Pilkada 2024, Ini 5 Alasan Rohidin Bisa Maju Lagi

Reporter: Eko |

Editor: Asrianto |

Kamis , 28 Mar 2024 - 11:23

Pilkada 2024, Ini 5 Alasan Rohidin Bisa Maju Lagi-Eko/ Bengkulu Ekspress-

Pada tahun 2020 terbit Putusan MK Nomor 67/PUUXVIII/2020. Putusan ini mengenai Bupati Bonebolango periode 2010-2015, Hamin Pou, yang menjadi Pelaksana Tugas Bupati selama 2 tahun 8 bulan sembilan hari.

Hamin Pou kemudian menjadi bupati definitif selama 2 tahun 3 bulan dan 21 hari. Putusan MK 67/2020 tersebut tidak menyatakan Hamim Pou tak memenuhi syarat sebagai calon Bupati periode 2021-2026 karena terhitung dua periode.

Hamin Pou akhirnya menjabat Bupati Bonebolango periode 2021-2026. Kasus ini adalah fakta hukum.

Melalui kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa, putusan MK Nomor 67/PUUXVIII/2020 tersebut menjelaskan cara menghitung masa jabatan bupati atau kepala daerah adalah sejak pelantikan.

Kita perlu mencermati pertimbangan putusan tersebut yang berkaitan pejabat definitif dan pejabat pelaksana tugas.

Ada dua cara memahami dalam putusan MK, yaitu membaca utuh amar putusan dan pertimbangan hukum yang sifatnya mengikat.

Hakim MK dalam putusan MK Nomor 02/PUU-XXI/2023 tentu telah mempertimbangkan perkara-perkara sebelumnya yang berkaitan dengan norma perkara yang diuji atau mutatif mutandis.

Hal ini tentu bisa menjadi landasan yurisprudensi pula bagi kita untuk menarik kesimpulan bahwa Pejabat pelaksana tugas kepala daerah atau Plt. tidak bisa disebut penjabat definitif kepala daerah.

Seorang Plt. Kepala Daerah hanya menjalankan tugas Kepala Daerah yang masih menjabat.

Sebagai Wakil Kepala Daerah yang ditunjuk sebagai Plt. Kepala Daerah, hanya mendapatkan hak keuangan sebatas gaji sebagai Wakil Kepala Daerah dan memiliki kewenangan yang terbatas, tidak seperti Kepala Daerah definitif.

Dalam konteks ini, pertanggungjawaban Rohidin sebagai pelaksana tugas harus tetap kepada pemilik jabatan Gubernur yaitu Ridwan Mukti.

Pada intinya pelaksana tugas kepala daerah meaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah dalam serba yang terbatas.

Selain sifat kewenangannya yang mandatoir, Juga tidak dibenarkan membuat keputusan yang sifatnya strategis. Hak- hak protokoler, keuangan, gaji, dan tunjangannya Pun tetap dalam kapasitasnya sebagai wakil kepala daerah.

pilkada 2024, ini 5 alasan rohidin bisa maju lagi                            harianbengkuluekspress,id- pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 sebagaimana jadwal yang dirancang kpu akan digelar november mendatang.
dengan putusan mk no. 2/puu-xxi/2023 2023 terhadap uji materi undang-undang 10/2016 tentang pilkada, banyak yang memprediksi rohidin mersyah, gubernur bengkulu saat ini tidak bsia lagi maju pada pilkada mendatang.
namun, rendra edwar fransisko, s.h,.m.h. dan dr. alauddin, s.h,.m.h, keduanya dosen fakultas hukum universitas prof. dr. hazairin, s.h. bengkulu memastikan rohidin bisa maju lagi pada pilkada mendatang.
dikatakannya, jika rohidin mersyah bisa kembali mendaftarkan diri sebagai calon gubernur bengkulu periode 2024-2029.
baca juga:rohidin bisa maju kembali di pilkada 2024, benarkah? ini alasannya
baca juga:akun fb palsu gubernur rohidin minta fee ke pengurus masjid, kadis kominfotik imbau masyarakat waspada
keduanya menyebut ada 5 alasan rohidin bisa maju lagi pada pilkada mendatang, yaitu:
1. masa jabatan rohidin sebagai gubernur definitf hanya 2 tahun, 2 bulan, 2 hari, masih belum mencapai 2,5 tahun masa jabatan dalam 1 periode;
2. tugas sebagai pelaksana tugas sebagai gubernur tidak diperhitungkan sebagai masa jabatan;
3. frasa “menjabat secara definitif” dan frasa “penjabat sementara” dalam putusan mk nomor  02/puu-xxi/2023, tidak dimaksudkan pula pada frasa “pelaksana tugas”. sehingga, “pelaksana  tugas” tidak menjadi subjek dalam putusan tersebut;
4. wakil gubernur yang melaksanakan tugas kepala daerah selama kepala daerah diberhentikan  sementara, tidak bisa disebut pernah menjabat sebagai gubernur. logikanya, kalau menjabat pelaksana tugas gubernur sama dengan gubernur, maka ada dua gubernur pada saat bersamaan;
5. rohidin tidak pernah dilantik sebagai pelaksana tugas gubernur, sehingga tidak terhitung dimulainya masa jabatan. rohidin ditunjuk sebagai pelaksana tugas gubernur hanya dengan surat mendagri, bukan keppres dan tidak dilantik.
dijelaskannya,dalam putusan mk no. 2/puu-xxi/2023 2023 terhadap uji materi undang-undang 10/2016 tentang pilkada terdapat sebuah kalimat yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara.
sedangkan, berdasarkan putusan mk nomor 22/puu-vii/2009 yang menyatakan “masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan” yang dikuatkan kembali dalam pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 67/puu-xviii/2020 yang menyatakan, “…setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan.
baca juga:update harga emas kamis 28 maret 2024, antam dan ubs kompak naik lagi
baca juga:orang tulus tak langsung beri bantuan, ternyata ini alasannya
pada tahun 2020 terbit putusan mk nomor 67/puuxviii/2020. putusan ini mengenai bupati bonebolango periode 2010-2015, hamin pou, yang menjadi pelaksana tugas bupati selama 2 tahun 8 bulan sembilan hari. 
hamin pou kemudian menjadi bupati definitif selama 2 tahun 3 bulan dan 21 hari. putusan mk 67/2020 tersebut tidak menyatakan hamim pou tak memenuhi syarat sebagai calon bupati periode 2021-2026 karena terhitung dua periode.
hamin pou akhirnya menjabat bupati bonebolango periode 2021-2026. kasus ini adalah fakta hukum.
melalui kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa, putusan mk nomor 67/puuxviii/2020 tersebut menjelaskan cara menghitung masa jabatan bupati atau kepala daerah adalah sejak pelantikan.
kita perlu mencermati pertimbangan putusan tersebut yang berkaitan pejabat definitif dan pejabat pelaksana tugas.
ada dua cara memahami dalam putusan mk, yaitu membaca utuh amar putusan dan pertimbangan hukum yang sifatnya mengikat.
hakim mk dalam putusan mk nomor 02/puu-xxi/2023 tentu telah mempertimbangkan perkara-perkara sebelumnya yang berkaitan dengan norma perkara yang diuji atau mutatif mutandis.
hal ini tentu bisa menjadi landasan yurisprudensi pula bagi kita untuk menarik kesimpulan bahwa pejabat pelaksana tugas kepala daerah atau plt. tidak bisa disebut penjabat definitif kepala daerah.
seorang plt. kepala daerah hanya menjalankan tugas kepala daerah yang masih menjabat.
sebagai wakil kepala daerah yang ditunjuk sebagai plt. kepala daerah, hanya mendapatkan hak keuangan sebatas gaji sebagai wakil kepala daerah dan memiliki kewenangan yang terbatas, tidak seperti kepala daerah definitif.
dalam konteks ini, pertanggungjawaban rohidin sebagai pelaksana tugas harus tetap kepada pemilik jabatan gubernur yaitu ridwan mukti.
pada intinya pelaksana tugas kepala daerah meaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah dalam serba yang terbatas.
selain sifat kewenangannya yang mandatoir, juga tidak dibenarkan membuat keputusan yang sifatnya strategis. hak- hak protokoler, keuangan, gaji, dan tunjangannya pun tetap dalam kapasitasnya sebagai wakil kepala daerah.
penafsiran hukum mengenai pejabat, penjabat, dan pelaksana tugas pun harus kita cerna lebih halus. posisi jabatan kepala daerah hanya bisa diisi satu orang pejabat saja.
dalam situasi kepala daerah diberhentikan sementara, wakilnya akan bertugas melaksanakan kewenangan sampai adanya putusan hukum berkekuatan hukum tetap.
baca juga:orang yang sulit bahagia, ternyata ini tanda-tandanya
baca juga:amalkan doa ini, insya allah rezeki mengalir deras dan aktivitas menjadi berkah
putusan mk nomor 2/puu-xxi/2023 sama sekali tidak membuat norma baru bagi seseorang yang pernah menjabat pelaksana tugas kepala daerah.
putusan tersebut hanya menyatakan tidak membedakan antara masa jabatan bagi yang menjabat secara “definitif” maupun “penjabat sementara”. 
rohidin, adalah seorang wakil kepala daerah yang menjabat sebagai “pelaksana tugas” kepala daerah, tidak pernah menduduki jabatan sebagai “penjabat sementara”.
padahal secara teori “pelaksana tugas” dan “penjabat sementara” adalah dua terminologi jabatan yang berbeda. 
pejabat sementara kepala daerah adalah seorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan kepala daerah disebabkan kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani cuti kampanye yang diatur dalam permendagri nomor 1 tahun 2018 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota.
penjabat kepala daerah adalah pejabat yang menjabat sebagai kepala daerah apabila gubernur/walikota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil gubernur, maka presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul menteri.
hal ini tertuang dalam pasal 86 uu nomor 23 tahun 2024 tentang pemerintahan daerah.
pelaksana tugas adalah seseorang wakil kepala daerah yang melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menejalani masa tahanan atau berhalangan sementara sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 65 uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
selanjutnya pada pasal 86 uu tersebut, dijelaskan pula bahwa apabila kepala daerah diberhentikan sementara wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
definisi tiga terminologi jabatan ini, tentu meperjelas bahwa penjabat sementara, penjabat dan pelaksana tugas kepala daerah, adalah 3 posisi jabatan yang jelas berbeda satu sama lain.
baca juga:amalkan doa ini di hari jumat, insya allah rezeki melimpah dan keluarga selamat
baca juga:babe curup layani penukaran uang, segini dana yang disiapkan
rohidin adalah pelaksana tugas gubernur, bukan penjabat atau penjabat sementara, sehingga bukan merupakan subjek dalam putusan mk nomor 02/puu-xxi/2023 yang terdapat sebuah kalimat yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara.
masa jabatan rohidin yang kurang dari setengah masa jabatan dalam satu periode, baik sebagai pelaksana tugas gubernur, maupun sebagai gubernur definitif
masa jabatan rohidin sebagai gubernur bengkulu definitif selama 2 tahun 2 bulan 2 hari (dilantik sebagai gubernur definitif pada 10 desember 2018, dan berakhir masa jabatan pada 12 februari 2021), dan masa jabatan sebagai pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu selama 1 tahun 5 bulan 27 hari (ditunjuk sebagai plt. gubernur pada 22 juni 2017, dan menjadi definitif pada 10 desember 2018), yang dimana perhitungan masa jabatannya tidak bisa digabung. secara historis atau yurisprudensi putusan mk, tidak ada putusan yang menyebutkan satu periode adalah gabungan antara penjabat definitif dan plt. kepala daerah.
dengan demikian, rohidin baru menjabat sebagai gubernur bengkulu selama 2 tahun 2 bulan dan 2 hari atau belum setengah masa jabatan.
kalau pun ‘memaksa’ ingin dimaknai pertimbangan putusan mk nomor 2/puu-xxi/2023 yakni mk tidak membedakan masa menjabat (2,5 tahun atau lebih sebagai 1 periode) antara pejabat definitif dengan pejabat sementara, maka dua keadaan dari rohidin mersyah baik saat menjabat sebagai plt. gubernur bengkulu dan gubernur bengkulu definitif belum pula dapat terhitung sebagai satu periode (atau lebih dari 2,5 tahun).
karena rohidin menjabat sebagai plt. gubernur bengkulu hanya 1 tahun 5 bulan 27 hari, dan sebagai gubernur definitif hanya 2 tahun 2 bulan saja.
dan ingat, rohidin disini menjabat sebagai pelaksana tugas, bukan penjabat atau penjabat sementara yang dimaksud dalam putusan mk nomor 2/puu-xxi/2023.
rohidin tidak pernah dilantik sebagai pelaksana tugas gubernur
menteri dalam negeri tjahjo kumolo memberikan surat tugas tentang penuigasan wakil gubernur bengkulu sebagai pelaksana tugas gubernur bengkulu, nomor 122.17/2928/sj, tanggal 22 juni 2017 kepada rohidin mersyah di ruang sidang utama, gedung a lantai 3 di kantor kementerian dalam negeri, jl medan merdeka utara, pada hari kamis, 22 juni 2017. rohidin mersyah resmi diangkat menjadi pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu menggantikan gubernur bengkulu ridwan mukti untuk masa jabatan 2016-2021. 
pengangkatan rohidin mersyah sebagai plt gubernur ini dilakukan setelah ridwan mukti ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi.
dan penunjukan sebagai pelaksana tugas ini hanya dengan surat mendagri, bukan dengan keppres.
selanjutnya, berdasarkan penjelasan pasal 34 ayat (1) huruf o yang juga dituangkan dalam pertimbangan putusan mk nomor 22/puu-vii/2009, menegaskan bahwa awal untuk mulai menghitung satu periode masa jabatan kepala daerah adalah sejak tanggal pelantikan.
batas untuk mulai menghitung masa jabatan adalah dimulai pada hari pelantikan sesuai putusan mk nomor 22/puu-vii/2009, pasal 38 pp 6/2005 dan perubahannya, dan pasal 4 ayat (1) huruf o pkpu 9/2020 tentang pencalonan pemilihan kepala daerah. 
pelaksana tugas kepala daerah, tidak ada ketentuan yang mengatur untuk pelantikannya. artinya seorang pelaksana tugas kepala daerah tidak dilantik, sehingga tidak mungkin ada batas untuk menghitung limit masa jabatan.
pada saat diserahkan keppres penunjukan sebaga pelaksana tugas gubernur bengkulu, rohidin bukan dilantik sebagai pelaksana tugas, melainkan hanya melalui pengukuhan, karena yang namanya pelantikan kepada pejabat yang bersangkutan harus dengan mengucapkan lafal sumpah sesuai kepercayaan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 6 dan pasal 11 permendagri nomor 35 tahun 2013 tentang tata cara pelantikan kepala dan/atau wakil kepala daerah.
baca juga:dana makan minum setdakab mukomuko dilidik kejari
baca juga:pilwakot bengkulu 2024: gerindra sangat siap, nasdem bakal beri kejutan
pada permendagri tersebut, tidak pula diatur pelantikan pelaksana tugas kepala daerah, yang ada diatur hanya pelantikan kepala daerah dan penjabat kepala daerah.
hal ini tentu melegitimasi, bahwa rohidin ketika menjadi pelaksana tugas gubernur bengkulu, tidak dihitung sebagai mulai masa jabatan karena tidak dilakukan prosesi pelantikan. 
ingat, periode masa jabatan terhitung sejak pelantikan. rohidin hanya dilantik ketika menjabat sebagai gubernur definitif pada 10 desember 2018.
dan pada waktu itu, rohidin baru kemudian diangkat menjadi gubernur bengkulu melalui keputusan presiden ri nomor 215/p tahun 2018, dna baru dilantik sesuai prosesi yang diatur dalam permendagri 35 tahun 2013.(eko)