kata asisten ii
“kalau ada oknum yang melakukan kesalahan pasti kami tindak. terhadap masyarakat juga jangan takut melapor. kami bisa menindaklanjuti dugaan kesalahan itu kalau ada laporan,” ungkapnya.
sementara itu dr. surya darma ketika dikonfirmasi wartawan mengakui kesalahannya secara administrasi. uang sebesar rp 3,5 juta ditransfer ke rekening pribadi bukan melalui manajemen rsud mukomuko dan uang jutaan rupiah itu telah dikembalikan. 
surya juga menjelaskan mengenai operasi itu permintaan dari pasien yang bersangkutan. ia selaku dokter yang menangani telah menyampaikan ke pasien dan bisa seluruhnya dicover oleh bpjs. tapi jaraknya satu bulan, setelah operasi pertama. karena untuk biaya yang ditanggung bpjs itu untuk satu diagnosa.
“sudah saya sarankan ke pasien seperti itu. tapi pasien yang meminta. saya tidak pernah memaksa. itu permintaan dan persetujuan dari pasien yang bersangkutan. yang jelas saya tidak melakukan pemerasan. tapi saya akui kesalahan secara administrasi,” pungkasnya.(900)