harianbengkuluekspress.id - Meski penetapan perolehan kursi dan calon anggota DPRD Bengkulu Tengah (Benteng) terpilih belum ditetapkan KPU Kabupaten Benteng. Namun kursi Ketua DPRD Kabupaten Benteng periode 2024-2029 berpeluang diperoleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Dari 4 calon anggota DPRD Benteng terpilih dari PPP, posisi Ketua DPRD Benteng berpeluang akan diduduki oleh Fepi Suheri SSos selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Benteng.
"ADRT PPP itu jelas. Apabila Ketua DPC yang duduk, artinya ketua DPRD adalah Ketua DPC," ungkap Fepi, Selasa 20 Agustus 2024.
Meski demikian, terang Fepi, kepastian terhadap jabatan Ketua DPRD Kabupaten Benteng didapat setelah adanya rekom dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
Sesuai mekanisme, lanjutnya, usulan Ketua DPRD disampaikan oleh pengurus DPC kepada DPW dan DPP. Sejauh ini, DPC PPP sudah melaksanakan musyawarah kerja cabang (Muskercab) dan dituangkan dalam berita acara (BA) hasil musyawarah.
"Silahkan nanti DPP memberikan rekom terhadap DPRD terpilih," terangnya.
BACA JUGA:Kelulusan CPNS Ditangan Peserta, Ini Pesan Kepala BKPSDM Benteng
BACA JUGA:PNS Boleh Hadiri Kampanye Pilkada Jika Tak Melakukan Ini
Lebih lanjut, Fepi menuturkan, kemenangan PPP pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024 telah terbukti. Dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI tertanggal 20 Agustus 2024, hasil Pileg di Dapil 3 DPRD Kabupaten Benteng berpedoman pada SK KPU RI nomor 1050 dengan melampirkan SK KPU Benteng nomor 442.
Artinya, PPP berhasil meraih 1 kursi di Dapil 3.
Sehingga, PPP berhasil menjadi pemenang Pileg 2024 dengan perolehan 4 kursi yang tersebar di 4 Dapil Kabupaten Benteng.
"Saya ucapkan terima kasih atas selesainya sidang di MK. Insya Allah, PPP jadi Ketua DPRD," pungkasnya.
Disisi lain, Fepi juga mendesak agar KPU Benteng segera menetapkan perolehan kursi dan calon anggota DPRD Benteng hasil Pileg 2024. Pasalnya, banyak hal yang perlu dipersiapkan menjelang pelantikan anggota DPRD Kabupaten Benteng terpilih yang akan digelar pada tanggal 9 September 2024.
"KPU jangan seakan-akan membuat proses ini menjadi lambat dengan alasan menunggu instruksi KPU RI atau KPU Provinsi," demikian Fepi.(bakti)