3 Kali Mediasi, Warga Tetap Tolak Kuari di Lokasi Ini

Reporter: Jefrianto |

Editor: Haijir |

Rabu , 17 Apr 2024 - 21:08

JEFRYY/BE Mediasi ketiga kalinya, warga ngotot untuk menolak keberadaan kuari sekalipun telah memili izin lengkap.--

"Izinnya ini belum lengkap, izin tata ruang saja belum ada, bahkan sebanyak 11 tanda tangan masyarakat terkait izin tetangga dan lingkungan dipalsukan oleh pihak kuari," sambungnya.

Sementara itu, Camat Air Periukan Hajar Asmara terkait masalah izin tata ruang RT RW pihak kuari saat ini masih dibahas. Sehingga, sebelum ada kejelasan pihak kecamatan meminta pihak kuari agar tidak beroperasi selama izin itu belum keluar.

" Inikan izin tata ruang nya sudah di ajukan ke pusat, jadi saya minta jangan beroperasi dan melakukan pembongkaran portal sambil menunggu proses RT RW selesai. Dan jika masyarakat masih menolak makan nanti akan kita lakukan hearing ke pemerintah daerah Seluma dan DPRD untuk mencari solusi lebih lanjutnya, " ujar Camat

Diketahui, mediasi diselenggarakan di kantor Kecamatan Air Periukan Rabu(17/4) sekitar pukul 11. 00 WIB. Kedua belah pihak dimediasi oleh unsur Tripika yakni Camat Air Periukan, Komando Rayon Militer (Danramil) dan Kapolsek Sukaraja guna mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Kedua bela pihak saling mengklaim dengan kepentingan masing - masing. Mediasi tersebut merupakan mediasi terakhir antara masyarakat dan pihak perusahaan, karena mediasi sudah sering dan juga tidak menemukan titik temu. (Jefrianto)

3 kali mediasi, warga   tetap tolak kuari di lokasi ini                            harianbengkuluekspress.id - bertempat di kantor camat air periukan, mediasi untuk ketiga kalinya antara warga desa talang alai dan pihak kuari tak juga menemui titik terang. 
bahkan, warga desa tetap menolak keberadaan kuari, sekalipun telah memiliki izin lengkap.
disampaikan manajer operasional kuari batu, david, bahwa pihaknya telah memiliki izin lengkap.  semua administrasi kelengkapan pembuatan kuari sudah dipenuhi. 
mediasi yang dilakukan saat ini segelintir warga masih menolak akan keberadaan kuari.
baca juga: cari alternatif biaya pembangunan, pemkab bs lakukan ini
baca juga:bupati ajak warga tekan kemiskinan, begini caranya
“kita masih mencari jalan tengah, kita tidak ingin memperpanjang masalah ini. yang jelas dari pihak kita perusahaan sudah melengkapi semua perizinan. total lahan tersebut yakni 39 hektare, kita belum akan melakukan upaya hukum kalau masyarakat masih bersifat keras menolak, kini kita masih menunggu solusi terbaik," kata david.
terpisah, ekwansyah alias eko selaku kadus 1 mewakili masyarakat, mengatakan, bahwasanya masyarakat sudah sepakat tetap menolak segala bentuk pertambangan dan meminta pihak kuari tidak beroperasi sekalipun izin lengakap.  meskipun pihak kuari menawarkan akan memberikan bantuan dan program csr, jika diperbolehkan beroperasi di desa.
"kami tetap menolak kuari beroperasi selagi izin rekomendasi dari kepala desa belum dicabut dan masyarakat tidak akan melakukan pembongkaran portal selama pihak kuari belum angkat kaki. kami juga menolak segala bentuk kompensasi dari pihak kuari," ujarnya.
baca juga:program grebek pajak, ini tujuan bapenda kota bengkulu 
ia juga sangat menyayangkan kepala desa yang tidak tegas, dan cenderung lebih memihak kuari dengan mengeluarkan surat rekomendasi terkait syarat izin untuk mengelola kuari.
"masyarakat desa talang alai meminta cabut rekomendasi izin dari kades. pak kades saya minta tegas jangan iya.. iya.. saja," ujarnya.
ekwansyah mengungkapkan, selama ini pihak kuari tidak pernah meminta  izin lingkungan dan izin tetangga kepada masyarakat desa talang alai. tak hanya itu izin tata ruang (rt/rw) dari kementrian pun hingga saat ini belum juga keluar, sehingga izin kuari tersebut dikatakan tidak lengkap. 
ia juga mengatakan terkait perizinan satu pintu di provinsi yang memperbolehkan kuari beroperasi bisa diselesaikan diatas meja.
baca juga:buaya kembali teror warga, ini lokasinya
"izinnya ini belum lengkap, izin tata ruang saja belum ada, bahkan sebanyak 11 tanda tangan masyarakat terkait izin tetangga dan lingkungan dipalsukan oleh pihak kuari," sambungnya.
sementara itu, camat air periukan hajar asmara terkait masalah izin tata ruang rt rw pihak kuari saat ini masih dibahas. sehingga, sebelum ada kejelasan pihak kecamatan meminta pihak kuari agar tidak beroperasi selama izin itu belum keluar.
" inikan izin tata ruang nya sudah di ajukan ke pusat, jadi saya minta jangan beroperasi dan melakukan pembongkaran portal sambil menunggu proses rt rw selesai. dan jika masyarakat masih menolak makan nanti akan kita lakukan hearing ke  pemerintah daerah seluma  dan dprd untuk mencari solusi lebih lanjutnya, " ujar camat
diketahui, mediasi  diselenggarakan di kantor kecamatan air periukan rabu(17/4) sekitar pukul 11. 00 wib. kedua belah pihak dimediasi oleh unsur tripika yakni camat air periukan, komando rayon militer (danramil) dan kapolsek sukaraja guna mencari solusi dari permasalahan tersebut.
baca juga:kejari halal bihalal bersama insan pers, ini tujuannya
kedua bela pihak saling mengklaim dengan kepentingan masing - masing. mediasi tersebut merupakan mediasi terakhir antara masyarakat dan pihak perusahaan, karena mediasi sudah sering dan juga tidak menemukan titik temu. (jefrianto)