Honorer Wajib Tahu, Ini Dia 2 Kriteria Honorer Diangkat Menjadi PPPK Paruh Waktu Tahap II

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Kamis , 27 Feb 2025 - 14:38

Guru Honorer Terancam Dirumahkan, Ternyata Ini Penyebabnya-ilustrasi/Bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id - Pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan honorer di Indonesia.

Khususnya terkait dengan status tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi di instansi pemerintah namun belum mendapatkan kepastian hukum dan status kepegawaian yang jelas.

Dan belum lama ini pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan kesempatan lebih luas kepada seluruh pegawai Non-ASN yang terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN untuk bisa diangkat menjadi PPPK.

Sebelumnya pemerintah telah mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu dan tenaga PPPK paruh waktu.

Pun demikian, pemerintah masih memberikan kesempatan pada tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK paruh waktu masih memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu adalah mereka yang dinyatakan lulus dalam penilaian PPPK, adapun dua kriteria tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi PPPK paruh waktu melalui seleksi PPPK tahap kedua adalah:

- Tenaga honorer yang pernah mengikuti seleksi PPPK tahap pertama namun tidak lulus

- Tenaga honorer yang pernah mengikuti proses seleksi CPNS namun tidak lulus Tenaga honorer yang masuk dalam dua kriteria tersebut dipastikan diangkat menjadi PPPK dengan perjanjian kerja (PPPK) tetapi harus tercatat dalam database BKN.

Kedua kriteria ini diangkat menjadi PPPK honorer karena formasi yang ditetapkan tidak mencukupi. NIP bagi PPPK Honorer diberikan paling lambat tujuh hari sejak diterimanya rincian PPPK Honorer.

Namun demikian, pengangkatan Tenaga Honorer untuk kedua kriteria tersebut sebagai PPPK Paruh Waktu akan dicabut apabila :

honorer wajib tahu, ini dia  2 kriteria  honorer diangkat menjadi pppk paruh waktu tahap ii                            harianbengkuluekspress.id - pengangkatan pppk paruh waktu menjadi sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan honorer di indonesia. 
khususnya terkait dengan status tenaga non-asn yang telah lama mengabdi di instansi pemerintah namun belum mendapatkan kepastian hukum dan status kepegawaian yang jelas.
dan belum lama ini pemerintah melalui badan kepegawaian negara (bkn)  memberikan kesempatan lebih luas kepada seluruh pegawai non-asn yang terdata dalam pangkalan data (database) bkn untuk bisa diangkat menjadi pppk. 
sebelumnya pemerintah telah mengangkat tenaga honorer  menjadi pppk penuh waktu dan tenaga pppk paruh waktu. 
pun demikian, pemerintah masih memberikan kesempatan pada tenaga honorer yang diangkat menjadi pppk paruh waktu masih memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi pppk penuh waktu. 
baca juga:resmi diluncurkan presiden prabowo, bsi jadi bank emas pertama di indonesia
baca juga:tarekat naqsabandiyah padang sumbar mulai hari ini 27 februari sudah puasa, ini penjelasannya 
tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi pppk penuh waktu adalah mereka yang dinyatakan lulus dalam penilaian pppk, adapun dua kriteria tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi pppk paruh waktu melalui seleksi pppk tahap kedua adalah: 
- tenaga honorer yang pernah mengikuti seleksi pppk tahap pertama namun tidak lulus
 - tenaga honorer yang pernah mengikuti proses seleksi cpns namun tidak lulus tenaga honorer yang masuk dalam dua kriteria tersebut dipastikan diangkat menjadi pppk dengan perjanjian kerja (pppk) tetapi harus tercatat dalam database bkn. 
kedua kriteria ini diangkat menjadi pppk honorer karena formasi yang ditetapkan tidak mencukupi. nip bagi pppk honorer diberikan paling lambat tujuh hari sejak diterimanya rincian pppk honorer. 
baca juga:laka lantas tunggal, pimpinan bank bengkulu cabang kepahiang alami luka serius, begini kejadiannya 
baca juga:prakiraan cuaca bengkulu selatan, 27 februari 2025, waspada hujan hingga petir
namun demikian, pengangkatan tenaga honorer untuk kedua kriteria tersebut sebagai pppk paruh waktu akan dicabut apabila : 
beberapa kemungkinan kondisi di mana pengangkatan pppk paruh waktu bisa dicabut antara lai
1. kehilangan status tenaga honorer dalam database bkn
jika tenaga honorer yang telah diangkat sebagai pppk paruh waktu tidak lagi terdaftar dalam database bkn sebagai tenaga non-asn yang memenuhi syarat, pengangkatan tersebut bisa dicabut.
2. tidak memenuhi kriteria seleksi
jika tenaga honorer yang diangkat tidak memenuhi kriteria seleksi atau standar kompetensi yang ditetapkan selama proses seleksi pppk, maka status pppk paruh waktu mereka bisa dibatalkan.
3. pengurangan kebutuhan tenaga kerja:
jika instansi pemerintah mengurangi kebutuhan tenaga kerja, misalnya karena rasionalisasi anggaran, penutupan unit kerja, atau perubahan struktur organisasi, maka pppk paruh waktu bisa diputuskan untuk tidak diperpanjang atau dicabut.
4. adanya kebijakan pemerintah baru:
jika ada perubahan kebijakan pemerintah yang lebih lanjut mengenai penataan tenaga kerja atau pengelolaan non-asn, pengangkatan pppk paruh waktu dapat dicabut, tergantung pada keputusan kebijakan tersebut.
baca juga:perkuat sinergi untuk nelayan, dpd hnsi provinsi bengkulu kunjungi danlanal bengkulu
baca juga:di informa #pastiketemu inspirasi persiapan momen ramadan & hari raya
5. tenaga honorer mengundurkan diri atau meninggal dunia
jika tenaga honorer yang diangkat pppk paruh waktu mengundurkan diri atau meninggal dunia, pengangkatan mereka tentu akan dicabut secara otomatis.
6. melakukan pelanggaran berat
jika tenaga honorer yang diangkat pppk paruh waktu melakukan pelanggaran berat atau tidak memenuhi standar etik atau perilaku yang ditetapkan oleh instansi pemerintah, pengangkatan mereka bisa dicabut.
7. tidak melakukan tugas dengan baik
jika kinerja tenaga honorer yang diangkat sebagai pppk paruh waktu tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga pemerintah, status mereka bisa dicabut atau tidak diperpanjang.
pencabutan pengangkatan ini biasanya akan melalui proses evaluasi dan penilaian kinerja yang jelas berdasarkan aturan yang berlaku. tentunya, setiap keputusan akan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing instansi dan peraturan pemerintah yang berlaku saat itu. (**)