BENGKULU, BE - Ditengah perkembangan zaman saat ini, sistem pemerintahaan juga harus ikut berubah. Pemerintahaan yang menggunakan sistem digitalitasi, menjadi langkah efentif untuk mempercepat kinerja. pemerintahan digital sebagai kunci percepatan perkembangan peradaban dan peningkatan efisiensi di birokrasi.
"Pemerintahan digital penting untuk mengubah paradigma tradisional menuju pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda," terang Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler SIP MAP kepada BE, Kamis 21 Desember 2023.
Dempo mengatakan, adaptasi digital di berbagai aspek kehidupan, khususnya oleh generasi muda, menjadi krusial. Maka sistem pemeritahaan, perlunya keterampilan menggunakan teknologi digital. Baik itu, untuk keperluan pendidikan, kebutuhan sosial, dan ekonomi.
"Ketika sistem digital berjalan, maka kinerja pemerintah juga akan berjalan cepat. Tidak lagi ada saling tunggu dan antre," tambahnya.
Dalam upayanya untuk memajukan pemerintahan digital, Dempo berharap agar Pemprov Bengkulu dapat mengatasi hambatan birokrasi yang selama ini menghambat kemajuan. Seperti contoh, proses izin dan tanda tangan gubernur yang memakan waktu berbulan-bulan dapat diatasi dengan adopsi pemerintahan digital.
"Selama ini sering kali masyarakat mengalami, misalnya masyarakat ingin melakukan izin harus bertemu dengan proses A dan proses-proses lainnya kemudian harus menunggu tanda tangan Gubernur harus berbulan-bulan. Maka dengan pemerintahan digital, gubernur bisa tanda tangan melalui digital. Ketika masyarakat harus mau izin bisa melalui online," ungkapnya.
Dempo mengatakan, banyak transformasi yang berubah ketika sistem digital berjalan. Seperti pengurusan BPJS dan pendidikan yang dapat dilakukan secara online. Tidak hanya itu, pada sistem pendidikan, ketika teknoligi diterapkan bisa saja penggunaan ijazah digital yang dapat diakses melalui barcode.
"Tentu mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik," bebernya.
Meskipun optimis terkait pemerintahan digital, Dempo mengakui bahwa masih ada 80 titik blank spot di Provinsi Bengkulu. Namun, ia yakin dengan kepemimpinan yang efektif, masalah tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun.
"Kalau pemimpin daerah baik itu tingkat Bupati dan Gubernur, punya kemampuan yang baik persoalan itu blank spot ini akan selesai dalam kurun waktu satu tahun," terangnya.
Dempo juga menyoroti pentingnya keterampilan digital di kalangan pejabat, khususnya eselon IV di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mendorong agar orang yang menjabat di posisi tersebut memiliki usia tidak lebih dari 30 tahun, dengan harapan bahwa generasi muda lebih terbiasa dengan pengoperasian teknologi digital.
"Jika terwujud pemerintah yang digital maka tingkat kepala desa yang ingin bertemu dengan gubernur itu lewat handphone tidak ada lagi hambatan, seperti untuk OPD menyampaikan hasil pembangunan dan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) menyusun Rencana Kerja dan lainnya tidak susah lagi," tandas Dempo. (151)