Duuh, Anggaran Lembaga Pengelola Sawit Dana Perkebunan Dipangkas

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Rabu , 19 Feb 2025 - 15:12

Anggaran lembaga Pengelola Sawit dan Perkebunan dipangkas-Renald/Bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id - Direktur Utama BPDP Eddy Abdurrachman mengungkapkan Anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dipangkas sebesar Rp 2 triliun, dari pagu anggaran sebesar Rp 4 triliun.

"Dari pagu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) kami sebesar Rp 6,05 triliun, efisiensi yang dilakukan sebesar Rp 2 triliun atau 33,81%," ungkap Eddy, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada hari Senin, 17 Februari 2025.

BPDP adalah badan yang bertanggungjawab mengelola dana perkebunan. Tahun ini, BPDPKS digantikan menjadi BPDP, yang membawahi pengelolaan komoditas lain, yaitu kelapa dan kakao.

Perubahan nama lembaga ini didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) No 132 tahun 2024 tentang pengelolaan dana perkebunan, yang diterbitkan pada Oktober 2024.

Badan ini mengelola dana pungutan ekspor dan dana lainnya; pungutan ekspor yang masuk ke BPDP pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp 28,89 triliun.

Anggaran tersebut dikelola untuk beberapa program, termasuk pengembangan sumber daya manusia, insentif untuk bahan bakar diesel alternatif dan biodiesel, serta peremajaan kelapa sawit dan perkebunan lainnya.

Eddy juga menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan mengalami defisit pada tahun 2024, dimana salah satu biaya administrasi terbesar BPDP adalah biodiesel.

"Insentif biodiesel adalah yang terbesar, dengan anggaran sebesar Rp 29,38 triliun. Oleh karena itu, pada tahun 2024, kondisi keuangan BPDP akan mengalami defisit sebesar Rp 3,1 triliun" jelasnya.

Dijelaskannya, dengan efisiensi ini, lembaga ini telah mengurangi biaya operasional kantor dan infrastruktur pendukung sebesar 59,9 persen.Pengurangan pengeluaran sebesar 33,4 persen terjadi pada layanan program. (**).

duuh, anggaran lembaga pengelola  sawit dana perkebunan dipangkas                             harianbengkuluekspress.id - direktur utama bpdp eddy abdurrachman mengungkapkan anggaran badan pengelola dana perkebunan (bpdp) dipangkas sebesar rp 2 triliun, dari pagu anggaran sebesar rp 4 triliun. 
"dari pagu dipa (daftar isian pelaksanaan anggaran) kami sebesar rp 6,05 triliun, efisiensi yang dilakukan sebesar rp 2 triliun atau 33,81%,"  ungkap eddy, dalam rapat kerja dengan komisi xi dpr ri pada hari senin, 17 februari 2025. 
bpdp adalah badan yang bertanggungjawab  mengelola dana perkebunan. tahun ini, bpdpks digantikan menjadi bpdp, yang membawahi pengelolaan komoditas lain, yaitu kelapa dan kakao.
perubahan nama lembaga ini didasarkan pada peraturan presiden (perpres) no 132 tahun 2024 tentang pengelolaan dana perkebunan, yang diterbitkan pada oktober 2024. 
baca juga: kemenag gelar ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat serentak se-indonesia, berikut materi ujiannya 
baca juga:efisiensi anggaran di pemprov bengkulu tunggu gubernur baru, ketua komisi iii tegaskan ini
badan ini mengelola dana pungutan ekspor dan dana lainnya; pungutan ekspor yang masuk ke bpdp pada tahun 2024 tercatat sebesar rp 28,89 triliun.
 anggaran tersebut dikelola untuk beberapa program, termasuk pengembangan sumber daya manusia, insentif untuk bahan bakar diesel alternatif dan biodiesel, serta peremajaan kelapa sawit dan perkebunan lainnya.
 eddy juga menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan mengalami defisit pada tahun 2024, dimana salah satu biaya administrasi terbesar bpdp adalah biodiesel. 
"insentif biodiesel adalah yang terbesar, dengan anggaran sebesar rp 29,38 triliun. oleh karena itu, pada tahun 2024, kondisi keuangan bpdp akan mengalami defisit sebesar rp 3,1 triliun" jelasnya. 
dijelaskannya, dengan efisiensi ini, lembaga ini telah mengurangi biaya operasional kantor dan infrastruktur pendukung sebesar 59,9 persen.pengurangan pengeluaran sebesar 33,4 persen terjadi pada layanan program. (**).

Tag

Share