PAD Parkir Baru 15 Persen, Ini Kendala yang Dihadapi Bapenda Kota Bengkulu

Reporter: Medi Karya Saputra |

Editor: Zalmi Herawati |

Sabtu , 05 Oct 2024 - 19:47

IST/BE Kawasan Jalan Soeprapto masuk dalam zona retribusi parkir yang menjadi PAD Pemerintah Kota Bengkulu. --

Harianbengkuluekspress.id - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir tepi jalan umum masih minim capaian. Realisasi yang tercatat oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rp 1,8 miliar atau 15 persen dari target Rp 12 miliar.

"Ya, memang masih sangat rendah, karena dari awal tahun sampai sekarang masih ada jukir yang tidak langsung menyetor ke kas daerah," ujar Kepala Bapenda Kota Bengkulu, Nurlia Dewi kepada BE, Sabtu, 5 Oktober 2024.

Sebagian jukir masih menyetorkan ke pihak ketiga. Padahal sejak tahun 2024 PAD parkir sudah dialihkan kembali ke Pemerintah Kota Bengkulu.

"Kita sudah memberitahukan hingga memberikan peringatan ke jukir bahwa setoran tidak lagi dibawah kendali pihak ketiga atau CV, tetapi langsung ke pemerintah kota dan sudah berguyur sejak Juni disetorkan ke kas daerah," ungkapnya.

Minimnya capaian retribusi parkor ini dampak dari masa transisi pengelolaan parkir. Namun, Bapenda sudah melakukan pembenahan dan saat ini seluruh jukir sudah mulai mengikuti aturan berlaku.

"Sisa waktu berjalan ini kita lakukan upaya maksimal agar realisasi PAD parkir ini bisa terpenuhi," jelasnya.

Sementara itu, anggota DPRD kota, Pudi Hartono mengatakan pada realisasi parkir tahun 2023 lalu pemkot menetapkan target Rp 11 miliar namun tercapai hanya Rp 3,4 miliar. Seharusnya, catatan ini dijadikan evaluasi agar ditahun 2024 menjadi lebih optimal, bukan justru jauh menurun.

"Tahun lalu capaiannya hanya 31,31 persen, sedangkan jelang akhir tahun ini baru 15 persen, tentu ini sangat menjadi perhatian DPRD selaku fungsi pengawasan," ujar Pudi.

Potensi kebocoran PAD menurut Pudi tidak bisa dibiarkan begitu saja tetapi harus dievaluasi dan mencari solusi untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Apalagi tarif parkir sudah dinaikkan dari sebelumnya, dengan maksud menambah potensi PAD.

"Kalau potensi kebocoran itu miliaran rupiah tentu sangat kita sayangkan. Artinya, ada upaya yang tidak dimaksimalkan oleh dinas terkait dalam mencapai realisasi ini," pungkasnya. (Medi Karya Saputra)

pad parkir baru 15 persen, ini kendala yang dihadapi bapenda kota bengkulu                             harianbengkuluekspress.id - pendapatan asli daerah (pad) dari retribusi parkir tepi jalan umum masih minim capaian. realisasi yang tercatat oleh badan pendapatan daerah (bapenda) rp 1,8 miliar atau 15 persen dari target rp 12 miliar. 
"ya, memang masih sangat rendah, karena dari awal tahun sampai sekarang masih ada jukir yang tidak langsung menyetor ke kas daerah," ujar kepala bapenda kota bengkulu, nurlia dewi kepada be, sabtu, 5 oktober 2024. 
sebagian jukir masih menyetorkan ke pihak ketiga. padahal sejak tahun 2024 pad parkir sudah dialihkan kembali ke pemerintah kota bengkulu. 
"kita sudah memberitahukan hingga memberikan peringatan ke jukir bahwa setoran tidak lagi dibawah kendali pihak ketiga atau cv, tetapi langsung ke pemerintah kota dan sudah berguyur sejak juni disetorkan ke kas daerah," ungkapnya. 
baca juga:3.600 pendaftar ikuti tes kpps , ini jadwal seleksi dan pelantikannya 
baca juga:tips agar tetap makan enak dan berat badan turun 
minimnya capaian retribusi parkor ini dampak dari masa transisi pengelolaan parkir. namun, bapenda sudah melakukan pembenahan dan saat ini seluruh jukir sudah mulai mengikuti aturan berlaku. 
"sisa waktu berjalan ini kita lakukan upaya maksimal agar realisasi pad parkir ini bisa terpenuhi," jelasnya. 
sementara itu, anggota dprd kota, pudi hartono mengatakan pada realisasi parkir tahun 2023 lalu pemkot menetapkan target rp 11 miliar namun tercapai hanya rp 3,4 miliar. seharusnya, catatan ini dijadikan evaluasi agar ditahun 2024 menjadi lebih optimal, bukan justru jauh menurun. 
"tahun lalu capaiannya hanya 31,31 persen, sedangkan jelang akhir tahun ini baru 15 persen, tentu ini sangat menjadi perhatian dprd selaku fungsi pengawasan," ujar pudi. 
potensi kebocoran pad menurut pudi tidak bisa dibiarkan begitu saja tetapi harus dievaluasi dan mencari solusi untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah. apalagi tarif parkir sudah dinaikkan dari sebelumnya, dengan maksud menambah potensi pad. 
baca juga:kebenaran hadis nabi muhammad 1.400 tahun lalu terkait konflik di timur tengah, pandangan ahli
"kalau potensi kebocoran itu miliaran rupiah tentu sangat kita sayangkan. artinya, ada upaya yang tidak dimaksimalkan oleh dinas terkait dalam mencapai realisasi ini," pungkasnya. (medi karya saputra)

Tag

Share