Dana Desa Disikat Koruptor, Kerugian Tembus Rp 2,751 Miliar

Reporter: Tim |

Editor: Dendy Supriadi |

Minggu , 17 Dec 2023 - 22:00

Mantan Kades Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Rejang Lebong, SA diamankan Jaksa karena terlibat korupsi DD.-ARY/BE -

Kajari Kepahiang, Ika Mauluddhina MH melalui Kasi Pidsus, Dwi Nanda Saputra SH MH mengatakan penanganan perkara Tipikor Talang Pito sudah berjalan sejak tahun 2022.

Proses persidangannya hingga jatuh vonis berjalan di awal tahun 2023, terdakwa Arlelan Kanedi dijatuh hukuman penjara 1 tahun denda Rp 50 juta.

"Untuk perkara HZ Cirebon Baru, sudah tuntut. JPU menuntut terdakwa hukuman penjara 2 tahun subsidair 3 bulan. Denda Rp 50 juta serta uang pengganti sesuai kerugian negara," ungkap Dwi Nanda Saputra.

Mantan Kades Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, Ha ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kepahiang pada Selasa (26/9) lalu setelah menjalani serangkaian pemeriksaan.

Dalam pengelolaan ADD/DD TA 2017 tersebut, mantan Kades Ha diduga mengambil anggaran untuk penyertaan modal BUMDes yang ternyata fiktif. Selanjutnya diduga ada mark up anggaran kegiataan yang dilaksanakan pihak desa. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan Kejari Kepahiang, kerugian negara ditafsir mencapai Rp 173 juta.

RL 1 Kasus Korupsi DD

Kejaksaan Negeri Rejang Lebong menangani satu kasus dugaan korupsi dana desa. Dugaan korupsi dana desa tersebut dilakukan oleh SA mantan Kades Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir.

"Tahun ini ada satu kasus korupsi dana desa yang kami tangani, yaitu yang dilakukan Mantan Kades Lubuk Tunjung," terang Kajari Rejang Lebong, Fransisco Tarigan MH didampingi Kasi Pidsus Albert.

Dijelaskan Albert, saat ini proses dari kasus yang menjerat SA sendiri sudah dalam tahap persidangan dengan agenda pemeriksaan terhadap terdakwa. Dalam kasus tersebut Kejaksaan Negeri Rejang Lebong menyiapkan 4 orang jaksa penuntut umum.

Ia sendiri diduga telah melakukan dugaan korupsi terhadap penggunaan dana desa tahun 2020 lalu dengan kerugian negara sebesar Rp 576,888 juta. Perhitungan kerugian negara tersebut berdasarkan perhitungan ahli fisik dan tim auditor dari inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.

Kerugian negara sebesar Rp 576,888 juta tersebut dengan rincian pajak yang sudah dipungut namun tidak distor sebesar Rp 41,294 juta. Kemudian adanya kekurangan volume pekerjaan yaitu pembangunan rabat beton dari ADD dengan kerugian sebesar Rp 38,939 juta serta pembangunan rabat beton dan drainase melalui dana desa sebesar Rp 496,654 juta.

Dalam melakukan dugaan tindak pidana korupsi modus yang dilakukan oleh SA sama yaitu menguasai seluruh anggaran dan PPK tidak dilibatkan, sehingga ia mengelola sendiri uang tersebut.

Uang yang diduga ia korupsi tersebut digunakan oleh SA untuk kegiatan perjudian, baik judi langsung maupun online.

dana desa disikat koruptor, kerugian tembus rp 2,751 miliar                            bengkulu, be - korupsi dana desa (dd) di provinsi bengkulu yang berhasil diungkap aparat penegak hukum sepanjang 2023 ini cukup besar. total kerugian negara mencapai rp 2,751 miliar. 
berdasarkan data yang dirangkum bengkulu ekspress (be), setidaknya korupsi dd ini terjadi di 8 desa di 6 kabupaten dengan jumlah tersangka 11 orang. 
baca juga:akrel terbaik nasional, raih penghargaan ini
baca juga:perayaan natal, mui imbau masyarakat jaga kerukunan. begini pesan prof rohimin
sejauh ini, para tersangka yang merupakan perangkat desa tersebut sebagian sudah divonis, dan sebagian masih menjalani proses hukum di pengadilan. 
adapun rincian kerugian negara akibat korupsi dana desa tersebut, bengkulu tengah rp 762 juta, bengkulu selatan  rp 262 juta, kaur rp 311,8 juta, rejang lebong rp 576,8 juta,
seluma rp 485,5 juta, dan kepahiang rp 353 juta. 
selain sudah diproses hukum, masih ada sejumlah desa yang terindikasi melakukan korupsi. jumlahnya cukup banyak mencapai 20 desa. 
rinciannya, di bengkulu tengah terdapat 2 desa, di kabupaten lebong terdapat 1 desa dan di kabupaten seluma terdapat 18 desa. 
khusus di kabupaten lebong, saat ini masih dalam upaya pengembalian kerugian negara dari kades. jika tidak dikembalikan sesuai dengan batas waktu yang diberikan, maka akan naik ke penetapan tersangka. 
bengkulu tengah 3 desa
pada tahun 2023 ini, sebanyak 3 desa di bengkulu tengah diusut aparat penegak hukum (aph). baik itu kejaksaan negeri (kejari) maupun polres benteng.
khusus di kejari benteng, pada tahun 2023 ini tim penyidik kejari benteng telah mengusut tuntas dugaan korupsi penggunaan dd di desa pematang tiga, kecamatan pematang tiga.
akibatnya, mantan kades berinisial sa (51) divonis bersalah atas penggunaan dd tahun anggaran 2020 dan 2021 dengan total kerugian negara (kn) sebesar rp 268.000.000.
"mantan kades pematang tiga, sa telah divonis bersama dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun 2 bulan," kata kajari benteng, dr firman halawa sh mh, melalui kasi intel, marjek revilio sh mh.
sementara itu, pada tahun ini tim penyidik satreskrim polres benteng sedang mengusut perkara dugaan korupsi dd di 2 desa.
yaitu, penggunaan dd tahun 2022 di desa lubuk pendam, kecamatan merigi sakti. indikasinya, ada dugaan penyimpangan pada kegiatan pembangunan jalan rabat beton, jut, tower jaringan internet serta pembangunan kandang dan pengadan sapi.
lalu, penggunaan dd tahun 2022 dan 2023 di desa kota titik, kecamatan bang haji. dimana, pengusutan dd di desa kota titik berawal dari adanya laporan bahwa penggunaan dd tak transparan.
"masih dalam tahap penyelidikan. sejumlah saksi-saksi terkait telah dipanggil dan dilakukan pemeriksaan," kata kapolres benteng, akbp dedi wahyudi ssos sik mh mik, melalui kasatreskrim, akp wahyu wijayanta sikom.
korupsi dd di bs meningkat
kejaksaan negeri (kejari) bengkulu selatan (bs) telah berhasil mengungkap satu kasus korupsi penggunaan dana desa (dd). kasus tersebut telah merugikan negara hingga rp 262 juta dan masih terus di dalami untuk mencari tahu pihak-pihak yang terlibat. 
kajari bs, nurul hidayah sh mh melalui kasi intel kejari, hendra catur putra sh mh menerangkan kasus korupsi dd tersebut terjadi di desa durian seginim, kecamatan seginim. bahkan, dari kasus tersebut kejari bs telah menetapkan mantan bendahara desa (bendes), berinisial ds (40) telah ditetapkan tersangka sejak 19  september lalu. 
tersangka pun telah merasakan dinginnya jeruji besi rutan kelas ii b manna. 
“sepanjang tahun 2023 ini kita telah mengungkapkan kasus korupsi dd yang ada di bs 1 kasus, yaitu di desa durian seginim,” ujar hendra kepada be.
lebih lanjut, hendra menerangkan ds ditetapkan tersangka atas penggunaan anggaran dd pada tahun 2020-2021. pada saat itu, seluruh total anggaran yang dikelola sebesar rp 2 miliar dan hasil penyelidikan dapati adanya tindakan yang merugikan negara dengan bukti-bukti kuat.
“berdasarkan audit inspektorat daerah kerugian negara didapati dari beberapa kegiatan fiktif dan kegiatan fiktif tidak selesai 100 persen pengerjaannya,” terangnya.
hendra menjelaskan dari hasil pengakuan tersangka ds uang hasil korupsi tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
meskipun begitu, pihak kejari bs tetap akan mendalami kasus korupsi tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru lainnya.
“kita masih terus mendalami kasus korupsi yang terjadi di desa durian seginim dan telah meminta keterangan beberapa saksi,” jelasnya.
tersangka ds diperkirakan pada januri 2024 akan menjalani persidangan.
“jadi, pada tahun 2023 ini ada peningkatan kasus korupsi penggunaan  dana desa. hal tersebut dikarenakan pada tahun lalu tidak ada  kasus korupsi yang terjadi di bengkulu selatan,” pungkasnya. 
 
kejari kaur tetapkan 2 tersangka
kejaksaan negeri (kejari) kabupaten  kaur hanya menangani 1 kasus korupsi dugaan dana desa (dd), yakni desa air jelatang kecamatan maje kabupaten kaur. 
dalam kasus ini, penyidik kejari kaur telah menetapkan dua tersangka yakni am mantan kepala desa (kades) dan zh mantan sekretaris desa (sekdes) air jelatang.
“ya dalam tahun 2023 ini hanya ada satu desa yang kita tangani terkait korupsi dd, saat ini masih dalam proses sidang dan mudah-mudahan minggu depan sudah putusan,” kata kajari kaur kajari kaur, muhammad yunus sh mh melalui kasi pidsus bobbi muhammad sh mh, jumat, 8 desember 2023.
dikatakan kasi,  ada 10 item dugaan korupsi yang dilakukan kedua tersangka tersebut, diantaranya pembangunan drainase induk 2018, pekerjaan talud 50 meter 2019, belanja lampu jalan 14 unit pada 2019. 
selain itu, peningkatan jalan rabat beton sepanjang 112,5 meter 2019, belanja pkk yang tidak dibelanjakan pada 2019, pajak ppn dan pph 2019 yang tidak dibayarkan. 
serta pekerjaan talud 2020, pekerjaan sumur bor 2020, pembangunan pagar tembok 87,3 meter 2020 dan kegiatan sosialisasi hukum 2020 yang juga tak dilaksanakan. atas perbuatan keduanya ini merugikan negara sebesar rp 311.809.745.  
“kasus ini berhasil kita ungkap dari laporan hasil pemeriksaan audit dari inspektorat daerah kaur, dimana adanya indikasi penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam realisasi anggaran add dan dd 2018, 2019, dan 2020,” terangnya.
ditambahkannya, dimana kini jaksa penuntut umum (jpu) kejari kaur telah menuntut kedua tersangka dengan tuntutan penjara masing masing selama 2 tahun dan pidana tambahan uang pengganti sebesar rp. 311.809.745. 
 
di kepahiang 2 kasus
sementara itu, kejaksaan negeri (kejari) kepahiang mengungkap 2 perkara korupsi pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa (dd/add) di kabupaten kepahiang. pertama, korupsi apbdes desa talang pito kecamatan bermani ilir dengan pelaku arlelan kenedi (40). kedua, dugaan korupsi apbdes cirebon baru kecamatan seberang musi dengan terdakwa mantan kades, ha. 
kajari kepahiang, ika mauluddhina mh melalui kasi pidsus, dwi nanda saputra sh mh mengatakan penanganan perkara tipikor talang pito sudah berjalan sejak tahun 2022. 
proses persidangannya hingga jatuh vonis berjalan di awal tahun 2023, terdakwa arlelan kanedi dijatuh hukuman penjara 1 tahun denda rp 50 juta. 
"untuk perkara hz cirebon baru, sudah tuntut. jpu menuntut terdakwa hukuman penjara 2 tahun subsidair 3 bulan. denda rp 50 juta serta uang pengganti sesuai kerugian negara," ungkap dwi nanda saputra.
mantan kades cirebon baru kecamatan seberang musi kabupaten kepahiang, ha ditetapkan sebagai tersangka oleh kejari kepahiang pada selasa (26/9) lalu setelah menjalani serangkaian pemeriksaan. 
dalam pengelolaan add/dd ta 2017 tersebut, mantan kades ha diduga mengambil anggaran untuk penyertaan modal bumdes yang ternyata fiktif. selanjutnya diduga ada mark up anggaran kegiataan yang dilaksanakan pihak desa. dari hasil penyelidikan yang dilakukan kejari kepahiang, kerugian negara ditafsir mencapai rp 173 juta.
 
rl 1 kasus korupsi dd
 
kejaksaan negeri rejang lebong menangani satu kasus dugaan korupsi dana desa. dugaan korupsi dana desa tersebut dilakukan oleh sa mantan kades lubuk tunjung kecamatan sindang beliti ilir.
"tahun ini ada satu kasus korupsi dana desa yang kami tangani, yaitu yang dilakukan mantan kades lubuk tunjung," terang kajari rejang lebong, fransisco tarigan mh didampingi kasi pidsus albert.
dijelaskan albert, saat ini proses dari kasus yang menjerat sa sendiri sudah dalam tahap persidangan dengan agenda pemeriksaan terhadap terdakwa. dalam kasus tersebut kejaksaan negeri rejang lebong menyiapkan 4 orang jaksa penuntut umum.
ia sendiri diduga telah melakukan dugaan korupsi terhadap penggunaan dana desa tahun 2020 lalu dengan kerugian negara sebesar rp 576,888 juta. perhitungan kerugian negara tersebut berdasarkan perhitungan ahli fisik dan tim auditor dari inspektorat kabupaten rejang lebong.
kerugian negara sebesar rp 576,888 juta tersebut dengan rincian pajak yang sudah dipungut namun tidak distor sebesar rp 41,294 juta. kemudian adanya kekurangan volume pekerjaan yaitu pembangunan rabat beton dari add dengan kerugian sebesar rp 38,939 juta serta pembangunan rabat beton dan drainase melalui dana desa sebesar rp 496,654 juta.
dalam melakukan dugaan tindak pidana korupsi modus yang dilakukan oleh sa sama yaitu menguasai seluruh anggaran dan ppk tidak dilibatkan, sehingga ia mengelola sendiri uang tersebut. 
uang yang diduga ia korupsi tersebut digunakan oleh sa untuk kegiatan perjudian, baik judi langsung maupun online.
selain diduga telah melakukan dugaan korupsi terhadap penggunaan dana desa tahun 2020. sa juga telah divonis melakukan korupsi terhadap penggunaan dana desa tahun 2021.
untuk korupsi penggunaan dana desa tahun 2021 tersebut sa telah divonis 3 tahun penjara dan denda rp50 juta serta membayar uang pengganti rp506 juta oleh pengadilan tipikor bengkulu pada pertengahan januari 2023.
 
terdakwa dd seluma divonis
 
sidang putusan korupsi dana desa (dd) batu tugu, kecamatan talo, kabupaten seluma berlangsung di pengadilan negeri tipikor bengkulu, rabu, 13 desember 2023. 
kasus tersebut mendudukkan mantan kades batu tugu sukirman, mantan kaur keuangan rusdianto dan kepala dusun reswandi sebagai terdakwa. 
terdakwa sukirman divonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan penjara serta denda rp 50 juta subsidair 6 bulan penjara. selain itu, sukirman juga dibebankan membayar uang pengganti rp 12 juta subsidair 3 bulan penjara. 
selanjutnya terdakwa reswandi divonis 1 tahun 8 bulan penjara serta denda rp 50 juta subsidair 6 bulan penjara dan dibebankan membayar uang pengganti rp 10 juta subsidair 3 bulan penjara. 
selanjutnya, terdakwa rusdianto divonis 3 tahun dan denda rp 50 juta subsidair 6 bulan penjara. rusdianto juga dibebankan membayar uang pengganti rp 300 juta subsidair 1 tahun 6 bulan penjara.
"menjatuhkan pidana terhadap terdakwa rusdianto pidana penjara 3 tahun dan denda rp 50 juta subsidair 6 bulan penjara. terdakwa sukirman 1 tahun 6 bulan penjara serta terdakwa reswandi 1 tahun 8 bulan penjara," ujar hakim ketua agus hamzah sh mh saat membacakan putusan. 
majelis hakim menyatakan tiga terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair jaksa penuntut umum (jpu) pasal 3 juncto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pembrantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp juncto pasal 64 ayat (1) kuhp. 
"ketiganya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum," imbuhnya.
vonis dari majelis hakim itu lebih ringan dari tuntutan jpu kejari seluma. 
saat sidang tuntutan pekan lalu, terdakwa sukirman dan reswandi dituntut 2 tahun 6 bulan penjara dan terdakwa rusdianto dituntut 3 tahun dan denda rp 50 juta serta dibebankan membayar uang pengganti rp 480 juta lebih. atas vonis dari majelis hakim tersebut, baik jaksa dan tiga terdakwa menyatakan masih pikir-pikir.
 
18 desa diduga terindikasi 
 
inspektorat kabupaten seluma saat ini juga sedang menindaklanjuti laporan dari masyarakat atas dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa (dd). sedikitnya 18 desa sudah dilakukan masuk laporannya ke inspektorat.
“dari sekian banyak laporan, satu sudah menjalani persidangan, 1 desa sedang proses pengembalian temuan dan 1 lagi berpotensi dilimpahkan ke aph," kata inspektur inspektorat kabupaten seluma, dr marah halim. 
selain terhadap 18 desa tersebut, inspektorat kabupaten seluma terus secara rutin melakukan pengawasan terhadap realisasi terhadap alokasi dana desa (add) dan dana desa (dd). setiap tahun selalu dilakukan audit di beberapa desa namun tetap yang menjadi prioritas diaudit adalah desa yang dilaporkan ke inspektorat. 
 
ditunggu etikat baik mantan kades
 
unit tindak pidana korupsi (tipitkor) satuan reskrim (sat res) polres lebong menunggu etikat baik dari mantan kepala desa (kades) pungguk pedaro kecamatan bingin kuning berinisial st mengembalikan kerugian negara (kn) sebesar rp 712 juta lebih. 
kerugian tersebut atas dugaan korupsi dd dan add tahun 2022.
kapolres lebong akbp awilzan sik melalui kasat reskrim iptu rizky dwi cahyo strk sik mh mengatakan sebelumnya pihaknya telah menerima laporan secara resmi atas hasil investigasi yang dilakukan pihak inspektorat kabupaten lebong terhadap penggunaan dd dan add desa pungguk pedaro.
“laporan hasil investigasi sendiri sudah secara resmi kita terima,” sampainya.
ditambahkan rizky, untuk hasil investigasi penghitungan kn desa pungguk pedaro oleh tim dari inspektorat diterima pihaknya tertanggal 24 november 2023. oleh karena itulah  mantan kades pungguk pedaro diberikan waktu selama 60 hari untuk mengembalikannya.
“kn harus dikembalikan oleh mantan kades jelang akhir bulan januari 2024 mendatang,” tegasnya.
lanjut kasat, jika nantinya dari kurun waktu yang telah diberikan ternyata mantan kades tidak kunjung menyerahkan kn, maka dirinya memastikan kasus ini akan naik dari status penyelidikan menjadi penyidikan.
“saat ini kita masih menunggu etikat baik untuk mengembalikan uang,” ujarnya.
nantinya ucap kasat, jika kasus telah berubah dari penyelidikan menjadi penyidikan dan barang bukti telah dimiliki, maka dipastikan pihaknya akan melakukan penetepan tersangka dan akan dilakukan penangkapan terhadap tersangka.
“pasti kita tetapkan tersangkanya dalam kasus ini,” ujarnya
untuk diketahui ucap kasat, hasil ekspose audit investigasi yang dilakukan tim dari inspektorat kabupaten lebong, adanya penyimpangan dalam pengelolaan dd dan add tahun 2022 yang lalu. sehingga mengakibatkan kn yang mencapai rp 712.513.508.
“add sebesar rp 489 juta lebih dan add sebesar rp 222 juta lebih,” jelasnya.
masih kata kasat, adapun penyimpangan dd dan add tahun anggaran 2022 untuk desa pungguk pedaro sendiri seperti tidak disalurkannya bantuan langsung tunai dana desa (blt dd) kepada kelurga penerima manfaat (kpm), pembayaran honor perangkat yang tidak penuh, penggunaan dana oprasional pemdes hingga dana kegiatan pembangunan saluran irigasi.
“itu yang diduga dilakukan penyimpangan oleh mantan kades,” ujarnya.
untuk diketahui, pada tahun 2022 yang lalu desa punggung pedaro kecamatan bingin kuning mendapatkan kucuran dd dan add sebesar rp 1,2 miliar lebih. akan tetapi pihak inspektorat banyak mendapatkan keluhan dari warga atas penggunaan dd dan add yang didapat. 
dari audit investigasi awal ditemukan adanya dugaan kn mencapai rp 600 juta. namun, ketika dilakukan audit secara mendalam dan terperinci lagi, kn mencapai rp 712 juta lebih.(614/333/320/618/117/251/167/135)
 
data penyaluran dana desa 2023
pemda jumlah desa pagu realisasi
bengkulu utara  215  rp 178.385.537.000  rp 177.169.447.000
seluma 182 rp 152.439.601.000 rp 151.752.753.800
kaur 192 rp 144.289.587.000 rp 144.289.587.000
mukomuko 148 rp 121.700.396.000  rp 117.892.147.900
bengkulu selatan  142 rp 109.109.020.000  rp 109.109.020.000
rejang lebong  122 rp 106.625.521.000  rp 96.432.541.500
bengkulu tengah  142 rp 108.503.090.000 rp 101.232.567.000
kepahiang 105 rp 85.223.796.000 rp 78.752.415.600
lebong 93 rp 74.706.511.000 rp 68.077.080.000
total 1.341 rp 1.080.983.059.000 rp 1.044.707.559.800
 
kerugian negara korupsi dd
bengkulu tengah rp 762 juta
bengkulu selatan  rp 262 juta
kaur rp 311,8 juta 
rejang lebong rp 576,8 juta
seluma   rp 485,5 juta 
kepahiang rp 353 juta 
jumlah  rp 2,751 miliar 
 
jumlah tersangka/terpidana korupsi dd 
bengkulu tengah 2 
bengkulu selatan  1
kaur 2 
kepahiang 2
rejang lebong 1
seluma   3 
jumlah  11 
 
jumlah desa korupsi dd
bengkulu tengah 2 
bengkulu selatan  1
kaur 1 
kepahiang 2
rejang lebong 1
seluma   1 
jumlah  8 
 
jumlah desa terindikasi korupsi
bengkulu tengah  2 
lebong 1 
seluma 18 
jumlah 20 
 
daftar desa korupsi dd di bengkulu:
bengkulu tengah
- desa kertapati kecamatan pagar jati 
- desa pematang tiga kecamatan pematang tiga
 
bengkulu selatan
- desa durian seginim kecamatan seginim 
 
kaur
- air jelatang kecamatan maje
 
kepahiang
- desa talang pito kecamatan bermani ilir 
- desa cirebon baru kecamatan seberang musi 
 
rejang lebong
- desa lubuk tunjung kecamatan sindang beliti ilir
 
seluma
- desa batu tugu kecamatan talo