Untuk Kelancaran Pengangkatan ASN 2025, BKN Dorong Pemda Segera Usulkan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Sabtu , 29 Mar 2025 - 08:51

Untuk Kelancaran Pengangkatan ASN 2025, BKN Dorong Pemda Segera Usulkan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu-ilustrasi/Bengkuluekspress-

untuk kelancaran pengangkatan asn 2025,  bkn dorong pemda segera usulkan pengangkatan pppk paruh waktu                            harianbengkuluekspress.id – kepala badan kepegawaian negara (bkn), zudan arif, meminta seluruh pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera mempersiapkan usulan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu. 
menurutnya, pengusulan ini sangat penting agar proses pengangkatan asn pada 2025 dapat berjalan lancar, mengingat bkn tidak dapat mengeluarkan pertimbangan teknis (pertek) tanpa adanya usulan dari instansi terkait.
“tahun ini merupakan tahun terakhir dalam penataan asn dari tenaga honorer, karena setelah ini, pemerintah akan lebih fokus pada perekrutan fresh graduate untuk mengisi posisi-posisi di instansi pemerintah,” ujar zudan arif dalam keterangannya pada jumat 28 maret 2025.
hal ini menjadi langkah strategis untuk menata kembali struktur asn dengan melibatkan generasi baru yang siap berkontribusi lebih besar dalam pelayanan publik.
baca juga:idul fitri 1446 h, pastikan kota bengkulu aman dan nyaman, walikota pantau posko
baca juga:kado idul fitri, pertamina turunkan harga bbm non subsidi, jadi segini sekarang
zudan ,juga mengimbau, agar semua instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, tetap menganggarkan gaji untuk honorer yang masih dalam proses seleksi dan menunggu pengangkatan sesuai dengan surat menpan-rb nomor b/5993/m.sm.01.00/2024 tanggal 12 desember 2024. 
"kami berharap agar honorer yang sedang mengikuti proses seleksi dan yang menunggu pengangkatan tidak kehilangan hak-haknya. jangan sampai mereka merasa dirugikan hanya karena status mereka sebagai tenaga honorer yang sedang dalam proses," tambahnya.
zudan, juga menekankan, agar pejabat pembina kepegawaian (ppk) di instansi pusat dan daerah tidak memberhentikan honorer selama masa tunggu pengangkatan pppk. 
“kami berharap tidak ada yang dirugikan selama proses penyesuaian pengangkatan calon aparatur sipil negara (casn) 2024. semua pihak harus memastikan tidak ada hambatan yang merugikan bagi honorer yang telah mengabdi,” tegasnya.
proses pengangkatan casn harus terus berlangsung hingga surat keputusan (sk) pengangkatan diterbitkan. zudan meminta agar instansi segera memanggil calon asn untuk memberikan pemahaman tentang pengangkatan serentak serta kepastian proses casn yang akan dilakukan. 
hal ini bisa dilakukan baik secara daring maupun luring, tergantung dari kemampuan dan kesiapan masing-masing instansi.
selain itu, zudan mengingatkan pentingnya pembekalan dan pelatihan untuk calon asn sebelum mereka resmi diangkat menjadi cpns atau pppk. 
“instansi harus memberikan pelatihan yang memadai agar calon asn dapat bekerja dengan baik ketika mereka mulai bertugas. pelatihan ini bisa dilakukan baik secara langsung (luring) atau secara online (daring), tergantung pada kapasitas dan fasilitas yang dimiliki oleh instansi,” ujar zudan.
zudan berharap, dengan langkah ini, calon asn yang diangkat dapat segera menyesuaikan diri dengan pekerjaan mereka dan memberikan kontribusi yang optimal dalam pelayanan publik. 
dengan proses seleksi yang lebih tertib dan sistematis, pemerintah berupaya memperkuat kualitas asn yang akan mengabdi di berbagai sektor pemerintahan.
baca juga:kredit daihatsu xenia, mobil pilihan keluarga, tenor 5 tahun, cicilasn rp 2 jutaan perbulan, segini dp nya
baca juga:kualifikasi piala asia wanita 2026, indonesia tergabung dalam grup d, ini lawan-lawannya
zudan menegaskan, bahwa pengangkatan pppk dan cpns yang dilakukan serentak pada 2025 ini harus berjalan dengan baik, untuk menyiapkan asn yang lebih terarah dan siap menjalankan tugasnya dengan profesional. 
instansi-instansi terkait diharapkan dapat segera melakukan persiapan untuk memastikan tidak ada calon asn yang tertinggal dalam proses ini.
dengan adanya pembekalan yang baik, harapan pemerintah adalah agar para calon asn dapat menjalankan tugas mereka dengan optimal dan dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
 melalui penataan asn yang lebih terstruktur, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat meningkat, serta menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. (**)