Saksi Kasus Mall Diminta Keterangan, Ini Pernyataan Kasi Penyidikan Kejati Bengkulu

Kasi Penyidikan Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo Dwiharjo SH MH.--
Harianbengkuluekspress.id - Dugaan penyelewengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pusat perbelanjaan modern Mega Mall Kota Bengkulu statusnya telah naik penyidikan di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Dengan demikian, penyidik Pidsus Kejati Bengkulu, segera memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
Kasi Penyidikan Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo Dwiharjo SH MH mengatakan, setelah proses penyelidikan dirasa cukup memenuhi bukti maka statusnya naik ke penyidikan. Untuk selanjutnya, penyidik akan bekerja bertahap memproses kasus tersebut, salah satunya memeriksa para saksi terkait.
"Perkara masih berlanjut, karena sudah naik penyidikan maka kita kembangkan, saksi-saksi diperiksa," jelas Danang.
Saat tahap penyelidikan lalu, mantan Walikota Bengkulu dan sejumlah mantan pejabat Pemkot Bengkulu serta beberapa pihak terkait lain dimintai klarifikasi. Penyidik ingin mengetahui seperti apa sistem kerja sama antara Megamall dan Pemkot Bengkulu. Karena dari penyelidikan yang dilakukan, sejak tahun 2004 tidak ada PAD masuk dari Mega Mall ke Pemkot Bengkulu. Padahal Mega Mall berdiri di atas tanah Pemkot Bengkulu.
BACA JUGA:Telusuri Aset Tersangka Tukin TNI, Ini Keterangan Kasi Penyidikan Kejati Bengkulu
BACA JUGA:Dianggap Tak Becus Urus Pasar Kutau, Bupati Siap Copot Kadis
"Sabar, karena untuk lainnya masih dikembangkan," imbuhnya.
Penyelidikan tersebut diawali informasi yang diterima penyidik jika ada dugaan penyelewengan PAD salah satu mall di Kota Bengkulu. Setelah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan, akhirnya Pidsus Kejati Bengkulu mengantongi sejumlah data.
Kasus kemudian naik ke penyidikan dan penyidik mulai memanggil sejumlah mantan pejabat yang tahu sejarah berdirinya Mega Mall. Dari hasil penyelidikan, kerugian negara yang terjadi pada dugaan penyelewengan PAD tersebut Rp 50 miliar. (Rizki Surya Tama)