Dana BTT Rp 4 Miliar Dicairkan 16 Kali, Berikut Kesaksian 5 ASN Seluma

Reporter: Eko |

Editor: Dendi S |

Senin , 26 Feb 2024 - 22:20

Lima ASN dari BPBD dan BKD Kabupaten Seluma hadir memberikan kesaksian dalam persidangan korupsi BTT BPBD Kabupaten Seluma di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, Senin, 26 Februari 2024.-RIO/BE -

Harianbengkuluekspress.id - Sidang lanjutan kasus korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, Senin, 26 Februari 2024.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menghadirkan 5 orang saksi merupakan ASN dari BPBD dan BKD Kabupaten Seluma.

Saksi yang dihadirkan diantaranya, mantan Kepala BKD Seluma Marah Halim, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Seluma Iswandi, Kasubag Keuangan BKD Seluma Betty Mariza, Bendahara Pengeluaran BPBD Seluma, Rita dan Kasubag Umum dan Kepegawaian Seluma, Zainal Karnain.

Jaksa menghadirkan saksi untuk memastikan apakah anggaran BTT yang diusulkan BPBD Seluma ke BKD Seluma tepat sasaran atau tidak.

"Hari ini lima orang saksi kami hadirkan, ke depannya akan kami hadirkan saksi lagi untuk membuktikan pengelolaan anggaran BTT tersebut sudah sesuai aturan atau tidak," jelas Kasi Penyidikan Kejati Bengkulu, Rozano Yudhistira.

Berdasarkan fakta sidang, pengelolaan dana BTT yang dilakukan BPBD Seluma tidak tepat sasaran.

Ia menjelaskan, dana BTT digunakan saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Jika dana digunakan melalui aturan tanggap darurat artinya dana harus digunakan untuk membeli sandang, pangan pada masyarakat terdampak bencana.

Sementara yang dilakukan BPBD seluma lebih tepat ke pasca bencana. Karena melibatkan konsultan pengawas pada prosesnya.

"Untuk membuktikan hal ini kita masih butuh ahli untuk menjelaskan seperti apa mekanisme penggunaan dana tanggap darurat," imbuh Rozano.

Sementara itu, dari keterangan saksi di persidangan, dana BTT dicairkan sebanyak 16 kali dengan total Rp 4 miliar lebih.

Salah satu syarat mencairkan dana tersebut adalah SK Bupati Seluma tentang tanggap darurat.

Tidak ada syarat lain seperti pekerjaan fisik yang sudah selesai. Anggaran tersebut digunakan untuk 12 kegiatan, 8 fisik dan 4 pengawasan.

dana btt rp 4 miliar dicairkan 16 kali, berikut kesaksian 5 asn seluma                            harianbengkuluekspress.id - sidang lanjutan kasus korupsi belanja tidak terduga (btt) pada badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) kabupaten seluma berlangsung di pengadilan negeri tipikor bengkulu, senin, 26 februari 2024. 
jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu menghadirkan 5 orang saksi merupakan asn dari bpbd dan bkd kabupaten seluma. 
saksi yang dihadirkan diantaranya, mantan kepala bkd seluma marah halim, kabid kedaruratan dan logistik bpbd seluma iswandi, kasubag keuangan bkd seluma  betty mariza, bendahara pengeluaran bpbd seluma, rita dan kasubag umum dan kepegawaian seluma, zainal karnain. 
baca juga:jadi saksi korupsi btt, bupati dan sekda ini mengaku banyak tak tahu
baca juga:terdakwa btt bpbd seluma kembalikan kerugian negara rp 402 juta, namun tetap ditahan, ini penjelasan jaksa 
jaksa menghadirkan saksi untuk memastikan apakah anggaran btt yang diusulkan bpbd seluma ke bkd seluma tepat sasaran atau tidak.
"hari ini lima orang saksi kami hadirkan, ke depannya akan kami hadirkan saksi lagi untuk membuktikan pengelolaan anggaran btt tersebut sudah sesuai aturan atau tidak," jelas kasi penyidikan kejati bengkulu, rozano yudhistira.
berdasarkan fakta sidang, pengelolaan dana btt yang dilakukan bpbd seluma tidak tepat sasaran. 
ia menjelaskan, dana btt digunakan saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. jika dana digunakan melalui aturan tanggap darurat artinya dana harus digunakan untuk membeli sandang, pangan pada masyarakat terdampak bencana. 
sementara yang dilakukan bpbd seluma lebih tepat ke pasca bencana. karena melibatkan konsultan pengawas pada prosesnya. 
"untuk membuktikan hal ini kita masih butuh ahli untuk menjelaskan seperti apa mekanisme penggunaan dana tanggap darurat," imbuh rozano.
sementara itu, dari keterangan saksi di persidangan, dana btt dicairkan sebanyak 16 kali dengan total rp 4 miliar lebih. 
salah satu syarat mencairkan dana tersebut adalah sk bupati seluma tentang tanggap darurat. 
tidak ada syarat lain seperti pekerjaan fisik yang sudah selesai. anggaran tersebut digunakan untuk 12 kegiatan, 8 fisik dan 4 pengawasan. 
beberapa proyek yang disebut saksi diantaranya rehab jembatan padang merbau rp 300 juta, jembatan pagar banyu rp 300 juta dan pembangunan bronjong rp 200 juta. 
"seingat saya beberapa yang dibangun rehab jembatan padang merbau, jembatan pagar banyu dan pembangunan bronjong," jelas marah halim.
saksi iswandi selaku kabid kedaruratan dan logistik bpbd seluma mengaku tidak banyak tahu tentang btt. 
dia menyebut yang lebih banyak tahu adalah terdakwa pauzan. tetapi iswandi membenarkan jika ada 12 laporan bencana alam terjadi di kabupaten seluma selama tahun 2022. laporan tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar untuk menerbitkan pengajuan surat tanggap darurat yang dikeluarkan bupati. 
"yang mengeluarkan bpbd kemudian ditujukan ke bupati. selama tahun 2022 ada 12 laporan bencana alam terjadi di kabupaten seluma," ujarnya.
dua belas orang terdakwa, diantaranya mantan kepala bpbd kabupaten seluma, mirin ajib, mantan kabid rehabilitasi dan rekontruksi bpbd seluma, pauzan aroni, decky irawan direktur cv dn kontruksi, nopian hadinata direktur cv atha buana konsultan, sofian hadinata selaku wakil direktur cv azelia roza lestari, alma jumiarto wakil direktur seluma jaya kontruksi, sugito selaku direktur cv permata group, nusaryo direktur cv dn racing kontruksi, gustian efendi wakil direktur cv dn racing kontruksi, emron muklis wakil direktru cv fello putri paiker, cihonggi preono wakil direktur cv cahaya darma konstruksi dan suparman direktur cv defira. 
jpu mendakwa para terdakwa dengan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhpidana. sidang akan dilanjutkan senin pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.(167)