Hitung Ulang 5 TPS Benteng, Hanya untuk Suara Ini

Reporter: Eko |

Editor: Haijir |

Jumat , 08 Mar 2024 - 21:28

RIO/BE Para saksi partai politik menandatangani D1 hasil pleno dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Bengkulu Pemilu 2024, Jumat 8 Maret 2024.--

"Sudah ditindaklanjuti dan tidak ada perubahaan suara," ujarnya.

Rusman mengatakan, ajuan keberatan atas hasil pleno tingkat provinsi itu, juga didapatkan dari saksi calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 03. Kemudian, dari PAN, PKB dan PDI-P. Untuk 3 partai itu, mengajukan keberatan tidak dilakukan perhitungan ulang 5 TPS di Kabupaten Benteng, untuk pemilihan calon DPRD Kabupaten Benteng. Hanya saja, Bawaslu tetap merekomendasikan untuk perhitungan ulang atas ajuan dari PPP.

"Ada juga saksi Capres nomor urut 01 dan 03 menolak tanda tangan hasil pleno provinsi. Namun itu memang diatur. Silahkan, jika tidak menerima hasil pleno diperbolehkan," tutur Rusman.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu Eko Sugianto mengatakan, dalam proses perhitungan suara ulang 5 TPS di Kabupaten Benteng itu, hanya untuk suara PPP saja. Suara partai politik (Parpol) lain, tidak dilakukan perhitungan ulang.

"Jadi yang dihitung ulang itu hanya suara PPP saja. Itupun hanya untuk surat suara tidak sah saja. Suara sah yang didapatkan PPP tidak dihitung ulang," ungkap Eko.

Eko menjelaskan, ajuan perhitungan ulang dari PPP itu, hanya untuk melihat perolehan surat suara PPP tidak sah saja. Karena dari hasil keterangan saksi PPP, menemukan ada surat suara yang dicoblos ganda. Coblosan pertama di Caleg PPP dan coblosan kedua ada di kolom PPP. Pada proses pleno, hal itu dianggap tidak sah. Padahal secara aturan, suara yang dicoblos ganda itu, harusnya menjadi suara PPP atau suara partai.

"Termasuk nyoblos di garis, itu juga dianggap sah. Tapi dinyatakan tidak sah. Itu dalil yang disampaikan saksi PPP. Maka kita harus buktikan melalui proses perhitungan ulang," tuturnya.

Eko mengatakan ajuan keberatan itu sebelumnya telah diminta di tingkat kecamatan hingga kabupaten. Namun tidak diakomodir. Pada pleno tingkat provinsi, Bawaslu merekomendasikan untuk perhitungan ulang suara tidak sah yang didapatkan PPP.

"Dalam regulasi PKPU 5, keberatan yang belum terselesaikan tingkat kabupaten/kota, maka bisa diselesaikan tingkat provinsi. Saat dikonfirmasi pleno provinsi, ada yang mengajukan keberatan dari PPP," tegas Eko.

Ajuan keberatan untuk perhitungan ulang itu, tidak hanya terjadi di Benteng saja. Namun juga terjadi di Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu Selatan. Hanya saja, sudah bisa diselesaikan tingkat kabupaten.

"Jadi putusan cepat Bawaslu itu, langsung ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten. Sehingga bisa selesai di tingkat kabupaten saja," terangnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Benteng Eko Febrinaldo SH menyambut baik putusan pemeriksaan cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.Prov/07.00/III/2024 terkait uraian peristiwa dugaan tersebut. Persoalan ini sebenarnya tidak mesti berlarut-larut hingga rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tingkat KPU Provinsi Bengkulu.

"Andai saja sejak awal KPU Kabupaten Benteng berupaya menyelesaikan keberatan yang kita sampaikan. Tapi faktanya pada saat pleno serupa tingkat KPU Kabupaten Benteng, kita hanya disarankan mengisi form keberatan," ungkap Eko.

hitung ulang 5 tps benteng, hanya untuk suara ini                            harianbengkuluekspress.id - komisi pemilihan umum (kpu) provinsi bengkulu telah selesai menggelar pleno perhitungan suara hasil pemilihan umum (pemilu) tahun 2024. meski selesai, namun pleno tingkat provinsi itu masih menyisakan masalah. 
pasalnya, dalam pleno itu, badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi bengkulu merekomendasikan untuk melakukan perhitungan ulang di 5 tempat pemungutan suara (tps) yang ada di kabupaten bengkulu tengah (benteng).
diantaranya di kecamatan pagar jati, tps 1 desa karang are, tps 1 desa temiang, tps 1 desa kroya dan tps 1 desa tabarenah. lalu di tps 1 desa padang burnai kecamatan bang haji.
keputusan bawaslu itu, setelah mendapat ajuan keberatan dari partai persatuan pembangunan (ppp) terkait dugaan surat suara sah dijadikan tidak sah oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps).
akibatnya, suara total ppp pada pleno tingkat kabupaten, terjadi selisih 1 suara dengan partai amanat nasional (pan). 
baca juga:pip pt pelindo resmikan tk barunawati, di sini lokasinya
baca juga:kasus dbd di seluma melonjak, segini jumlah penderitanya
ppp sebelumnya mendapatkan suara 2021, sementara pan total suara partai sebanyak 2022.  selisih suara itu, membuat ppp hanya mendapatkan 3 kursi di dprd kabupaten benteng, sama dengan pan 3 kursi.
namun jika bisa mengungguli pan, ppp akan mendapatkan 4 kursi dan meraih suara terbanyak.  pan akan mendapatkan 2 kursi. atas hal itu, ppp  bakal mendapatkan kursi ketua dprd kabupaten benteng.
ketua kpu provinsi bengkulu rusman sudarsono se mengatakan, perhitungan ulang 5 tps di kabupaten benteng itu, dilakukan 3 hari sejak putusan dilakukan pada kamis malam 7 februari 2024.
"tiga hari sejak putusan diterima, perhitungan ulang itu harus dilakukan. kita akan koordinasi dengan kpu benteng, kapan kesiapannya," terang rusman, jumat 8 maret 2024.
baca juga:pemkot gelar safari ramadan, ini lokasinya
ajuan keberatan atas hasil pleno kabupaten/kota di tingkat provinsi itu, tidak hanya terjadi di kabupaten benteng. rusman mengatakan, ajuan keberatan juga terjadi di kabupaten bengkulu selatan.
hanya saja, bawaslu sebelumnya telah merekomendasikan untuk perhitungan ulang. rekomendasi itu langsung ditindaklanjuti oleh kpu bengkulu selatan. setelah dihitung ulang, jumlah perhitungan suara masih sama dengan sebelumnya.
"sudah ditindaklanjuti dan tidak ada perubahaan suara," ujarnya.
rusman mengatakan, ajuan keberatan atas hasil pleno tingkat provinsi itu, juga didapatkan dari saksi calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 03. kemudian, dari pan, pkb dan pdi-p. untuk 3 partai itu, mengajukan keberatan tidak dilakukan perhitungan ulang 5 tps di kabupaten benteng, untuk pemilihan calon dprd kabupaten benteng. hanya saja, bawaslu tetap merekomendasikan untuk perhitungan ulang atas ajuan dari ppp.
baca juga:asn di kepahiang diminta maknai ini
"ada juga saksi capres nomor urut 01 dan 03 menolak tanda tangan hasil pleno provinsi. namun itu memang diatur. silahkan, jika tidak menerima hasil pleno diperbolehkan," tutur rusman.
sementara itu, komisioner bawaslu provinsi bengkulu eko sugianto mengatakan, dalam proses perhitungan suara ulang 5 tps di kabupaten benteng itu, hanya untuk suara ppp saja. suara partai politik (parpol) lain, tidak dilakukan perhitungan ulang.
"jadi yang dihitung ulang itu hanya suara ppp saja. itupun hanya untuk surat suara tidak sah saja. suara sah yang didapatkan ppp tidak dihitung ulang," ungkap eko.
eko menjelaskan, ajuan perhitungan ulang dari ppp itu, hanya untuk melihat perolehan surat suara ppp tidak sah saja. karena dari hasil keterangan saksi ppp, menemukan ada surat suara yang dicoblos ganda. coblosan pertama di caleg ppp dan coblosan kedua ada di kolom ppp. pada proses pleno, hal itu dianggap tidak sah. padahal secara aturan, suara yang dicoblos ganda itu, harusnya menjadi suara ppp atau suara partai.
"termasuk nyoblos di garis, itu juga dianggap sah. tapi dinyatakan tidak sah. itu dalil yang disampaikan saksi ppp. maka kita harus buktikan melalui proses perhitungan ulang," tuturnya.
baca juga:pip pt pelindo resmikan tk barunawati, di sini lokasinya
eko mengatakan ajuan keberatan itu sebelumnya telah diminta di tingkat kecamatan hingga kabupaten. namun tidak diakomodir. pada pleno tingkat provinsi, bawaslu merekomendasikan untuk perhitungan ulang suara tidak sah yang didapatkan ppp.
"dalam regulasi pkpu 5, keberatan yang belum terselesaikan tingkat kabupaten/kota, maka bisa diselesaikan tingkat provinsi. saat dikonfirmasi pleno provinsi, ada yang mengajukan keberatan dari ppp," tegas eko.
ajuan keberatan untuk perhitungan ulang itu, tidak hanya terjadi di benteng saja. namun juga terjadi di kabupaten rejang lebong dan bengkulu selatan. hanya saja, sudah bisa diselesaikan tingkat kabupaten.
"jadi putusan cepat bawaslu itu, langsung ditindaklanjuti oleh kpu kabupaten. sehingga bisa selesai di tingkat kabupaten saja," terangnya.
sementara itu, kuasa hukum dewan pimpinan cabang (dpc) ppp kabupaten benteng  eko febrinaldo sh menyambut baik putusan pemeriksaan cepat bawaslu provinsi bengkulu nomor 001/lp.ac/adm.pl/bwsl.prov/07.00/iii/2024 terkait uraian peristiwa dugaan tersebut. persoalan ini sebenarnya tidak mesti berlarut-larut hingga rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum (pemilu) 2024 tingkat kpu provinsi bengkulu.
"andai saja sejak awal kpu kabupaten benteng berupaya menyelesaikan keberatan yang kita sampaikan. tapi faktanya pada saat pleno serupa tingkat kpu kabupaten benteng, kita hanya disarankan mengisi form keberatan," ungkap eko.
baca juga:bikin awet muda dan panjang umur, ini manfaat puasa ramadan yang jarang diketahui
mengingat berdasarkan peraturan kpu no 5 tahun 2022 dan peraturan bawaslu no 8 tahun 2022, ketika ada permasalahan seperti yang disampaikan pihaknya, wajib diselesaikan pada tingkatan dimana permasalahan itu muncul. melalui pemeriksaan cepat itu, eko menilai putusan bawaslu provinsi bengkulu sudah tepat. karena mengacu pada pkpu dan perbawaslu.
"selanjutnya kita tinggi menunggu eksekusi lagi terkait putusan itu, yang mana dilakukan penghitungan ulang khususnya pada surat suara tidak sah di 5 tps yang sebelumnya juga kita sampaikan form keberatan," tandasnya. (eko)